Tindak Lanjut Aksi, Ormas Orang Indonesia Bersatu Datangi Sejumlah Kementrian

Jakarta – Mearindo.com, Ormas Orang Indonesia (Oi) Bersatu mewakili aliansi masyarakat Magetan mendatangi Inspetorat Jendral Kementrian Dalam Negeri di Jakarta. Selain itu Ormas Oi juga mendatangi Kantor Sekretariat Negara dan Satgas Saber Pungli RI, Selasa (19/11/2024).

Sifaul Anam selaku ketua Ormas Orang Indonesia Bersatu bersama beberapa aktifis Aliansi Magetan Peduli kepada media menyampaikan kedatanganya bersama rombongan dari Magetan ke Jakarta memenuhi petunjuk dari kemendagri atas laporan yang sebelumnya disampaikan.

“Kali ini kedatangan kami ke Jakarta bertujuan melengkapi berkas fisik untuk disampaikan pada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Kantor Staf Kepresidenan juga Satgas Saber Pungli. Hal ini kami lakukan karena pengaduan kami direspon yang kami layangkan pasca Aksi unjuk rasa evaluasi publik Magetan terhadap kinerja PJ Bupati Magetan Nizhamul beberapa waktu lalu”, terang Anam.

Anam menjelaskan aduan yang dimaksud tertuang dalam Surat ormas Orang Indonesia Nomor  : 020/aduan/ormas.oi.bersatu/A.1/11/2024, perihal Pengaduan PJ Bupati Magetan Propinsi Jawa Timur, tahun 2024.

Diberitakan sebelumnya bahwasanya setelah dilantik atau ditetapkanya Saudara Nizhamul sebagai Penjabat (Pj) Bupati Magetan pada 10 Agustus 2024 berdasarkan surat keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-3309 tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Magetan tanggal 8 Agustus 2024 sudah didemo sebanyak dua kali yakni pada tanggal 23 dan 31 oktober 2024

Dalam aksinya puluhan masa membentangkan poster banner berisi tentang rekam jejak digital Nizhamul saat menjabat di kabupaten Batubara dan Propinsi Riau yang pada kenyataanya baru menjabat di Magetan sudah muncul issu polemik Jual beli jabatan, Penarikan fee proyek, dugaan gratifikasi yang semuanya termuat dalam media cetak online elektronik.

Issu tersebut menjadikan gejolak ditengah masyarakat yang mana ada asap pastinya ada api. Artinya tidak aakan ada gejolak ditengah masyarakat apabila tidak ada pelanggaran norma etika sebagai pejabat daerah. Sedangkan kondisi masyarakat saat ini membutuhkan kondusif damai tenteram dalam situasi suhu politik yang rawan perpecahan. Sehingga atas ulah sepak terjang PJ Bupati Magetan Nizhamul yang dilantik pada Agustus 2024 menjadikan gerah dan memantik emosi disimpul simpul berbagai elemen masyarakat sampai akhirnya berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa berunjuk rasa melakukan demontrasi.

Sedangkan tuntutan aspirasi masa aksi pada saat itu adalah adalah Menolak PJ Bupati dengan rekam jejak digital buruk pada kinerja sebelumnya. Sehingga dalam evaluasi PJ Bupati Magetan yang akan digelar pada 12 Desember 2024 oleh Inspektorat Kemendagri patut menjadi catatan buruk untuk tidak diteruskan dana atau mendapatkan teguran secara keras agar perilaku arogansi tidak dilakukan kembali.

Berikut Catatan Evaluasi Pj Bupati Magetan 2024 Saudara Nizhamul oleh Aliansi Peduli Magetan :

1. Bahwasanya Aliansi Magetan Peduli sebagai bagian dari masyarakat Magetan yang menjadi obyek dampak atas kepemimpinan Saudara Nizamul sebagai Penjabat Bupati Magetan menyatakan sangatlah naif terhadap 111 (seratus sebelas) indikator penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Indonesia apabila didalam penilaian tersebut nantinya para penilai tidak memperhatikan secara langsung/ obyektif terhadap permasalahan yang terjadi di Kabupaten Magetan.

2. Bahwasanya kami sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Magetan perlu memberikan infromasi secara berimbang atas dampak dipimpinya pemerintahan daerah Magetan oleh Saudara Nizhamul dalam beberapa waktu melalui bukti autentik produk jurnalis yang dipertanggung jawabkan sesuai perundang – undanganya.

3. Dengan menyampaikan aduan ini disertai dukungan bukti tersebut sangat diharapkan seluruh proses dalam pelaksanaan evaluasi kinerja Penjabat Kepala Daerah PJ Bupati Maagetan saudara Nizamul dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta memperhatikan bahan pertimbangan yang kami adukan.

4. Bahwasanya kami sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Magetan sangat menghendaki tujuan pemerintahan yang kondusif aman tenteram dengan peningkatan program kerakyatan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Masyarakat Magetan juga tidak menghendaki gaya tipe pejabat yang arogan dan gila kerhormatan serta memposisikan dirinya seolah-olah orang yang harus ditakuti mengingat jabatanya ditunjuk dari kementerian.

5.Bahwasanya kami menolak dipimpin oleh Penjabat Bupati yang juga memiliki rakam jejak digital buruk berdasarkan bukti karya jurnalis pada link pemberitaan terlampir dalam aduan ini. Dimana saudara Nizamul pernah mendapatkan kritikan yang serupa dari warga masyarakat Kabupaten Batubara pada saat beliau menjabat Pj Bupati Kabupaten Batubara dan tidak diperpanjang setelah evaluasi kinerja Pj Bupati.

6. Bahwasanya kami masyarakat Magetan juga dipimpin oleh Penjabat Bupati yang juga memiliki rakam jejak digital buruk dimana saudara Nizamul banyak mendapatkan kritikan keras dari berbagai elemen masyarakat ada saat menjabat di Propinsi Riau dan menjadi terlapor atas dugaan jual beli tanah fiktif yang sedang diproses di Polda Riau berdasarkan bukti karya jurnalis pada link pemberitaan terlampir dalam aduan ini.

7. Bahwasanya kami lebih mengedepankan pengaduan secara administrative demi mengembalikan warwah etika pejabat negara dibandingkan pengambilan langkah hukum acara pidana guna memperbaiki perilaku / etika pejabat kita.

Sifaul Anam menambahkan, bahwasanya upaya gerakan para aktifis Magetan yang menyikapi kepemimpinan Pj Bupati Magetan adalah menjadi hak setiap warga selama semua dilakukan sesuai prosedur dan ranah hukum serta perundang-undangan berlaku.

Anam juga menegaskan pihaknya lebih mengedepankan aduan administratif daripada aduan delik lainya demi menjaga ketenteraman sosial publik di Kabupaten Magetan.

“Kami ini hanya ujung tombak pergerakan masyarakat, bukan pegawai, bukan kontraktor dan bukan pemangku kebijakan yang menjadi obyek maupun subyek persoalan. Maka dari itu kami hanya mengadukan secara etika kepemimpinan dan tidak memasukkan subtansi yang lebih dalam meskipun keterangan – keterangan informasi sudah beredar luas di masyarakat tentang dugaan ketidakprofesinalan PJ Bupati Magetan”, pungkas Anam (G. Tik)