banner 728x90

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Siap Percepat Pengembangan BUMDes

Mearindo-Magetan-Jatim.
BUMDes merupakan wadah yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan di bidang ekonomi sekaligus mengemban orientasi pada pelayanan umum dan pembangunan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
BUMDes dibentuk, dikelola, dan dikembangkan bersama oleh pemerintah dan masyarakat Desa dan disesuaikan dengan karakteristik potensi sumber daya dan budaya lokal yang dimiliki masing-masing desa, untuk memfasilitasi, memperkuat, menjaga keberlangsungan, serta mengembangkan usaha dan aktivitas ekonomi produktif yang dilakukan warga desa. Kebijakan pembangunan juga telah memprioritaskan BUMDes sebagai pengelola sumber daya yang dimiliki desa untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga peran dan eksistensi desa dalam pembangunan daerah dan nasional.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, Drs. Iswahyudi Yulianto, Msi mengatakan program dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo siap mempercepat pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia juga mempercepat teknis kerjasama dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) dan Bank Negara Indonesia (BNI), untuk turut membantu berdayakan BUMDes.
“Di Kabupaten Magetan baru terbentuk 32 BUMDes padahal idealnya satu desa satu BUMDes, kami sudah mempromosikan kurang lebih sudah satu tahun bahkan kami sudah bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).” Katanya kepada Mearindo.com via Hand Phone, Minggu (16/4/2017).
Lanjutnya, desa maju yang infrastruktur dasarnya sudah terpenuhi, kita arahkan untuk pengembangan BUMDes. Cuma formatnya seperti apa, BUMDes ini intinya adalah small holding di level desa.
Dana desa yang dialokasikan berkisar Rp 1 Miliyar setiap desa. Ini dimanfaatkan untuk bekerjasama dengan BRI untuk mendirikan satu badan usaha mikro. Selanjutnya, desa juga bisa bekerjasama dengan BULOG terkait pengadaan sarana pascapanen.
“Di Indonesia untuk sektor industri sudah cukup bagus, walaupun masih harus dilakukan pengembangan. Tetapi ketersediaan pascapanen kita masih belum ada. Makanya perlu dibuat unit pascapanen yang soft di level desa. Pihak yang bisa jadi rekanan Bulog mungkin seperti beras,”terang Yuli.
Untuk mengembangkan produk-produk desa, kata Yuli, bisa menerapkan one village one product (satu desa satu produk unggulan). Selain dapat menarik perhatian investor dan konsumen, sistem ini juga dipercaya mampu memperpendek rantai distribusi.
“Di desa-desa kita, satu desa komoditinya macam-macam dan skalanya kecil-kecil, tidak ada economic of skill. Sehingga program one village one product bila perlu 10 desa satu produk, ini bisa menarik investor untuk juga membantu sarana pascapanen, Kementerian Koperasi dan UMKM juga akan membantu untuk sarana pasca panen ini,” ujar Yuli.
Kepala Divre Bulog Ponorogo, Rudi Prasetio mengatakan, setiap kawasan desa memiliki hasil produksi pertanian berbeda seperti beras, jagung, dan kedelai. Dalam hal ini, Bulog akan menyiapkan sarana pascapanen untuk menampung hasil sawah.
“Tapi masalahnya, apa yang dihasilkan sawah belum memenuhi standar simpan karena pengeringan tidak sempurna. Sehingga, kami ingin Bulog berperan mulai dari drying (pengeringan) dan gudang penyimpanan,” ujarnya.
Ketua  Ormas Orang Indonesia Bersatu Syifaul Anam  mengatakan banyak desa di Magetan yang mempunyai potensi untuk membentuk BUMDes. Kendati belum ada petunjuk teknis serta payung hukum terkait BUMDes dari Pemerintah Kabupaten Magetan.
Oleh karena itu, pihaknya siap mendorong Pemerintah Kabupaten Magetan untuk membuat dasar hukum dan aturan agar Pemerintah di tingkat Desa dapat  mendirikan BUMDes. Dia yakin dengan adanya BUMDes dapat memajukan perekonomian warga pedesaan.
” Dari data Kementerian Desa hingga 2016 akhir, tercatat sebanyak 1.022 BUMDes telah berkembang di seluruh Indonesia, yang tersebar di 74 Kabupaten, 264 Kecamatan dan 1022 Desa. Kepemilikan BUMDes terbanyak berada di Jawa Timur dengan 287 BUMDes, kemudian Sumatera Utara dengan 173 BUMDes, sehingga BUMDes ini terdapat puluhan payung hukum, baik legalitas pendirian maupun teknisnya.” ujarnya, Minggu (16/4/2017).
Anam OI Bersatu juga berharap aparatur desa dapat meningkatkan kapasitas dan kualitasnya. Aparatur Desa pastinya harus bertanggung jawab dengan baik trasparan tentang pengelolaan keuangan, administrasi, hingga tata kelola program Desa. Sebab itu Ormas Orang Indonesia Bersatu siap melakukan sharing dan studi bersama menggali potensi Desa dengan pihak masyarakat Desa.
“Kami mendambakan sekali percepatan peningkatan perekonomian rakyat Desa dengan sebuah usaha yang dibangun dengan prinsip mufakat, gotong royong, transparan dan akuntabel. Tentunya semua itu juga tidak lepas dari pola kinerja aparatur pemerintah yang menaunginya,”pungkas Anam. (lak)
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan