Kasus Wali Kota Madiun, KPK Sita Dokumen Kinerja SKPD 2016

 Anggota Staf Badan Pengelola Keuangan
Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Madiun, Vicky Timotius, memperlihatkan seluruh
dokumen kinerja SKPD selama 2016 yang akan diperiksa penyidik KPK di Bhara Makota,
Selasa (17/1/2017)

Madiun Mearindo.com – Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) memeriksa seluruh dokumen kinerja selama 2016 pada 34 satuan
kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun. Pemeriksaan
dilakukan di gedung Bhara Makota, Selasa (17/1/2017).

Data yang dihimpun Media Online Mearindo.com
di kompleks Bhara Makota, delapan penyidik KPK memasuki gedung tersebut. Selain
itu, ada beberapa pejabat Pemkot yang dihadirkan dalam pemeriksaan ini.

Kurang Lebih tiga belas kardus yang berisi
seluruh dokumen kinerja SKPD selama tahun 2016. Satu kardus berisi seluruh
dokumen kinerja dari 34 SKPD per bulan. Pemeriksaan dokumen tersebut diduga
berkaitan dengan kasus korupsi yang menyeret Wali Kota Madiun, Bambang Irianto,
sebagai tersangka.

Staf Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah
(BPKAD) Pemkot Madiun, Vicky Timotius, mengatakan BPKAD mempersiapkan seluruh
dokumen yang diminta oleh KPK. Penyidik KPK meminta BPKAD untuk menyiapkan
dokumen kinerja seluruh SKPD selama tahun 2016.

“Kemarin diminta untuk menyiapkan dokumen pada
hari Kamis pekan lalu. Kemudian kami langsung menyiapkannya,” kata Vicky kepada
Mearindo.com, Selasa (17/1/2017).

Dia menuturkan dari dokumen yang disiapkan
itu, paling banyak yaitu dokumen dari Dinas Pendidikan Kota Madiun. Sedangkan
dari SKPD lainnya jumlah dokumennya sama.

“Paling banyak dari Dinas Pendidikan. Ini
tidak hanya dokumen kinerja dari dinas saja, tapi juga ada kecamatan dan
lainnya,”pungkas Vicky.(lak)