banner 728x90

Mata Rakyat Lihat Perlakuan Hukum “Si Miskin Pencuri Sapi dan Si MARJOKO Pejabat Magetan”

 Ilustrasi bahwa hukum di negeri
ini BURAM
Hukum
Pidana
sepertinya hanya melekat pada kemiskinan, seperti orang mencuri sapi
yang ditangkap Pulisi, Meskipun SAPI DIKEMABLIKAN, namun unsur
PIDANA PENCURIAN TETAP DIPROSES DIPERADILAN dan DIPENJARA !!!
Kemudian Bandingkan
!!?
Kasus
penipuan CPNS dengan pelapor sebanyak 16 orang, yang datang dari berbagai
daerah dengan Terlapor SUMARJOKO, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kab.Magetan pada september 2016 lalu oooh ternyata memberikan
penegasan bahwa betapa sulitnya Keadilan ini terwujud. http://surabaya.tribunnews.com/…/dugaan-penipuan-cpns-maget…
Alasan!!!
sudah ada pengakuan, namun juga tidak diproses hukum pidananya, KARENA YANG
BERSANGKUTAN BERJANJI MENGEMBALIKAN UANG PARA KORBAN.
Lantas apa
bedanya dengan Pencuri Sapi yang dikembalikan sapinya namun juga diproses pidana
pencurianya dan dipenjara??? 
Bagaimana dengan pasal ini ???
Pasal 368
KUHP
(1) Barang
siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk
memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang
itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,
diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.


Pasal 419.
1.    
Diancam
dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pejabat:
yang menerima hadiah atau janji, padahal dia tahu bahwa hadiah atau janji itu
diberikan untuk membujuknya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
2.    
yang
menerima hadiah, padahal dia tahu bahwa hadiah itu diberikan kepadanya karena
dia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya.
Pasal 421.
Seorang
pejabat yang dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk
melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana
penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
Pasal 423.
Seorang
pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
hukum, memaksa seseorang dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk memberikan
sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama
enam tahun
Pasal 425.
1.  Diancam
karena Melakukan pemerasan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau
memotong pembayaran, seolah-olah merupakan utang kepadanya, kepada pejabat
lainnya atau kepada kas umum, padahal dia lain bahwa tidak demikian halnya;
2.  Seorang
pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan
orang atau pemberian barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal
dia tahu bahwa tidak demikian halnya;
3. Seorang
pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, seolah-olah sesuai dengan
aturan-aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara yang atasnya ada
hak-hak pakai Indonesia, dengan merugikan yang berhak padahal dia tahu bahwa
hal itu bertentangan dengan peraturan tersebut. (KUHP 35 dst., 92, 335, 421
dst., 437; 486.)
  
Peran
Serta Masyarakat Dalam Memberantas Korupsi

Indonesia
saat ini sedang dilanda badai korupsi yang tak berujung. Pemberitaan tentang
adanya kecurigaan korupsi di berbagai instansi pemerintahan maupun tentang
penangkapan para koruptor seakan menjadi menu kita sehari-hari. Hal ini
harusnya segera dihentikan agar korupsi tidak akan semakin merajalela di
Indonesia.
Masyarakat
secara luas baik perorangan mapun perkumpulan telah dijamin haknya dalam
berperan membantu memberantas tindak kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Namun banyak sekali informasi yang diperoleh tentang adanya dugaan tindak
kejahatan tersebut justru dimanfaatkan untuk memeras pelaku kejahatan.
Penyalahgunaan informasi banyak dijadikan alat memperkaya diri sehingga korupsi
tidak berhenti justru memperparah jarahan uang negara untuk menutup semua
ancamanya
Bilamana
kasus dibawa keranah hukum, masyarakat sering kali dibuat hilang kepercayaan
oleh aparat hukum itu sendiri.
Untuk
mewujudkan terciptanya sebuah negeri yang bebas dari korupsi, perlu adanya
peran serta dari semua pihak tak terkecuali peran serta dari masyarakat dalam
memberantas korupsi. Hal ini juga senada dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomer 31
Tahun 1999 tentang peran serta masyarakat dalam membasmi korupsi.
Peran
serta masyarakat di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 berbunyi :
  1. Masyarakat
    dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
    korupsi
  2. Peran
    serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
(a)   Hak
mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi
tindak pidana korupsi.
(b)   Hak
untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi
adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang
menangani perkara tindak pidana korupsi.
(c)    Hak
untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak
hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
(d)  Hak
untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan
kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(e)   untuk
memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
                                          
i.     Melaksanakan
haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c.
                                        
ii.     Diminta
hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai
saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
                                     
iii.     Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawa dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
                                     
iv.     Hak
dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3)
dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama
dan norma sosial lainnya.
                                        
v.     Ketentuan
mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini,
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Demikianlah,
sedikit pengetahuan yang dapat saya bagi Mudah-mudahan kita semua bisa berperan
secara aktif dalam memberantas korupsi di negeri ini. Semoga
Bermanfaat.
Oleh Syifa’ul
Anam, S.PdI
Ketua
Ormas Orang Indonesia Bersatu
Kord. Lembaga Barisan Masyarakat Peduli Rakyat Miskin
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan