UNBK Murid Korban Bencana Disederhakan , KPAI Apresiasi Mendikbud

Mearindo.com – Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) jenjang SMA berlangsung mulai hari ini, Senin 1 April 2019 dengan mata uji Bahasa Indonesia. UNBK jenjang SMA akan berlangsung pada tanggal 1, 2, 4 dan 8 April 2019. Secara umum, dari hasil pantauan KPAI, UNBK jenjang SMA berjalan lancar, hanya ada sedikit kendala di beberapa sekolah yaitu banyak permasalahan di sekolah yang dikarenakan Proktor baru dan teknisi ganti yang panik ketika ada masalah koneksi di jaringan sekolah, namun kemudian dapat diatasi dengan baik.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan terkait UNBK tahun 2019, adapun hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat dari pelaksanaan UNBK jenjang SMK dan SMA yang berhasil dihimpun KPAI sebagaimana disampaikan Retno Listyarti, Komisioner KPAI adalah sebagai berikut:

1. Soal UNBK Mata Uji Bahasa Indonesia di wilayah Terdampak bencana

Materi Soal UNBK di daerah terdampak bencana berdasarkan kesaksian para peserta ujian di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) diakui mudah dan lebih sederhana/ Selain itu, materi soal juga menyesuaikan dengan batas materi yang mampu diselesaikan sekolah-sekolah darurat di wilayah terdampak bencana.

“Sehubungan dengan hal ini, KPAI menyampaikan apresiasi kepada Kemdikbud RI yang sudah mengakomodir masukan dari berbagai pihak, termasuk KPAI terkait materi soal UNBK di wilayah-wilayah yang terdampak bencana harus disesuaikan dengan materi yang mampu diselesaikan siswa dan guru di sekolah-sekolah darurat, mengingat proses pembelajaran di sekolah-sekolah darurat kurang kondusif,” ujar Retno Listyarti, Komisioner KPAI bidang Pendidikan.

Sementara soal UNBK mata uji Bahasa Indonesia menurut pengakuan salah satu siswi SMK swasta di Jakarta Pusat, soalnya dikeluhkan panjang-panjang dan butuh waktu lama untuk membaca dengan seksama agar memahami bacaan dan menjawabnya. Padahal, Siswi tersebut ranking satu di sekolahnya selama 5 semester. DKI Jakarta memang bukan wilayah terdampak bencana. Pengakuan siswa ini hanyalah sebagai perbandingan saja.

Ada satu siswa dari SMK Negeri di Jakarta Pusat menilai bahwa mata uji UNBK yang paling sulit baginya adalah matematika. Banyak soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) atau soal dengan kemampuan analisis tinggi.

2. Keluhan dekatnya waktu pelaksanaan antara USBN dengan UNBK

Berdekatannya waktu pelaksanaan antara USBN dan UNBK dikeluhkan guru dan siswa dari beberapa daerah, seperti : DKI Jakarta, Lombok, Bima, Medan, Jogjakarta dan Bekasi. Bagi para siswa, waktu yang sangat berdekatan mengakibatkan mereka tidak memiliki jeda waktu minggu tenang. Mereka merasa seperti diburu waktu, tidak sempat istirahat dan refreshing untuk mempersiapkan mental.

USBN berlangsung tanggal 23-30 Maret 2019, sementara UNBK berlangsung 1, 2, 4, dan 8 April 2019. “Aktivitas yang berdekatan ini berdampak pada kondisi memecah konsentrasi siswa,” menurut salah satu guru SMA swasta di Jakarta Timur.

3. Keluhan Sarana dan Prasarana UNBK di berbagai sekolah di daerah yang minim dan Pembiayaan UNBK yang sepenuhnya dibebankan kepada sekolah.

Kekurangan komputer yang akan digunakan untuk UNBK di jenjang SMK dan SMA membuat sekolah harus pontang-panting mencari pinjaman komputer ke sekolah-sekolah sekitar yang kadang jaraknya bisa berbeda kecamatan.

Ada ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan di daerah yang dikuatkan dengan edaran. Dimana UNBK tahun 2019 diterapkan resource sharing untuk mengatasi kekurangan komputer di sekolah, namun pihak Dinas dikbud/UPT tidak terlibat dalam implementasinya, justru sekolah yang harus kerja keras mencari pinjaman computer.

Ketentuan yang dikeluarkan Dinas pendidikan di daerah diantaranya berbunyi sebagai berikut :

1) Biaya yang timbul dari pelaksanaan berbagi sumber daya menjadi tanggungjawab bersama antara satuan Pendidikan yang menginduk dan satuan Pendidikan pelaksana UNBK, dengan mengacu pada ketentuan biaya yang berlaku dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), atau kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya wajib mencegah terjadinya komersialisasi dalam penerapan prinsip berbagi sumber daya

Panitia UNBK di sekolah selain pusing harus mencari pinjaman kekurangan computer, juga di pusingkan dengan pembiayaan akibat dari peminjaman tersebut yang sepenuhnya dibebankan kepada sekolah. Biaya angkut peminjaman dan mengembalikan kembali misalnya bisa mencapai Rp 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah), namun tidak bisa dibayarkan dengan menggunakan dana BOS (Bantuan operasional sekolah).

Kekurangan computer dialami misalnya oleh SMA Negeri di kabupaten Bima, dari kebutuhan 80 unit komputer, sekolah hanya memiliki 27 unit komputer, sisanya sebanyak 33 unit harus meminjam ke sekolah terdekat, yaitu ke salah satu SMP Negeri Monta sebanyak 25 unit, dan di SMP Negeri Parado sebanyak 18 unit, serta masih meminjam lagi 10 unit laptop ke para guru di SMA Negeri yang bersangkutan.

Kekurangan computer juga dialami salah satu SMAN di Gunung Sari, Lombok Tengah, kebutuhan sebanyak 90 unit PC, sekolah hanya memiliki 58 unit, dan kekurangan sebanyak 32 PC terpaksa pinjam ke SMKN terdekat di Batulayar.

Kekurangan computer juga dialami oleh SMAN unggulan di Jakarta Utara, dengan jumlah siswa sebanyak 359 orang dengan UNBK terdiri atas 2 (dua) sesi harus menggunakan 5 laboratorium computer, dimana satu (1) ruang terdiri atas 40 Komputer. Kekurangan computer di sekolah ini adalah sebanyak 72 unit atau 2 (dua) laboratorium. Beruntung Komite Sekolah ini menyewakan 80 unit untuk mengisi 2 laboratorium computer, jadi tidak menggunakan biaya dari sekolah. Lamanya penyewaan di mulai dari masa gladi bersih sampai 4 hari pelaksanaan UNBK. Inisiatif Komite Sekolah mengumpulkan dana mandiri ini sudah berlangsung cukup lama, yaitu sejak 3 tahun lalu.

Redaksi: Faul Lana