banner 728x90

Konsultan Managemen Desa Bersama Inspektorat Gelar Workshop Desa

Gatot Inspektorat Kab.Madiun saat menyampaikan materi laporan pertanggung jawaban desa yang sah

Madiun-Mearindo, Mendasar dari masih banyaknya ditemukan penyusunan laporan keuangan Desa di Kabupaten Madiun di akhir 2015 yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No.25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 akhirnya Konsultan Managemen Desa bersama Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Workshop Penyusunan RAPBDes 2016 dan Pengelolaan Keuangan Desa. 20/12/15
Workshop yang direncanakan tiga hari tersebut diikuti ratusan perangkat Desa dari Kabupaten Madiun dan sekitarnya dengan target semua Desa mampu membuat laporan keuangan yang sah sesuai dengan amanat perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Selama kegiatan berlangsung banyak keluhan dari perangkat Desa yang berkaitan dengan tata cara pelaporan keuangan yakni berkenaan dengan teknis pengisian kuitansi dan pihak-pihak yang berkompeten bertanda tangan didalamnya. Perangkat Desa juga menyayangkan selama ini tidak ada sinkronisasi dan kesepahaman ditubuh eksekutif yakni perpajakan dan inspektorat yang cenderung menggunakan konsep dan penerapan berbeda sehingga perangkat kebingungan harus menggunakan pedoman yang mana.
Sementara itu Gatot perwakilan dari Inspektorat Kabupaten Madiun yang ditunjuk memberikan sosialisasi pemahaman secara rinci baik bentuk serta contoh pelaporan keuangan yang benar dan baik dengan mengacu pada perundangan yang berlaku, meskipun terkadang ditemukan ditemukan redaksi kalimat yang hampir sama namun berbeda tupoksinya baik antara UU Desa, Peraturan Pemerintah maupun Perbub yang ada. “Setiap pelaporan keuangan harus disertai dengan bukti dan disusun sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.” ujar Gatot

Sebagaimana dipaparkan Gatot mengenai bukti-bukti pelaporan pertanggung jawaban yang sah diantaranya sebagai berikut :

– Syarat kuitansi atas nama jabatan bukan atas nama pribadi
– Kuitansi dibubuhi materai, stempel perusahaan, nama terang
– Nilai belanjan Rp.250.000.- sampai Rp.1.000.000.- bermaterai 3000
– Nilai belanja diatas Rp.1.000.000 bermaterai 6000
– Jumlah uang yang ditulis dengan anghka dan huruf harus benar, terang dan jelas
– Ditanda tangani oleh yang berwenang dengan penulisan jabatan serta nama terang yang jelas
– Kuitansi tidak diperkenankan adanya coretan atau bekas diubah dengan spidol ataupun tip ex
– Kuitansi bertanggal sesuai pelaksanaan dan tanggal pelunasan dibayar sama dengan tanggal BKU
– Tertera tujuan penggunaan dan ditanda tangan basah
– Pejabat yang menandatangani kuitansi adalah yang berwenang dan mempunyai hak untuk itu
– Didukung bukti pengeluaran
Dimyati, S.Sos selaku direktur Konsultan Managemen Desa ‘Bina Desa’ menyampaikan rambu-rambu teknis penyusunan pelaporan keuangan agar tidak menabrak aturan yang sudah dibakukan, Dimyati juga mengingatkan agar perangkat Desa tidak gupuh serta plagiat konsumtif ketika Desa menerima kucuran dana yang berlipat ganda dari sebelumnya. Sehingga Desa harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa sebelum dana turun. Hal ini ditekankan karena Dimyati melihat kebiasaan buruk yang terjadi adalah perangkat Desa menyusun program pembangunan setelah adanya uang, sehingga hal ini memicu adanya pembuatan draft yang asal-asalan dan cenderung adanya penggelembungan nominal.
“Untuk meminimalisis korupsi dan menghidarinya, maka RPJMDesa dibuat sesuai prioritas yang nyata demi kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan konsumtif akomodasi perangkat Desa”. tegas Dimyati, (Glh.Ijm)
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan