banner 728x90

Enam Jabatan Eselon II Kabupaten Magetan Dilelang

Magetan
Mearindo.com – Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Magetan, Suko Winardi
mengatakan, dengan pertimbangan kebutuhan untuk melaksanakan pengisian jabatan pimpinan
kepala dinas (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan
Informatika dan Badan Penanggulan Bencana Daerah serta Kepala Bidang  atau setara eselon II dan III di Kabupaten
Magetan secara terbuka di berbagai instansi harus dipenuhi.
sementara peraturan
pemerintah yang mengatur mengenai hal ini sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang No 5 Tahun 2014  tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) belum
ditetapkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PAN-RB) Azwar Abubakar pada 15 Maret 2014 telah menerbitkan Peraturan Menteri
No 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara
Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah kepada Mearindo.com, Rabu (23/2/2017)
Lanjutnya,
dalam Permen itu disebutkan, tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi
sebagaimana dimaksud, digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah pusat
dan daerah dalam penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara
terbuka.
“Setiap
instansi pemerintah wajib menerapkan prinsip dan menghindari praktek yang
dilarang dalam jabatan sistem merit pada setiap pelaksanaan pengisian jabatan,
bunyi Pasal 2 Permen yang berlaku sejak diundangkan pada 15 April 2014
itu,”jelas Suko.
Dalam
lampiran Permen PAN-RB No. 13/2014 itu disampaikan secara rinci tata cara
pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pemerintah. Dimulai dengan
tahapan pembentukan panitia seleksi.
“Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN) belum terbentuk, maka Pejabat Pembina
Kepegawaian(PPK)  Instansi Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan
Menteri PAN-RB. Sementara untuk Instansi Pemerintah Daerah, PPK Instansi
Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri
(Mendagri),”kata Dia.
Menurut
Permen ini, Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas
unsur: 1. Pejabat terkait di lingkungan instansi yang bersangkutan; 2. Pejabat
dari instansi lain yang berkaitan dengan jabatan yang lowong; dan 3.
Akademisi/pakar/professional.
“Panitia
seleksi berjumlah ganjil, paling sedikit 5 orang, paling banyak 9 orang, dengan
komposisi dari instansi internal paling banyak 45%,” tutur Suko.
Pengisian
jabatan pimpinan tinggi yang lowong harus diumumkan secara terbuka dalam bentuk
surat edaran melalui pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik
(termasuk media on-line/internet).
Pengumuman harus dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari sebelum batas
akhir tanggal penerimaan lamaran.
Sambung
Suko dalam Permen ini disebutkan, untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi utama
dan madya diumumkan terbuka dan kompetitif kepada seluruh instansi secara
nasional. Sementara untuk jabatan pimpinan tinggi pratama diumumkan secara
terbuka dan kompetitif paling kurang pada tingkat kementerian yang
bersangkutan.
Sementara
untuk Instansi Pemerintah Daerah, pengisian jabatan pimpinan tinggi madya
diumumkan secara terbuka dan kompetitif kepada instansi lain paling kurang pada
tingkat provinsi. Adapun untuk jabatan pimpinan tinggi pratama diumumkan secara
terbuka dan kompetitif paling kurang pada tingkat kabupaten/kota yang
bersangkutan dan kabupatan/kota lain dalam 1 (satu) provinsi.
Menurut
Suko , Permen ini, dalam setiap jabatan yang lowong, panitia seleksi harus
menetapkan minimal 3 (tiga) calon pejabat yang memenuhi persyaratan
administratif untuk mengikuti seleksi berikutnya. Syarat yang harus dipenuhi
adalah keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan,
dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang
dibutuhkan.
Mengenai
seleksi kompetensi, Permen PAN-RB ini mengatur untuk jabatan pimpinan tinggi
utama, madya, dan pratama harus menggunakan metode assessment center sesuai kebutuhan masing-masing
instansi. Sedangkan instansi yang belum dapat menggunakan metode assessment center dapat menggunakan metode
psikometeri, wawancara kompetensi, analisa kasus atau presentasi.
Selain
harus melalui seleksi standar kompetensi itu, menurut Permen ini, pengisian
jabatan pimpinan tinggi juga harus melalui seleksi wawancara yang dilakukan
oleh panitia seleksi, dan penelusuran rekam jejak calon. Selanjutnya, hasil
seleksi pada tiap tahapan harus diumumkan oleh panitia seleksi.
“Panitia
Seleksi menyampaikan peringkat nilai hasil seleksi yang bersifat rahasia kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian,” tegas Suko.
Untuk
pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya, Panitia Seleksi memilih 3
(tiga) calon sesuai urutan nilai tetringgi untuk disampaikan kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian (Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur). Selanjutnya Pejabat
Pembina Kepegawaian mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang dipilih Panitia
Seleksi kepada Presiden.
Untuk
jabatan tinggi pratama, panitia seleksi memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai
urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang (pejabat
yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan).
“Kandidat
yang sudah dipilih dan dilantik harus diberikan orientasi tugas oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang selama 1 (satu) bulan. Dan untuk
kandidat yang terpilih dari instansi luar, status kepegawaiannya ditetapkan
sebagai dipekerjakan paling lama 2 (dua) tahun untuk penilaian kinerja,”pungkas
Suko Winardi.(lak)
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan