banner 728x90

Terkait Kasus TPPU Wali Kota 23 Saksi Diperiksa

Sebanyak
23 saksi diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tiga
lokasi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan
tersangka Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, Selasa (21/2/2017).
Madiun Mearindo.com – Untuk memperkuat kasus Tindak
Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tim penyidik KPK memeriksa 23 orang itu di tiga
lokasi berbeda yaitu 15 saksi diperiksa di Mapolres Madiun Kota, empat saksi
diperiksa di Gedung KPK Jakarta, dan empat saksi diperiksa di Jombang.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan
23 saksi diperiksa untuk kasus dugaan TPPU dengan tersangka Bambang Irianto.
Namun, dia tidak menyebut secara detail saksi yang diperiksa itu dari kalangan
apa saja.
“Hari Selasa kemarin kami rencanakan
pemeriksaan terhadap 15 orang saksi di Polres Madiun Kota, empat saksi di
Kantor KPK, dan empat saksi di Jombang,” kata dia, Selasa (21/2/2017) kemarin. 
Informasi yang dihimpun Mearindo.com,
sejumlah penyidik KPK pada Selasa siang mendatangi Bank BNI KCU Madiun di Jl.
Dr Soetomo, Kota Madiun. Salah seorang saksi yang diperiksa, Ali Fauzi, mengaku
diperiksa penyidik KPK dalam kasus TPPU dengan tersangka Bambang Irianto.
Ali Fauzi mengatakan pemeriksaan itu mengenai
aliran uang baik pemberian dan penerimaan. “Soal TPPU dan gratifikasi, bukan
soal proyek Pasar Besar Madiun. Mengenai aliran uang, baik itu pemberian atau
penerimaan,”jelas seorang notaris di Kota Madiun itu.
Ali Fauzi mengaku sempat ditanya penyidik
apakah pernah diminta Bambang Irianto membuat sertifikat untuk tanah, bangunan,
atau perusahaan atas nama orang lain. Ali Fauzi mengaku tidak pernah
membuatnya. “Soal itu tadi ada pertanyaan dari penyidik. Tapi saya tidak
pernah,” kata dia.
Selain menjadi tersangka kasus korupsi
pembangunan Pasar Besar Madiun dan dugaan gratifikasi, Bambang Irianto juga
ditetapkan KPK sebagai Tersangka kasus dugaan TPPU. Penetapan status baru atau
tambahan itu merupakan hasil pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana
korupsi terkait pembangunan Pasar Besar Madiun.
Dalam kasus indikasi pencucian uang, Wali
Kota Madiun Bambang Irianto yang masih aktif itu dikenai Pasal 3 dan/atau Pasal
4 UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang. (lak)
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan