PKPI Madiun Buka Penjaringan Calon Bupati Madiun

Mearindo-Madiun-Jatim

Jelang Pilkada Kabupaten Madiun Jawa Timur 2018, Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Madiun membuka penjaringan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Madiun 2018 – 2023. (14/07/2017)

Penjaringan Cabup dan Cawabup PKPI ini diumumkan langsung oleh Dimyati Dahlan selaku Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten PKPI Madiun yang berkantor di Jl.Raya Madiun – Surabaya, Desa Sumberbening Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun dengan tahapan sebagai berikut:

(1)Pengambilan Formulir tanggal 20 S/d 30 Juli 2017

(2)Pengembalian Formulir tanggal 01 S/d 05 Agustus 2017

(3)Verifikasi dan Uji Publik tanggal 05 S/d 30 Agustus 2017

Dimyati mengatakan penjaringan Cabup dan Cawabup tidak dibatasi untuk kader PKPI saja, melainkan dibuka untuk umum, hal ini dimaksudkan untuk memberikaa kesempatan seluas-luasnya bagi putra terbaik Madiun yang akan mengabdikan diri membangun Madiun menjadi lebih baik.

“Penjaringan ini kami buka untuk umum sebagai wujud demokrasi dan guna mencari kandidat calon pemimpin yang berintegritas tinggi yang siap mengabdi untuk mewujudkan Madiun lebih baik.” Kata Dimyati

Sebelumnya dikatakan Dimyati Dahlan selaku, saat ini ada 4 poros koalisi partai politik yang ingin mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati Madiun dalam pilkada serentak 2018 mendatang. Empat poros tersebut adalah koalisi PKB dan PDI Perjuangan, Gerindra dan PKS, Golkar dan PPP, serta Demokrat dan Hanura.

“Jika merujuk pada perolehan kursi di DPRD, koalisi PKB dan PDI Perjuangan paling siap mengusung calon. PKB tercatat memiliki 13 Wakil Rakyat, dan mitranya PDI Perjuangan 8 Kursi. Sedangkan tiga poros koalisi lainnya masih belum matang, karena masih kurang dari jumlah minimal 20 persen perolehan suara di parlemen sesuai ketentuan dalam Undang Undang pemilukada atau setidaknya 9 kursi wakil Rakyat di DPRD Kabupaten Madiun” terang Dimyati (07/07/17)

Dimyati menambahkan, bahwa poros koalisi Gerindra-PKS misalnya, hanya memiliki 7 kursi, yakni 4 dari Gerindra dan 3 dari PKS. Sehingga masih membutuhkan dua kursi tambahan. Begitu juga dengan poros koalisi Golkar dan PPP yang hanya memiliki 7 kursi di parlemen klithik (sebutan untuk kantor DPRD Kab Madiun). 5 kursi berasal dari Golkar, sedangkan sisanya dari PPP. Sementara koalisi Demokrat-Hanura lebih baik di bandingkan poros Gerindra-PKS maupun Golkar-PPP, karena memiliki 8 kursi, yakni 6 dari Demokrat dan dua dari Hanura. Meski demikian masih tetap kurang satu kursi.

“Mengacu pada jumlah kursi wakil rakyat yang di dapat, maka ketiga poros tersebut di pastikan belum bisa mengusung calon pasangan bupati dan wakilnya. Praktis masing masing poros membutuhkan tambahan mitra koalisi lagi.” Pungkasnya

Kabupaten Madiun adalah salah satu dari 171 daerah di Indonesia yang menggelar Pilkada serentak 2018.  Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Dan tahapan Pilkada serentak 2018 akan dimulai 10 bulan sebelum hari pencoblosan. Itu berarti tahapan dimulai Agustus 2017. (Lana)