banner 728x90

GUIB : MK bisa menjadi ”Mahkamah Keluarga”

MAGETAN – MK Kabulkan Syarat Cawapres yang telah berpengalaman menjadi Kepala Daerah, Ormas GUIB (Gerakan Umat Islam Bersatu) langsung kritik MK atas putusannya. GUIB menilai MK saat ini tidak ubahnya seperti ‘Mahkamah Keluarga’. “Wajah hukum dan keadilan sudah benar-benar tercoreng, MK telah menunjukkan ketidaknetralannya, bahkan ungkapan miring yang tersebar di masyarakat bahwa MK kepanjangan Mahkamah Keluarga bisa jadi benar,” ucap Ketua GUIB, Gus Imam, usai menjalankan ibadah shalat Maghrib di salah satu Masjid di Magetan (16/10/2023)

Sebagaimana diberitakan, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berpeluang maju sebagai cawapres dalam Pemilu 2024 usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait syarat pendaftaran capres-cawapres yang harus berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Putusan ini dikabulkan MK merespons permohonan uji materiel Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Melalui putusan tersebut, MK membuat syarat pendaftaran sebagai capres-cawapres dapat dipenuhi apabila yang bersangkutan pernah dan sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Meskipun sosok tersebut masih belum mencapai batas usia paling rendah yakni 40 tahun.

Gus Imam menilai MK telah menciderai kepercayaan rakyat dengan berbuat tidak netral, bersikap nepotis dan memihak kepada keluarga presiden. “MK jelas telah menggelar karpet merah bagi Gibran yang merupakan anak sulung Presiden Joko Widodo untuk bisa berpartisipasi dalam Pilpres.
“Wajar jika akibat keputusan ini masyarakat akan makin gelisah bahkan marah atas orkestrasi politik ini. Seharusnya keputusan soal usia capres-cawapres bukan di ranah yudikatif. Perubahan seharusnya dilakukan oleh DPR dan pemerintah,” ungkapnya.

Gus Imam juga memaparkan kejadian aneh lainnya. “Bagaimana bisa seorang Kaesang yang baru 2 hari menjadi anggota partai dengan sangat cepat menjadi ketua (PSI). Dimana saat ini Kaesang terus berkeliling dengan agenda suksesi capres-cawapres. Ini kan sudah termasuk politik dinasti jadinya,” tukasnya.

Dahulu pada masa kabinet orde baru, Presiden Soeharto mengangkat sang putri kesayangan Siti Hardianti Rukmana sebagai menteri sosial. Tindakan nepotisme itu kemudian memicu kemarahan seluruh masyarakat sampai akhirnya mendorong semakin cepatnya Soeharto lengser.

“Manuver yang dilakukan keluarga Jokowi saat ini bisa saja memicu bencana nasional. Seorang anak Soeharto yang hanya menjadi menteri saja mendapatkan protes luar biasa, apalagi jika Gibran dimuluskan menjadi cawapres. Masyarakat kita masih sensitif terhadap praktik nepotisme yang ujung ujungnya mengokohkan dinasti politik,” pungkas Gus Imam. (red)

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan