BLSM Ngawi Carut Marut

Mearindo Ngawi –  Entah kriteria seperti apa yang dipakai
sebagai acuan bagi penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap
awal yang telah direalisasikan oleh sejumlah kantor pos dibeberapa kecamatan
wilayah Ngawi Jawa Timur. Pastinya, dari pantauan nampak puluhan warga umur produktif akut
dalam antrian kompensasi dampak kenaikan BBM ini.

Seperti yang dikatakan Mukshon Hariyadi koordinator
Bhirawa Kabupaten Ngawi menilai carut marutnya pencairan BLSM tidak lepas dari
faktor validitas data yang dilakukan Badan Pusat Stastitik (BPS) tidak akurat.

“Jelas saja BLSM ini akan kacau saat realisasinya karena
data yang dipakai BPS itu sudah kadaluwarsa atau data lama kalau hal ini
dibiarkan begitu saja akan memicu persoalan horisontal antar masyarakat itu
sendiri,” terang Mukshon Hariyadi, Sabtu (7/7).

Jelasnya, data yang digunakan disinyalir hasil pendataan
lama dan tidak perbaruhi lagi sehingga tidak sesuai dengan fakta dilapangan.

Guna antisipasi salah
sasaran yang akhir-akhir ini marak dibicarakan oleh berbagai pihak Mukshon
demikian panggilan akrabnya hanya berharap terhadap pemerintah propinsi dan
pusat harus melibatkan pemerintah daerah.

“Peran pemerintah daerah sendiri sangat vital untuk
menunjang ketepatan BLSM ke masyarakat,” terangnya lagi. Belajar dari
pengalaman waktu pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak urung hanya
menjadikan persoalan sosial.

Dan peran sentra dari
pemerintah sendiri tambah Mukshon, diharuskan ada pemutakhiran data penerima
BLSM yang baru. “Sebagai acuan BLSM ini jelas mereka yang tidak mampu dan
miskin akan tetapi ada saja dilapangan yang tidak tepat sasaran,” tegas Mukshon
Hariyadi.

Kemudian sesuai data dari kantor pos Ngawi dipastikan ada
90.392 rumah tangga sasaran (RTS) yang akan menerima BLSM sejak 1 Juli kemarin
dan nominalnya Rp 300 ribu setiap penerima. Dan pembayaran ke penerima BLSM
akan dilakukan secara bergiliran disetiap kantor pos yang ada di 19 kecamatan.

Untuk mekanisme
pencairanya tetap mengacu pada kartu perlindungan sosial yang sudah dibagikan
sebelumnya. Sementara Indah Setyastuti Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial
Dinsosnakertrans Kabupaten Ngawi menjelaskan BLSM
pencairanya secara bersamaan dengan Program Keluarga Harapan (PKH). 

Sedangkan penerima PKH
sendiri sekitar 9 ribu dari 161 desa yang tersebar di 15 kecamatan. Akan tetapi
lanjut Indah Setyastuti terkait PKH ada daftar tambahan di 3 kecamatan yakni
Paron, Pangkur dan Kendal. (Lw)