banner 728x90

Berani Transparansi Sebagai Kunci dasar peran masyarakat dalam pembangunan

Magetan
– Ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa setiap orang
berhak untuk memperoleh, menyimpan dan menggunakan informasi publik untuk
pengembangan peribadi dan lingkungannya, pada saat akan memanfaatkan hak
informasi ini tentunya akan berhadapan dengan Badan-Badan Publik yang memiliki
informasi itu, sementara itu tidak semua informasi yang ada di Badan-badan
publik dapat diakses oleh semua masyarakat, nah ini tentunya akan bersinggungan
antara hak dan kewajiban masyarakat terhadap informasi publik.
Saat wawancara
dengan penggiat Keterbukaan Informasi Publik Sutrisno mengatakan, asas
keterbukaan informasi publik adalah terbuka dan dapat diakses oleh setiap
orang, dan diperoleh oleh setiap orang dengan cepat, tepat waktu dan biaya
ringan, dengan cara yang sederhana, sedangkan informasi publik yang
dikecualikan itu bersifat ketat dan terbatas.
Informasi publik yang
dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang dan kepatutan dan
kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul pada
suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan
dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang
lebih besar daripada membukanya demikian pula sebaliknya.
“Apabila
terjadi perselisihan antara badan publik yang mengharuskannya memberikan
informasi kepada masyarakat, perorangan atau sekelompok orang, namun karena
adanya ketentuan undang-undang atau informasi yang dapat dikatagorikan
pengecualian, maka masyarakat yang ingin memperoleh namun tertunda karena
permasalahan tersebut maka ia dapat mengajukan keberatan melalui penyelesaian
sengketa oleh Komisi Informasi yang ada,” jelas Sutrisno. 
Hal
ini dapat dilakukan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi
dan dokumentasi berdasarkan alasan ;
1.    
penolakan
karena pengecualian, yang tercantum pada pasal 17 Undang-undang No.14 th.2008
tentang keterbukaan informasi Publik selanjutnya disingkat dengan UU KIP.
2.    
Tidak
disediakan informasi secara berkala yang meliputi; informasi tentang badan
publik tersebut,kegiatan dan kinerjanya, laporan keuangannya dan/atau yang
diatur oleh undang-undang.
3.    
Tidak
ditanggapinya permintaan informasi; atau ditanggapi tidak sepenuhnya
4.    
tidak
dipenuhinya permintaan informasi
5.    
pengenaan
biaya yang tidak wajar
6.    
 penyampaian informasi yang tidak tepat waktu
Lanjutnya,
dalam Undang-Undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah undang-undang yang mengatur
tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas
fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. perlayanan publik yang dilakukan oleh
pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak
asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi
kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber
daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.
Ditambahkan
Triz panggilan Akrab Sutrisno, Negara berkewajiban melayani setiap warga negara
dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan
publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang
dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus
dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk
tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan
kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab
negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma
hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan
kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum
pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi
setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam
penyelenggaraan pelayanan publik
A.
PERMASALAHAN
Pada
dasarnya, dengan disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIC, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik) adalah cerminan sebuah semangat dalam membangun
bangsa ini secara bersama antara masyarakat dan pemerintah tanpa bisa
dipisahkan.
Namun
pada kenyataannya, masih saja terjadi banyak pengingkaran dari kinerja
pemerintah dalam melaksanakan aturan mainnya. 
Kami
telah mengirim surat tentang permohonan informasi pada beberapa SKPD, namun
jawaban yang diberikan sungguh diluar harapan yang kami inginkan meski demikian
juga ada SKPD yang menanggapi sesuai prosedur yang berlaku.
Padahal
Transparansi informasi sebagai dasar peran serta masyarakat dalam pembangunan
antara lain :
1. Masyarakat
harus dididik dan dibiasakan untuk menerima dan mendapat informasi yang benar
dari pemerintah baik dalam perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasinya.
2. Pembangunan
oleh pemerintah tidak mungkin berhasil tanpa peran dan kerjasama dengan
masyarakat.
3. Bagaimana
mungkin masyarakat turut serta berperan dalam pembangunan, kalau masyarakat
tidak mendapat informasi yang benar dari pemerintah.
4. Dan
pelibatan peran serta masyarakat dalam pembangunan juga sudah diatur dalam
berbagai aturan antara lain.

a). UU NO 10 TH. 2004:
Tentang peraturan pembentukan
perundang undangan.
BAB X pasal 53 : masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau
tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan UU dan rancangan peraturan
daerah.

b). UU NO 25 TH. 2004.
Tentang system perencanaan pembangunan nasional
BAB II pasal 2 ayat (4). System pembangunan nasional bertujuan, huruf d.
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan. huruf e. Menjamin tercapainya pembangunan
sumber daya secara evisien, berkeadilan dan berkelanjutan .

c). BAB V
PASAL 11 : Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJ dan diikuti
oleh unsur unsur penyelenggaraan Negara dengan mengikutsertakan masyarakat.

d). PP NO 8 TH. 2008
Tentang tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
– Pasal 10 (2)
Bupati/Walikota menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJPD ( RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK DAERAH) kabupaten/kota kepada masyarakat.
 – Pasal 16 (2).
Bupati/Walikota menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD ( RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH) kabupaten/kota kepada masyarakat.
-PASAL 24 (2).
Bupati/Walikota menyebarluaskan peraturan daerah tentang RKPD ( RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH) kabupaten/kota kepada masyarakat.
– pasal 49 Gubernur
Bupati/Walikota berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat, pungkas Tris.
(lak)

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan