Menaikkan Tarif BBM Pada Saat Harga Minyak Dunia Turun, Adalah Pengkhianatan

Mearindo Magetan – Meskipun penetapan tentang kebijakan pemerintahan Jokowi menaikkan tarif BBM sudah dilakukan beberapa pekan lalu, namun aksi penolakannya terus dilakukan diberbagai pelosok tempat. Seperti halnya yang dilakukan anggota Hisbut Tahir Indonesia (HTI) DPD II Magetan turun jalan  di Bundaran Patung Suryo Alun-alun Magetan menyuarakan kecaman atas kebijakan Jokowi, Minggu (23/11/2014) .

Aksi damai dilakukan dengan membagikan selebaran, pada penguna jalan yang berhenti saat lampu merah. Mereka juga membentangkan poster, yang bertulisan “Menaikkan harga BBM sama dengan pemerintah bohong, khianat, dzolim”.

orator aksi, Muhammad Ismail Yusanto HTI Magetan mengatakan, aksi ini akan terus dilakukan agar masyarakat mengerti pemerintahan sekarang yang salah dengan menaikkan harga BBM. “Lebih memberi tekanan kepada masyarakat, inilah profil pemimpin kita yang menaikkan BBM,”katanya.

Akhirnya pemerintah Jokowi – JK benar-benar menaikan BBM. Premium menjadi Rp.8.400,-/liter, sedang solar menjadi Rp.7.500,- Dengan kenaikan ini, Jokowi menyatakan, pemerintah bakal menghemat sekitar Rp. 100 triliun. Dan dengan penghematan ini, pemerintah memiliki ruang fiskaln untuk membangun infrastruktur dan lainnya.

“Sementara untuk mengurangi dampak kenaikan BBM, rakyat yang miskin akan mendapat perlindungan sosial yang disalurkan melalui Kartu Indonesian Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar,”ucap Muhammad Ismail Yusanto.

Ditambahkan Ismail panggilan akrab Muhammad Ismail Yussanto, Pemerintah Jokowi tampak sekali bergegas, belum lagi genap sebulan pemerintah, Jokowi memutuskan kenaikan harga BBM. Apakah sedemikian gentingnya kondisi APBN kita sehingga subsidi harus segera dikurangi, mengingat selama ini APBN tidak pernah terserap semua. Tahun 2013 saja ada sisa lebih dari Rp. 20 triliun dan sisa anggaran tahun 2014 mungkin malah lebih besar dari tahun sebelumnya.

“Oleh karena itu, kenaikan harga BBM harus ditolak, karena pertama, ini adalah kebijakan dzalim, yang pasti akan menyengsarakan rakyat akibat kenaikan harga seluruh barang dan jasa, sementara hasil penghematan tidaklah sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh seluruh rakyat,”ungkap Ismail.

Hasil sensus ekonomi nasional (susenas 2010) menunjukkan bahwa pengguna BBM 65% adalah rakyat kelas bawah dan miskin, 27% menengah, 6% menengah keatas dan hanya 2% orang kaya. Dan dari total jumlah kendaraan di Indonesia yang mencapai 53,4 juta (2010), sebanyak 82% diantaranya merupakan kendaraan roda dua yang nota bene kebanyakan dimiliki oleh kelas` menengah bawah.

“Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM akan memukul rakyat banyak. Pemberian dana sebagai perlindungan social melalui sejumlah kartu tadi tidaklah akan bisa mengurangi penderitaan rakyat karena pemberian dana itu sifatnya sementara. Lagi pula, yang terkena dampak juga bukan hanya mereka yang menerima kartu, tapi semua rakyat Indonesia. Ingatlah penguasa yang dzalim pasti akan mendapatkan adzab pedih diakhirat,”ucap Ismail.

Kedua, ini adalah kebijakan khianat. Kebijakan menaikan harga BBM sesungguhnya tidak lain adalah untuk menyukseskan liberalisasi sektur hilir (sektur niaga dan distribusi) setelah liberalisasi sector hulu (eksplorasi dan eksploitasi) sempurna dilakukan.

“Liberalisasi migas adalah penguasa yang lebih besar kepada swasta (asing) dan mengurangi peran Negara. Kebijakan seperti ini jelas akan sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat yang notabene adalah pemilik sumberdaya alam sendiri. Liberalisasi dilakukan untuk memenuhi tuntutan pihak asing. Dan untuk itu, pemerintah tega mengabaikan aspirasi mayoritas rakyatnya. Jadi, jelas sekali lagi kebijakan menaikan harga BBM adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat yang sangat nyata,”terang Ismail.

Berkenan dengan hal ini, Hisbut Tahrir Indonesia Magetan menyatakan:

Menolak keputusan pemerintah menaikan harga BBM karena ibni adalah kebijakan dzalim yang akan menyengsarakan rakyat

Menaikan harga BBM dan kebijakan apapun yang dimaksud untuk meliberalkan pengelolaan BBM merupakan kebijakan yang bertentangan syarial Islam. Migas serta kekeyaan alam yang melimpah lainya dalam pandangan Islam merupakan barang milik umum yang pengelolaannya harus diserahkan kepada Negara untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kebijakan khianat, yang didorong oleh pandangan kapitalistik, yang menyengsarakan rakyat itu harus segera dihentikan.

Rezim yang mengakunya merakyat tapi kenyataannya kebijakannya sangat mencekik rakyat ini tidaklah pantas untuk terus didukung. Harus ada upaya sungguh-sungguh dari seluruh anggota masyarakat untuk lahir rezim yang baik, yang amanah, yang mau tunduk pada system yang baik, yang datang dari dzat Yang Maha Baik, itulah syariat Islam.

Sumberdaya alam negeri ini, termasuk migas, yang begitu melimpah bila dikelola dengan baik, oleh rezim yang baik dan amanah, serta berdasarkan system yang baik tadi, insyaallah akan membawa kebaikandan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, baik muslim maupun non muslim. Bukan seperti sekarang ini yang hanya dinikmati oleh segelintir orang, termasuk pihak asing. Jalannya harus satu, melelui melalui penerapan syariah Islam secara kaffah dalam naungan Khafilah Rasyidah ‘ala minhaj an – nubuwah. Untuk itu perjuangan harus dilipat gandakan agar cita-cita mulia itu benar-benar dapat diwujudkan pungkas Muhammad Ismail Yusanto. (lak)