Peran Vital Losgistik Dan Peralatan Dalam Penanggulangan Serta Penanganan Bencana

Mearindo.com – Jawa Timur. “Distribusi logistik dan peralatan sampai saat ini seringkali belum merata. Ada daerah yang berlebih menerima bantuan logistik dan peralatan, disisi lain ada yang kekurangan, dikarena sulitnya komunikasi dan adanya kendala geografi yang sulit ditembus,” Kata Hendro Wardhono, Direktur Pusat Penelitian dan Pelatihan Indonesia Tangguh (PUSPPITA).

Pendapat Hendro Wardhono itu disampaikan saat mengawali kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertempat di Hotel CrownPrinces, Surabaya pada Jum’at (3/5/2019). FGD yang didukung oleh BNPB ini membahas tentang Kajian Tata Kelola Peralatan Penanggulangan Bencana di Wilayah Propinsi Jawa Timur tahun 2019.

Dalam paparannya, Hendro Wardhono yang juga dosen UNITOMO Surabaya itu mengatakan bahwa tata kelola logistik dan peralatan mempunyai peran penting dalam upaya penanggulangan bencana

Tata kelola logistik dan peralatan tersebut menurutnya sangat vital dibutuhkan baik pada saat pra-bencana, kesiapsiagaan, dan respon penanganan bencana maupun pada masa pemulihan (pasca bencana). Hal itu untuk dapat memastikan 7 (tujuh) Tepat, yaitu: (1) tepat jenis bantuan barang; (2) tepat kuantitas; (3) tepat kualitas; (4) tepat sasaran; (5) tepat waktu; (6) tepat pelaporan; dan (7) tepat biaya.

“FGD ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk merekomendasikan langkah-langkah adaptasi dan inovasi yang perlu dilakukan agar tata kelola bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dapat memenuhi unsur-unsur akuntabilitas publik,” tambahnya.

Sementara itu menurut Basuki, anggota pengurus SRPB Jawa Timur, mengatakan bahwa peralatan yang dimiliki BPBD itu sebenarnya cukup lengkap, namun seringkali banyak yang belum pernah digunakan dan dibiarkan rusak di gudang. Hal ini kemungkinan terjadi karena staf BPBD takut dan tidak mau repot memanfaatkan peralatan sehingga dibiarkan rusak.

“Bisa juga karena minimnya anggaran pemeliharaan sehingga peralatan yang ada seringkali tidak siap manakala diperlukan untuk mendukung operasi tanggap darurat. Kalau sudah begini, maka peralatan milik relawanlah yang banyak membantu operasi, untuk itulah perlu ada komunikasi dalam raangka pendataan keberadaan organisasi relawan yang meliputi jumlah relawan, kompetensi masing-masing relawan dan peralatan apa saja yang dimiliki,” Kata Nuri relawan dari Sigap Nurul Hayat Rescue

Masih menurut Nuri, ia berharap kedepan kiraanya perlu ada pelatihan bersama tentang cara mengoperasionalkan peralatan penanggulangan bencana, agar relawan bisa mengoperasikan semua peralatan. Misalnya bisa berkomunikasi lewat HT, bisa menjalankan chainsaw, dan sebagainya.

Sedangkan Afandi dari RNPB LMI, mengatakan bahwa disini yang diperlukan adalah komunikasi dan koordinasi antar elemen yang terlibat (pentahelix), sehingga saat terjadi tanggap darurat, semua potensi bisa segera didorong bergerak.

“semua bergerak sesuai kemampuannya. Siapa membawa apa dan siapa melakukan apa, seperti yang ada di dalam dokumen renkon Sehingga kesan pemerintah sering terlambat dalam bisa ditepis.” Kata Afandi.

Afandi juga menambahkan, BPBD melalui SRPB melakukan pendataan dan pemetaan organisasi relawan di berbagai daerah, khususnya di daerah rawan bencana. Hal ini penting, jika terjadi bencana akan memudahkan pergerakan relawan yang terdekat dengan lokasi, beserta logistik dan peralatan pendukung, agar tidak terlambat penanganannya untuk menghindari jatuhnya korban.

Andi Usmina selaku moderator FGD, sebelum menutup acara, menyimpulkan bahwa BNPB dan BPBD perlu mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM staf BPBD dan relawan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola bantuan logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi diantara elemen yang terkait dengan kebencanaan. (P.Lih)