banner 728x90

Magetan Jelang Pilkada 2018, KPUD Bulan September 2017 Tahapan NPHD

Magetan – Mearindo.com, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Magetan
tahun 2018 sudah mulai marak sebagian Bakal Calon Bupati mulai mengadakan
inpansi baik terhadap Partai Pengusung atau bisa juga melalui pendekatan kepada
masyarakat calon pemilih.
Hal itu diungkapkan Komisioner KPU Magetan Divisi Perencanaan dan
Data Nur Salam Kepada Mearindo.com di kantornya, Selasa (14/3/2017). Menurut dia, Pilkada Serentak Tahun 2018 berpedoman pada
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 

“Sesuai jadwal 22 September 2017 mulai tahapan Naskah Perjanjian
Hibah Daerah (NPHD) untuk pembuatan aturan-aturan, sedang bulan Nopember 2017
pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS)
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang bersifat sementara.
Pembentukan pengangkatan PPK, PPS dan KPPS diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,”terang Salam kepada Mearindo.com, Selasa
(14/3/2017).
Lanjutnya, Surat Keputusan (SK) Bupati Magetan sampai dengan 23
Juli 2018 agar tidak ada terjadi kekosongan kecuali ada sengketa, sedang
pemilihan bupati untuk Kabupaten Magetan secara serentak bulan Juni 2018 untuk
pencoblosan.
“Memang kami sudah melakukan sosialisasi terhadap para
partai-partai calon pengusung bupati bagi mereka yang di pinang Bakal calon
(Balon) bupati dan untuk peraturan terbaru, proses pencalonan lewat jalur
perseorangan jauh lebih mudah. Yakni, Balon tidak lagi harus mengumpulkan suara
pendukung sebanyak 7,5 persen dari jumlah penduduk daerah tertentu. Melainkan
7,5 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) setempat. Jadi lebih
mudah,”ujar Nur Salam.
Mengacu aturan tersebut, jika DPT pemilu terakhir yakni Pemilihan
Presiden di Magetan mencapai 553.912 jiwa, maka Balon Independen yang ingin
mendaftar harus mengumpulkan minimal 41.543 suara pendukung yang dibuktikan
dengan kepemilikan KTP elektronik atau surat keterangan (suket) yang
diterbitkan Disdukcapil.
Sementara dari jalur partai politik, kata Nur Salam, ada dua
mekanisme yang bisa dipilih Balon. Pertama, harus memiliki minimal sembilan
kursi di DPRD. Jumlah tersebut merupakan 20 persen dari total 45 kursi yang ada
di DPRD Magetan. Kedua, harus memperoleh 25 persen dari suara sah Pemilihan
Legislatif tahun 2014 di Magetan yang mencapai sebanyak 398.502 suara. Di mana
25 persen suara sahnya mencapai sebanyak 99.626 suara.
Data KPU setempat mencatat, pada Pemilu Legislatif 2014, kursi
terbanyak diraih oleh PDI Perjuangan yang mencapai delapan kursi. Demikian juga
untuk perolehan suara sah, paling tinggi diraih PDI Perjuangan dengan 82.444
suara.
“Dari kedua cara tersebut, tidak ada parpol di Magetan yang
memperoleh minimal sembilan kursi di DPRD maupun 25 persen suara sah. Karena
itu, untuk memenuhi batas pengusungan Balon, parpol harus berkoalisi,”ucap
Salam.
Tahapan pilkada setempat diperkirakan mulai pada bulan September
2017. Sedangkan pendaftaran Balon bupati dan wakil bupati dijadwalkan pada awal
Februari 2018.(lak)
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan