Miliki 2 Wakil di DPRD, PKPI Klaim jadi penentu poros pengusung pilkada
Mearindo-Madiun-Jawa Timur
Walaupun hanya memiliki dua wakil rakyat di DPRD Kabupaten Madiun, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia mengklaim menjadi salah salah satu poros penentu pengusung calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun dalam Pemilihan Kepala Daerah mendatang.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten PKPI Madiun, Dimyati Dahlan dalam diskusi politik di hotel Aston, 7/7/2016.
Menurut analisa Dimyati Dahlan, saat ini ada 4 poros koalisi partai politik yang ingin mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati Madiun dalam pilkada serentak 2018 mendatang. Empat poros tersebut adalah koalisi PKB dan PDI Perjuangan, Gerindra dan PKS, Golkar dan PPP, serta Demokrat dan Hanura.
“Jika merujuk pada perolehan kursi di DPRD, koalisi PKB dan PDI Perjuangan paling siap mengusung calon. PKB tercatat memiliki 13 Wakil Rakyat, dan mitranya PDI Perjuangan 8 Kursi. Sedangkan tiga poros koalisi lainnya masih belum matang, karena masih kurang dari jumlah minimal 20 persen perolehan suara di parlemen sesuai ketentuan dalam Undang Undang pemilukada atau setidaknya 9 kursi wakil Rakyat di DPRD Kabupaten Madiun” ujarnya, saat membuka diskusi dengan para tokoh pemuda, masyarakat dan para jurnalis.
Poros Koalisi Gerindra-PKS misalnya, hanya memiliki 7 kursi, yakni 4 dari Gerindra dan 3 dari PKS. Sehingga masih membutuhkan dua kursi tambahan. Begitu juga dengan poros koalisi Golkar dan PPP yang hanya memiliki 7 kursi di parlemen klithik (sebutan untuk kantor DPRD Kab Madiun). 5 kursi berasal dari Golkar, sedangkan sisanya dari PPP. Sementara koalisi Demokrat-Hanura lebih baik di bandingkan poros Gerindra-PKS maupun Golkar-PPP, karena memiliki 8 kursi, yakni 6 dari Demokrat dan dua dari Hanura. Meski demikian masih tetap kurang satu kursi.
Mengacu pada jumlah kursi wakil rakyat yang di dapat, maka ketiga poros tersebut di pastikan belum bisa mengusung calon pasangan bupati dan wakilnya. Praktis masing masing poros membutuhkan tambahan mitra koalisi lagi.
“Disinilah PKPI memegang kunci penentu koalisi mana yang akan bertarung melawan koalisi besar PKB-PDI Perjuangan,” klaim pria yang jugaKoordinator Madiun Corruptoin Watch itu.
Dimyati mengaku, pihaknya masih menunggu , poros koalisi mana yang akan berlabuh ke PKPI. “Pada prinsipnya kami siap berkoalisi dengan partai manapun, asalkan memiliki kesamaan pandangan dalam membangun Kabupaten Madiun lebih baik dari sebelumnya yang secara riil berpihak kepada rakyat kecil dan desa. Karena mayoritas warga madiun adalah rakyat desa.”
Menanggapi klaim Ketua DPK PKPI Madiun tersebut, para pimpinan partai politik yang di sebut Dimyati Dahlan pada poros poros koalisi, belum bisa di hubungi.(SG)
No Responses