“SAAT HARAPAN DITITIPKAN PADA PENDIDIKAN YANG RAPUH”, Gus IMAM

SAAT HARAPAN DITITIPKAN PADA PENDIDIKAN YANG RAPUH
Oleh: GUS IMAM AL MAGHTANY (Pemerhati Pendidikan)

Setiap 2 Mei, kita kembali memasuki satu ritual kebangsaan yang terasa akrab: spanduk terpasang, upacara digelar, dan pidato-pidato seremonial diulang dengan intonasi yang nyaris sama dari tahun ke tahun—mengutip Ki Hajar Dewantara tentang “ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”, serta keyakinan bahwa pendidikan adalah jalan memerdekakan manusia. Namun di balik itu semua, ada pertanyaan yang tidak pernah benar-benar kita jawab dengan jujur: apakah pendidikan kita benar-benar bergerak maju, atau kita hanya semakin mahir merawat ilusi kemajuan?

Jawabannya tidak sederhana, tetapi gejalanya terlihat jelas. Pendidikan kita bergerak, tetapi tidak melompat. Ia tumbuh, tetapi tidak mengakar kuat. Dalam banyak hal, ia kehilangan ruh. Dalam istilah yang lebih tajam, kita sedang berada dalam azmat al-tarbiyah—krisis pendidikan yang bukan hanya bersifat teknis, melainkan menyentuh dimensi paling dalam dari arah dan makna.

Data memberikan wajah paling jujur dari keadaan ini. Hasil PISA 2022 menempatkan Indonesia di kisaran skor 369 untuk literasi dan numerasi, sebuah angka yang menunjukkan bahwa mayoritas siswa masih berada pada level memahami informasi sederhana, tetapi belum mampu mengolah, mengkritisi, dan merefleksikan pengetahuan secara mendalam. Dalam bahasa yang lebih lugas, kita belum sepenuhnya mendidik manusia yang berpikir; kita baru melatih manusia yang menjawab.

Keterbatasan itu semakin terasa ketika kita keluar dari statistik dan masuk ke realitas sehari-hari. Di banyak wilayah pinggiran—termasuk daerah lereng pegunungan di Magetan—sekolah bukan sekadar tempat belajar, tetapi perjuangan fisik yang tidak ringan. Jarak tempuh beberapa kilometer harus dilalui dengan berjalan kaki, sering kali di jalan yang tidak ramah bagi anak-anak. Ketika musim hujan datang, akses menjadi lebih sulit, dan pendidikan harus berhadapan langsung dengan risiko keselamatan. Dalam kondisi seperti ini, berbicara tentang kualitas tanpa menyelesaikan akses adalah bentuk ketidakjujuran kebijakan.

Ironi menjadi semakin tajam ketika wacana digitalisasi pendidikan terus digaungkan sebagai solusi. Di atas kertas, transformasi digital terdengar menjanjikan. Namun di lapangan, tidak sedikit sekolah yang masih berhadapan dengan koneksi internet yang tidak stabil, perangkat yang terbatas, dan literasi digital yang belum merata. Guru diminta beradaptasi dengan berbagai platform, sementara sistem yang menopangnya belum siap. Digitalisasi yang seharusnya memudahkan justru berubah menjadi lapisan beban baru yang memperumit kerja-kerja pendidikan.

Kondisi infrastruktur memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 39,68 persen ruang kelas sekolah dasar berada dalam kondisi baik. Selebihnya mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan. Di ruang-ruang seperti itulah anak-anak diminta membangun masa depan. Kita berharap lahirnya generasi unggul, tetapi menyediakan lingkungan belajar yang bahkan belum memenuhi standar kelayakan dasar. Ini bukan sekadar persoalan teknis anggaran, melainkan refleksi dari prioritas yang belum sepenuhnya berpihak pada pendidikan.

Di tengah semua itu, guru berada pada posisi yang semakin kompleks. Mereka tetap menjadi aktor utama dalam proses pendidikan, tetapi ruang geraknya kian menyempit oleh tuntutan administratif yang berlapis. Waktu yang seharusnya digunakan untuk merancang pembelajaran, membangun relasi dengan siswa, dan menghidupkan ruang kelas, sering kali tersita untuk mengisi laporan, mengunggah data, dan menyesuaikan diri dengan berbagai sistem yang tidak terintegrasi. Padahal dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru adalah pamong—penuntun yang membimbing tumbuhnya manusia, bukan sekadar pelaksana prosedur.

Dalam perspektif yang lebih luas, persoalan pendidikan juga berkelindan dengan realitas sosial-ekonomi. Rata-rata lama sekolah di Indonesia masih berada di angka sekitar 9,41 tahun, setara dengan jenjang SMP, sementara harapan lama sekolah mencapai lebih dari 13 tahun. Di antara dua angka itu terdapat jurang yang diisi oleh kemiskinan, keterbatasan akses, dan pilihan-pilihan sulit yang harus diambil oleh keluarga. Bagi sebagian anak, melanjutkan sekolah bukan sekadar soal kemauan, tetapi soal kemampuan bertahan hidup. Biaya transportasi, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan dasar menjadi faktor yang menentukan apakah pendidikan bisa dilanjutkan atau harus dihentikan.

Dalam khazanah Islam, terdapat ungkapan yang kerap dikutip dari Ali bin Abi Thalib: al-‘ilmu khayrun min al-māl, al-‘ilmu yaḥrusuka wa anta taḥrus al-māl—ilmu lebih baik daripada harta; ilmu menjagamu, sedangkan engkau menjaga harta. Namun realitas hari ini menunjukkan paradoks yang getir: banyak anak justru harus meninggalkan ilmu demi mengejar harta, atau sekadar memastikan keluarganya tetap bertahan.

Persoalan lain yang tidak kalah mendesak adalah ketidaksesuaian antara pendidikan dan dunia kerja. Fenomena education mismatch membuat banyak lulusan, terutama dari pendidikan vokasi, tidak terserap sesuai dengan kompetensi yang dipelajari. Program link and match sering kali berhenti pada kesepakatan formal tanpa implementasi yang nyata. Di daerah seperti Magetan, yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM, pendidikan belum sepenuhnya diarahkan untuk mengelola dan mengembangkan potensi tersebut. Lulusan dihasilkan, tetapi tidak selalu memiliki keterkaitan dengan kebutuhan riil di lingkungannya.

Di saat yang sama, tantangan pembentukan karakter semakin nyata. Kasus kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya berhasil menjadi ruang yang aman dan memanusiakan. Pengetahuan berkembang, tetapi akhlak tidak selalu tumbuh seiring. Padahal dalam tradisi keagamaan, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses kognitif, tetapi juga sebagai proses pembentukan jiwa. Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa misi beliau adalah menyempurnakan akhlak, sebuah prinsip yang seharusnya menjadi fondasi dalam setiap sistem pendidikan.

Menghadapi kompleksitas ini, perbaikan yang bersifat parsial tidak lagi memadai. Pendidikan membutuhkan keberanian untuk berubah secara mendasar, dengan menjadikan realitas sebagai titik tolak, bukan sekadar teori atau target administratif. Sekolah perlu diarahkan untuk lebih kontekstual, menjadikan kehidupan sehari-hari siswa sebagai bagian dari proses belajar. Di wilayah pertanian, misalnya, pembelajaran dapat diintegrasikan dengan praktik pengelolaan hasil tani, pengolahan produk, hingga manajemen pemasaran. Di daerah dengan potensi pariwisata, siswa dapat dilibatkan dalam pengembangan layanan, komunikasi, dan promosi berbasis kearifan lokal. Dengan pendekatan seperti ini, pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat.

Di sisi lain, penyederhanaan sistem menjadi kebutuhan mendesak. Integrasi platform pelaporan guru dalam satu sistem nasional akan mengurangi beban administratif yang selama ini menghambat proses pembelajaran. Kebijakan afirmatif bagi daerah dengan akses terbatas, termasuk penyediaan transportasi siswa dan penguatan infrastruktur dasar seperti listrik dan internet, harus menjadi prioritas, bukan pelengkap. Program kemitraan antara sekolah dan dunia usaha juga perlu didorong ke level implementasi yang terukur, dengan indikator yang jelas terkait penyerapan lulusan dan kualitas pengalaman belajar.

Akses terhadap pendidikan tinggi perlu diperluas melalui skema beasiswa yang tidak hanya berbasis prestasi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi. Tanpa intervensi seperti ini, pendidikan akan terus mereproduksi ketimpangan sosial, alih-alih menjadi alat mobilitas yang efektif.

Pada akhirnya, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral dan spiritual. Ia bukan sekadar proses transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan arah hidup. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju kebaikan yang lebih luas. Namun realitas hari ini mengingatkan kita bahwa bagi sebagian anak, jalan menuju sekolah saja masih penuh hambatan.

Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi momentum untuk berhenti sejenak dari rutinitas seremoni dan berani melihat kenyataan apa adanya. Pendidikan bukan sekadar program yang bisa diukur dari jumlah kebijakan atau dokumen, melainkan proses panjang yang menentukan arah peradaban. Jika kita terus membiarkan fondasinya rapuh, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas sumber daya manusia, tetapi masa depan bangsa itu sendiri.

Sejarah tidak akan mengingat seberapa banyak pidato yang pernah kita sampaikan, tetapi seberapa jauh kita berani mengubah keadaan ketika kita tahu bahwa yang sedang kita jalani tidak lagi cukup.