Magetan Mendapat Penghargaan Terjun Bebas

Magetan, Mearindo.com – Selamat kepada Pemerintah Kabupaten Magetan atas “prestasi” terbarunya di penghujung tahun 2026. Bukan soal trofi inovasi pelayanan atau penghargaan tata kelola anggaran, melainkan keberhasilan terjun bebas sebanyak 11 anak tangga dalam urusan keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur melalui Keputusan Nomor 12/SK/KI-Prov.Jatim/XI/2026 tertanggal 2 November 2026, posisi Magetan melorot tajam ke peringkat ke-21 dari 38 kabupaten/kota. Skor Self Assessment Questionnaire (SAQ) kita menguap 12,57 poin dari angka gagah 98 pada tahun 2025, menyusut menjadi 85,43 di tahun ini.

Ibarat murid pintar yang tahun lalu langganan juara kelas tapi tahun ini mendadak harus duduk di bangku barisan belakang, penurunan drastis ini tentu bikin geleng-geleng kepala. Apalagi kalau menengok pagar tetangga sebelah. Kabupaten Madiun bertengger nyaman di posisi ke-12 (skor 93,71), sementara Kabupaten Ngawi aman di peringkat ke-17 (skor 87,14). Belum lagi jika dibandingkan dengan Kota Madiun atau Bojonegoro yang sukses menyabet nilai sempurna 100.

Di tengah hiruk-pikuk jargon pembangunan daerah, angka-angka yang tertuang dalam dokumen resmi KI Jatim ini bukanlah sekadar statistik administratif yang bisa diobati dengan rapat koordinasi seremonial. Ini adalah alarm bahaya yang menunjukkan bahwa Magetan sedang berjalan mundur, makin menjauh dari prinsip good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).

Mengapa kemerosotan ini harus diwaspadai secara serius? Sebab, dalam kamus demokrasi yang sehat, keterbukaan informasi adalah nyawa utama. Pemerintah daerah mengelola uang rakyat, merumuskan kebijakan untuk rakyat, dan digaji oleh rakyat. Maka, membuka akses informasi seluas-luasnya adalah kewajiban mutlak, bukan kebaikan hati yang diberikan secara cuma-cuma.

Ketika kran keterbukaan informasi mulai seret dan peringkat transparansi anjlok hingga belasan tingkat, publik patut curiga: Jangan-jangan ada gejala memupuk watak pemerintahan yang tertutup dan perlahan mengarah pada gaya otoriter.

Lucunya, di tengah sorotan tajam atas merosotnya peringkat ini, alasan yang muncul ke permukaan justru terasa sangat ironis. Diskominfo mengakui adanya sejumlah “kendala internal” yang konon tidak dapat dirinci ke publik. Kalimat ini terdengar seperti lelucon satir di siang bolong: menjelaskan penyebab hilangnya keterbukaan, justru dengan cara yang tertutup.

Jika demokrasi benar-benar dijunjung tinggi di tanah Magetan, seharusnya tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Rakyat berhak tahu di mana letak sumbatan birokrasi kita. Apakah karena pejabat OPD-nya malas memperbarui data, atau memang ada rasa sungkan dan takut bila kinerja anggaran serta proyek-proyek mereka diawasi secara telanjang oleh warga?

Kini, bola panas ada di meja evaluasi Bupati Magetan. Instruksi perbaikan dan rencana menggandeng akademisi, LSM, serta organisasi masyarakat sipil tentu patut kita catat sebagai langkah awal yang baik. Namun, masyarakat Magetan sudah cukup kenyang dengan janji-janji evaluasi yang sering kali berhenti di atas kertas notulensi.

Pelibatan LSM dan masyarakat sipil tidak boleh hanya dijadikan “stempel” atau sekadar kosmetik untuk memoles citra birokrasi agar terlihat demokratis. Mereka harus benar-benar diberi ruang kritis untuk membedah sumbatan informasi di setiap dinas.

Sebab, pemerintahan yang gemar bermain petak umpet dengan data publik pada akhirnya hanya akan melahirkan kecurigaan dan jarak dengan rakyatnya sendiri. Jangan sampai Magetan kelak dikenal bukan karena sejuknya udara lereng Lawu, melainkan karena pengapnya ruang demokrasi akibat birokrasi yang alergi terhadap transparansi.

Penulis: Kang Rudi Gos, tukang angan-angan dari pinggir jalan. Menulis sambil menyeruput kopi pahit, berharap kemerosotan angka ini benar-benar menjadi tamparan sadar bagi para pengelola informasi di Magetan.