banner 728x90

Penerima PKH Masih Wajib Menerima Raskin Jadi Polemik Sosial

Mearindo-Magetan-Jatim.
Program Subsidi Beras Rakyat Sejahtera (Rastra) yang sebelumnya dikenal Raskin merupakan implemtasi dari Intruksi Presiden Republik Indonesia Kepada Pemerintah daerah yang bertujuan untuk membantu mencukupi kebutuhan beras masyarakat berpendapatan rendah di kabupaten Magetan  dengan alokasi sebesar 8.282.880 Kg beras pertahun untuk 46.016 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Rastra  atau sebanyak 15 kg/KMP/bulan setara dengan 180kg/KMP/tahun.
Kepala Bidang Administrasi Perekonomian Kabupaten Magetan Condro mengatakan, keberhasilan Program Sumsidi Rastra sangat tergantung pada semua pihak yang terlibat mulai pemerintah pusat,Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan, Desa/kelurahan maupun pihak lain. Seperti Perguruan tinggi, Pers, LSM, Lembaga Musyawarah di Desa/kelurahan serta Tokoh Masyarakat, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Magetan menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan Subsidi Rastra kepada Mearindo.com, Selasa (18/4/2017)
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta.
Lanjutnya, proses validasi diawali dengan sosialisasi PKH dengan harapan, baik pemerintah maupun masyarakat dapat memahami betul program ini, jadi PKH yang sudah banyak menerima bermacam-macam bantuan khusus untuk Rastra yang sudah terdaftar PKH hukumnya wajib menerima Rastra.
“Kami harap lewat sosialisasi yang mengawali proses validasi, baik pemerintah maupun masyarakat dapat memahami apa itu PKH. Khusus untuk KSM, mereka bisa tahu apa yang menjadi hak yang seharusnya mereka terima termasuk juga kewajiban yang harus dipenuhi.
Bantuan PKH memang berupa uang tunai tapi ada syarat. Untuk ibu hamil dan balita wajib rutin memeriksakan diri ke puskesmas. Untuk anak sekolah, harus rajin kesekolah. Kalau tidak, bantuannya akan berkurang. Kurang lebih itulah fokus kami untuk bantuan sosial bagi keluarga sangat miskin,”tambahnya.
Diketahui, dalam sosialisasi kedinasan dan instansi terkait turut dilibatkan untuk sinergitas kerja di lingkup pelaksana PKH.  Ditempat yang berbeda Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Drs. Parni Hadi, MM melalui Sekretaris Sucipto mengatakan, sasaran dari program PKH tersebut yaitu fakir miskin yang akan dibiayai mulai dari kebutuhannya akan pendidikan dan kesehatan, Kepada Mearindo.com, Selasa (18/4/2017)
Bantuan yang diberikan akan diterima warga yang tergolong fakir miskin setiap tiga bulan sekali atau triwulan. Dalam proses menentukan sasaran program PKH, BPS mengirim data kepada kementrian  melalui TNP2K untuk diketahui jumlah penduduk miskin di Magetan.
Lanjut Cipto, setelah itu pihak kementrian memberikan keterangan kepada pihak Dinsos mengenai jumlah fakir miskin di Magetan dengan beberapa acuan yang ditentukan di pusat dan pihak Dinsos menunjuk pendamping untuk mengawal serta memantau jumlah fakir miskin tersebut untuk diseleksi kelayakannya dalam menerima bantuan program PKH.
“Bantuan yang dikucurkan pun tidak lagi melalui pihak Dinsos melainkan melalui kantor pos setempat. Dan pendamping yang ditunjuk merupakan pendamping asal daerah yang menjadi sasaran dengan pertimbangan memahami masalah yang tengah dihadapi warga sekitarnya”, jelas Cipto
Dalam program PKH tersebut tidak hanya memberikan bantuan berupa dana tetapi juga memberikan sosialisasi kepada warga untuk mengelola dana secara baik dan benar. Dana yang diberikan pun disesuaikan dengan tanggungan setiap RT dan jumlahnya tidak mencapai jutaan, pungkas Cipto.(lak)
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan