Analis dan Aktivis Sebut Kepemimpinan Prabowo-Gibran Sebagai “Beban Bangsa”

Mearindo.com – Inisiator pertemuan para pengamat sekaligus analis politik, Ubedillah Badrun, menyampaikan kritik tajam terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam sebuah diskusi publik terbaru, Ubedillah menegaskan bahwa pasangan ini telah menjadi beban bagi bangsa akibat rentetan persoalan internal dan kegagalan mengantisipasi gejolak global.

Ubedillah menyoroti apa yang ia sebut sebagai “c4cat bawaan” dalam rez1m saat ini. Ia merujuk pada k0ntroversi proses pencalonan yang dianggap melanggar etika konstitusi sejak awal. Menurutnya, beban masa lalu dan inkonsistensi kebijakan membuat pemerintah sulit menjalankan roda kepemimpinan secara efektif.

“Prabowo-Gibran adalah beban buat bangsa ini. Kita menghadapi situasi pelik karena kapasitas pemerintah tidak cukup untuk mengantisipasi pr0blem internal maupun global,” ujar Ubedillah. Ia juga menambahkan bahwa narasi yang dibangun di publik seringkali bertolak belakang dengan praktik empirik di lapangan.

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah meningkatnya tindakan k0ersif terhadap warga negara. Ubedillah membandingkan insiden peny1raman air ker4s terhadap tokoh di era sebelumnya dengan kasus serupa yang baru-baru ini menimpa aktivis Andri Yunus.
• Pel4nggaran HAM: Penggunaan keku4tan aparat dalam menangani kritik dinilai sebagai bentuk represi simbolik yang memb4hay4kan demokrasi.
• T3r0r terhadap Pengamat: Ubedillah mengungkapkan adanya 1ntim1dasi terhadap para intelektual, mulai dari d0x1ng hingga pengiriman barang-barang simbolik yang meng4nc4m.
• Krisis Kepercayaan: Kegagalan pemerintah membangkitkan empati kolektif, termasuk dalam isu g*gurnya prajurit TNI di luar negeri, dianggap sebagai bukti hilangnya public trust.

Menanggapi wacana pemakjulan (impeachment), Ubedillah menegaskan bahwa hal tersebut adalah narasi yang konstitusional dan saintifik. Ia menjelaskan bahwa konstitusi memungkinkan presiden dan wakil presiden diberhentikan secara bersamaan jika terbukti melanggar ketentuan yang ada.

“Perbincangan soal impeachment bukanlah langkah inkonstitusional. Ini adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin Pasal 28 UUD 1945,” tegasnya.

Ia menyarankan agar Presiden Prabowo mengambil langkah terhormat dengan mundur secara sukarela demi menyelamatkan masa depan bangsa, terutama bagi Generasi Z yang kini menghadapi ketidakpastian lapangan kerja dan kec3masan masa depan.

Pertemuan para pengamat dan guru besar yang dilakukan baru-baru ini diklaim sebagai bentuk tanggung jawab intelektual untuk menyuarakan kebenaran (to speak the truth).

Ubedillah memprediksi eskalasi gerakan akan terus meningkat jika pemerintah tetap merespons kritik dengan cara-cara non-demokratis, seperti pengerahan m4ssa atau organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai instrumen represi.

“Jika mahasiswa, cendikiawan, petani, dan buruh sudah bersuara secara kolektif, tidak ada kekuatan yang bisa menolak arus perubahan tersebut,” tutupnya.

Sosok Ubedilah Badrun sendiri adalah aktifis kelahiran 15 Maret 1972 selain dosen, aktivis ia dikenal sebagai pengamat politik Indonesia. Ia merupakan akademisi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) serta dikenal sebagai analis sosial-politik yang aktif menyuarakan kritik terhadap isu-isu sosial dan pemerintahan di Indonesia. (Red)