banner 728x90

Kepala Dinas Ngawur. Proyek Rehabilitasi SMPN 1 Parang Tahun 2016 Amburadul, 2017 Dinggarkan Kembali

Pengerjaan Proyek SMPN 1 Parang sangat memprihatunkan. Senin (14/8/2017)

Magetan – Jawa Timur

Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan,Propinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran (TA) 2016 menganggarkan Rehabilitasi Sedang/ berat Ruang Kelas Sekolah senilai Pagu Rp. 174.400.000,- sumber dana APBD, Deskripsi Rehabilitas Ruang Kelas SMPN 1 Parang, Kabupaten Magetan  dengan nomer rekening 1.01.1.01.16.44 dengan cara Pengadaan Langsung awal pekerjaan 01/06/2016 akhir pekerjaan 01/07/2016 dengan hasil kurang memuaskan dan menurut info yang di himpun Mearindo.com Kontraktor pelaksana melarikan diri tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Ditahun 2017 Dinas Pendidikan berubah menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga menganggarkan kembali Rehabilitasi Sedang/ berat Ruang Kelas Sekolah senilai Pagu Rp. 200.000.000,- sumber dana APBD, Deskripsi Rehabilitas Ruang Kelas SMPN 1 Parang dengan nomer rekening 1.01.1.01.16.44 dengan cara Pengadaan Langsung rencana awal pekerjaan 01/06/2017 dan akhir pekerjaan 01/09/2017.

Agus Pramono, Kepala Sekolah SMPN 1 Parang mengatakan, pembangunan rehabilitas pembangunan SMPN 1 Parang ini sudah diajukan sejak awal tahun 2016, kemudian ditahun 2017 untuk di lanjutkan kembali, sebab rehabilitas tahun angaran tahun 2016 belum selesai, untuk mengetahui kebenaran kontraktornya silahkan ke Kantor pusat di Magetan, datanya ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga kami hanya sebagai penerima pekerjaan.

“Penghitungan sudut kemiringan rangka baja ternyata salah hitung, dengan menggunakan kontruksi rangka baja ringan dari rangka baja yang sudah ada waktu ini, terpaksa beberapa Item pekerjaan akhirnya tidak bisa di selesaikan 100 persen, jadi angaran waktu itu secukupnya hanya seperti ini,”terang Agus kepada Mearindo.com, Senin (14/8/2017)

Lanjut Agus, karena ada kesalahan entah dimana kesalahannya, katanya ada pembengkakan lalu angaran tahun 2016 yang telak ditentukan tidak mencukupi, katanya secara otomatis mengurangi item pekerjaan yang seharusnya masuk dalam kontrak seperti pekerjaan plapon hingga kini tidak dikerjakan. “Kami sudah melapor ke Dinas, katanya akan di masukan angaran kan 2017 sekitar bulan Agustus ini,”jelas Agus.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Joko mengatakan bahwa proyek pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 1 Parang TA 2016 anggaranya hanya cukup segitu dan di TA 2017 ini kami anggarkan kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,-.

Ditempat yang berbeda Ormas Orang Indonesia Bersatu, Syifaul Anam mengeritik keras terkait Proyek Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 1 Parang dengan anggaran yang di biayai APBD sebesar Rp. 174.400.000,- itu seharusnya sudah cukup, secara logika sebelum pekerjaan dimulai itu direncanakan dahulu oleh konsultan Perencana.

“Gambar rencana pekerjaan yang terdiri dari gambar bestek, gambar detail kontruksi, gambar situasi dan sebagainya yang telah laksanakan oleh dinas terkait telah disampaikan kepada rekanan beserta dokumen yang lain. Rencana tidak boleh mengubah dan menambah tanpa mendapat pesetujuan tertulis dari pengguna anggaran ini jelas tertuang dalam Perpres No 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa,” terang Anam.

Lanjut Anam, pekerjaan Kontruksi baja ringan itu adalah kontruksi yang monoton sudah jelas hitungannya karena sebelum pekerjaan dimulai biasanya konsultan perencana itu menanyakan kepada pihak pabrikan bahwa ukuran yang telah disurvai untuk SMPN 1 Parang membutuhkan sekian batang baja ringan dengan ukuran yang ditentukan, hal ini bisa di duga ada kesalahan dimanusianya atau bisa jadi ini merupakan kerja sama untuk menghambur-hamburkan uang Negara dengan system seolah-olah kesalahan hitungan.

“Sekali lagi ini kita menggunakan uang Negara adalah uang rakyat untuk rakyat, kami menegaskan kepada pihak yang berwajib untuk menghitung kerugian Negara yang telah dilakukan oleh pihak konsultan perencana dan kontraktor pelaksana, kenapa berani melaksanakan pekerjaan tapi tidak bisa menyelesaikan setidak-tidanya pelasana dikasih sangsi yang sekeras. Dan Kepala Dinas jangan ngawur karena punya tanggung jawab melekat,”pungkas Anam. (G.Lih)

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan