KORPRI Pilar Transformasi Birokrasi dan Harapan Bangsa

Mearindo.com, Peringatan Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-53 tahun 2024 adalah sebuah momentum refleksi mendalam bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Di usia lebih dari setengah abad, Korpri telah menjadi saksi sekaligus pelaku utama dalam perjalanan sejarah bangsa. Namun, pertanyaan besar yang menggema adalah: apakah Korpri benar-benar telah menjadi pelayan rakyat yang ideal, atau justru masih bergulat dengan berbagai persoalan internal yang melemahkan peran strategisnya sebagai penggerak birokrasi modern? Tema “Korpri untuk Indonesia” harus lebih dari sekadar slogan; ia harus menjadi deklarasi semangat baru untuk transformasi yang konkret dan berkelanjutan.

Di tengah dunia yang semakin terkoneksi dengan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin kritis, ASN tidak boleh lagi terperangkap dalam rutinitas birokrasi yang lamban. Berbagai “penyakit” yang menjadi cermin kelemahan sebagian ASN harus segera diberantas. Istilah seperti TBC (Tidak Bisa Computer), Kram (Kurang Terampil), hingga Flu (Facebook-an Melulu) adalah sindiran tajam sekaligus evaluasi jujur tentang minimnya kesiapan sebagian ASN dalam menghadapi tantangan zaman. Fenomena ini menunjukkan kegagalan dalam mengadopsi teknologi dan kurangnya pemahaman atas esensi pelayanan publik yang sejati. Rasulullah ﷺ mengingatkan dalam sebuah hadis, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari). ASN, dalam kapasitasnya sebagai pelayan negara, memikul tanggung jawab besar untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto, dalam berbagai arahannya, sering menegaskan pentingnya efisiensi dan integritas dalam birokrasi. Program Asta Cita, yang menjadi visi besar pemerintahannya, menuntut ASN untuk menjadi agen perubahan yang proaktif, inovatif, dan mampu menjalankan tugas dengan kecepatan dan ketepatan. Digitalisasi pelayanan melalui konsep e-government bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Namun, bagaimana mungkin digitalisasi dapat berjalan jika sebagian besar ASN masih tergagap dengan perangkat dasar teknologi? “Reformasi birokrasi bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi juga revolusi mental,” ujar salah satu Menteri Reformasi Birokrasi dalam sambutannya.

Namun, tantangan terbesar bukanlah teknologi, melainkan mentalitas. Mentalitas ASN yang masih mencari kenyamanan dalam zona stagnan harus segera diubah. Sebagaimana pepatah mengatakan, “Biasa berbuat benar lebih baik daripada membenarkan yang sudah biasa.” Korpri harus mampu menanamkan nilai-nilai positif, membangun budaya kerja yang disiplin, serta menjadikan tanggung jawab sebagai prinsip utama. Keteladanan menjadi kunci, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali, “Pemimpin yang baik adalah cerminan dari masyarakat yang baik.” Dalam konteks ini, ASN sebagai pelayan publik harus memimpin dengan teladan yang memberikan dampak nyata bagi rakyat.

Korpri, sebagai organisasi yang menaungi ASN, memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan solidaritas dan kerja sama lintas sektor. Dalam pesannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya netralitas politik ASN demi menjaga keutuhan bangsa. Netralitas ini adalah bentuk loyalitas sejati, bukan kepada individu, tetapi kepada negara dan rakyat. Di sisi lain, pengurus Korpri di berbagai tingkatan harus lebih berani mengadvokasi perlindungan hukum dan karir ASN, terutama dalam menghadapi ancaman tsunami birokrasi pasca pilkada serentak.

Momentum ulang tahun ke-53 ini harus menjadi titik tolak perubahan. ASN tidak boleh lagi menjadi beban, melainkan motor penggerak kesejahteraan bangsa. Dengan menjalankan prinsip bertanggung jawab, taat pada peraturan, dan menjunjung integritas, ASN dapat mewujudkan birokrasi yang berdaya saing tinggi. Rasulullah ﷺ bersabda, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.” (HR. Ahmad). Maka, ASN yang hanya mencari gaji tanpa pengabdian sejati adalah penghianatan terhadap amanat publik.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, ASN harus mempersiapkan diri untuk mendukung program-program strategis pemerintah, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga transisi ke energi terbarukan. Dengan transformasi nilai, penguasaan teknologi, dan dedikasi penuh, Korpri dapat benar-benar menjadi “untuk Indonesia,” bukan sekadar simbol, melainkan wujud nyata dari birokrasi yang bersih, efisien, dan melayani.

Hari ini, di tengah hiruk-pikuk peringatan, mari kita bertanya pada diri sendiri: sudahkah kita menjadi pelayan rakyat yang sesungguhnya? Korpri tidak boleh hanya menjadi organisasi seremonial; ia harus menjadi garda terdepan perubahan bangsa. Sebagai aparatur negara, mari kita renungkan kembali amanat Rasulullah ﷺ, “Sesungguhnya Allah mencintai orang yang ketika bekerja, dia menyempurnakan pekerjaannya.” (HR. Thabrani). Hanya dengan semangat itulah, Korpri dapat membawa harapan menjadi kenyataan.

GUS IMAM (Pengamat Politik dan Birokrasi. Pengasuh Ponpes Raden Patah Magetan)