Magetan di Tangan Nanik Sumantri: Penghargaan Naik, Tapi Jalan dan Rumah Warga Masih Jadi PR

Magetan, Mearindo.com – Satu setengah tahun sudah Hj. Nanik Sumantri memimpin Kabupaten Magetan bersama Wakil Bupati Suyatni Priasmoro sejak dilantik Mei 2025.

Di atas kertas, pemerintahannya terlihat gemilang. Deretan penghargaan dari tingkat provinsi hingga nasional berdatangan. Namun di lapangan, di warung kopi, di kolom komentar media sosial, hingga di grup WhatsApp warga desa, pertanyaan yang sama terus berulang: “Sudah pro rakyat kah?”

Di bidang pendidikan, Magetan meraih Terbaik III se-Jawa-Bali dari Kementerian Dalam Negeri untuk penyediaan akses penduduk ke layanan pendidikan. Penghargaan tersebut diterima Bupati Nanik di Bali, 28 Agustus 2026.

Di bidang kesehatan, Magetan meraih ADINKES ATM Award 2026 untuk komitmen penanganan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria. Penemuan kasus meningkat 12 persen, dari 965 kasus pada 2025 menjadi 1.080 kasus hingga Oktober 2026. Peningkatan ini justru menunjukkan deteksi dini berjalan lebih baik.

Yang paling menonjol adalah perlindungan perempuan dan anak. Melalui Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2025, Nanik Sumantri membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang melayani pengaduan, penjangkauan korban, hingga pendampingan hukum. Kinerjanya mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Magetan pun naik menjadi 94,65 pada 2025, di atas rata-rata Jawa Timur dan nasional.

Pada 5 November 2026, dalam Rakor Mall Pelayanan Publik (MPP) di Pendopo Surya Graha, Nanik Sumantri berpesan tegas kepada seluruh penyelenggara layanan:

“Ingatlah bahwa kepuasan masyarakat adalah tolok ukur utama keberhasilan kinerja kita.”

Pemkab Magetan juga mendorong digitalisasi keuangan daerah lewat Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang diperluas dari 4 SKPD menjadi 20 SKPD pada 2026, agar belanja pemerintah lebih tercatat dan transparan.

Di sektor wisata dan ekonomi, Magetan juga mendapat penghargaan dalam ajang Wilwatikta Awards 2026.

Gaya blusukan Nanik Sumantri pun konsisten. Pada 20 Oktober 2026, ia turun langsung mengoordinir bersih-bersih bekas Pasar Rakyat di kawasan GOR Ki Mageti. Pada 25 September 2026, ia mengecek langsung pengaspalan jalan desa.

Di balik deretan penghargaan itu, pekerjaan rumah yang dirasakan langsung warga miskin masih belum tuntas.

Dari 2.500 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terdata di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemkab Magetan hanya mampu menangani 165 unit di tahun 2026. Sementara itu, Pemkab merencanakan pengadaan 18 unit mobil dinas operasional kecamatan senilai Rp 6,7 Miliar.

Perbandingan inilah yang membuat warga geram. Dalam rapat DPRD pada 21 September 2026, fraksi PDI Perjuangan sampai mempertanyakan pengadaan mobil dinas tersebut.

Jalan rusak juga belum tuntas. Warga mengeluhkan jalan di kawasan Sarangan, jalur Gorang Gareng – Madiun, hingga ruas jalan di Kecamatan Maospati. Di kolom komentar media sosial Bupati, keluhan paling banyak adalah jalan desa rusak akibat truk tambang dan jalan tanpa marka.

Persoalan banjir juga masih menjadi sorotan. Dalam 1 tahun pertama kepemimpinan Nanik, banjir sudah terjadi 2 kali. Aktivis LSM Magetan Center, Beni Ardi, pada 6 April 2026 mengkritik keras penanganan banjir di Magetan.

“Kalau setiap tahun bahkan bisa berulang dalam waktu dekat, ini bukan lagi sekadar faktor cuaca. Ada yang tidak beres dalam penanganannya.”

Satu setengah tahun adalah waktu yang belum cukup untuk menilai tuntas sebuah kepemimpinan. Nanik Sumantri berhasil menunjukkan kinerja kuat di sektor penghargaan dan layanan dasar.

Namun untuk bisa disebut benar-benar pro rakyat, pekerjaan rumah terbesarnya untuk 3,5 tahun sisa jabatan bukan lagi menambah piala, melainkan membuktikan bahwa anggaran daerah benar-benar diprioritaskan untuk rumah layak, jalan mulus, dan sungai yang tidak lagi meluap setiap musim hujan. (G.Tik)