banner 728x90

Gelisah Penyusunan APBDes 2016, Perangkat Desa Gaet Konsultan

Madiun-Mearindo, Gelisah dan bingung dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) tahun 2016, puluhan desa di Kabupaten Madiun berkumpul dan mendatangkan konsultan managemen desa. Kegelisahan ini mengingat mepetnya sisa waktu tutup tahun 2015 yang tinggal menghitung jari menuju tahun 2016. 19/12/15
Kebingungan tersebut bukan karena tanpa alasan, namun karena masih dirasakan belum adanyan pemahaman yang mendalam terhadap aturan-aturan baru yang mengatur tentang pengelolaan uang desa, baik menyusun APBDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa). Perundang-undangan yang mengatur desa diatas antara lain ialah: Undang-Undang No.25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014.
BinaDesa selaku Konsultan Managemen Desa yang dimotori oleh Dimyati Dahlan, S.Sos kepada para perangkat desa menekankan bahwa untuk pembuatan setiap laporan apapun yang berkaitan dengan uang negara harus berdasarkan aturan hukum dan petunjuk tektisnya. Seperti halnya Perencanaan pembangunan desa menurutnya adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia guna peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
“Dalam membuat perencanaan pembangunan Desa harus bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, dengan demikian akan meminimalisir praktek korupsi di Desa” Ujar Dimyati
Dari hasil pengisian angket oleh lebih dari 70 peserta berupa persoalan dan kendala yang dihadapi perangkat didesa, setelah dikualifikasi oleh Dimyati ditemukan tiga persoalan yang krusial oleh perangkat Desa. Hal ini yang memicu banyak perangkat Desa kelabakan ketika harus menyusun berbagai laporan dan rencana pembangunan Desa dengan model dan sistem yang baru dengan regulasi peraturan yang baru pula. Diantara kendalanya adalah : penyusunan Laporan pertanggung jawaban Desa, penyusunan APBDes, dan penyusunan RPJM Desa yang sesuai dengan harapan Perundang2an dan peraturan yang berlaku.
Dalam kesempatan bimtek oleh Bina Desa tersebut para peserta menerima draft panduan menyusuan APBDes dan RPJM Desa sesuai format dan teknis Pelaporan keuangan yang sah. Dimyati juga berjanji kepada perangkat akan menyelenggarakan workshop tentang penyusunan APBDes dengan mendatangkan inspektorat serta pihak hukum untuk menyamakan pemahaman sehingga perangkat Desa tidak terjebak kedalam ranah tindak pidana. (Glh.Ijm).
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan