Pandangan Umum Paripurna DPRD Magetan, Fraksi Golkar Soroti PAD Stagnan dan Ketergantungan Dana Transfer

Magetan, Mearindo.com – DPRD Kabupaten Magetan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2027, Selasa (14/10/2026).

Rapat paripurna yang digelar berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD pada 29 September 2026 tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan visi “Magetan yang Nyaman, Maju dan Berkelanjutan”.

Salah satu pandangan kritis datang dari Fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh Rudiyanto.

Golkar menegaskan, APBD adalah rencana keuangan tahunan yang harus menjadi gambaran utuh Magetan mau dibawa kemana. Penyusunannya harus cermat, matang dan berkelanjutan serta selaras dengan RKPD Tahun 2027.

Fraksi Golkar memberikan 7 catatan penting terhadap Raperda APBD 2027:

1. PAD Hanya 19,5 Persen, Magetan Sangat Tergantung Transfer Pusat.
Dari total pendapatan Rp 1,82 Triliun, PAD hanya Rp 356,3 Miliar atau 19,5%. Golkar menilai ketergantungan Magetan terhadap dana transfer pusat dan provinsi masih sangat tinggi.

2. Target PAD Stagnan, SKPD Dinilai Kurang Greget.
Target PAD 2027 Rp 356 Miliar, padahal realisasi 2026 ditaksir Rp 358 Miliar. Golkar menilai stagnasi ini melemahkan semangat SKPD untuk menggali potensi PAD. Golkar mendorong Bupati menggandeng pihak profesional untuk kajian peta potensi PAD.

3. Soroti Retribusi Parkir, Minta Dikelola Pihak Ketiga.
Dari pendapatan parkir Rp 1,4 Miliar, biaya operasional Rp 700 Juta, sehingga yang masuk PAD murni hanya Rp 700 Juta. Golkar meminta evaluasi Perda parkir dan dikelola pihak ketiga dengan target realistis namun tetap memberdayakan juru parkir yang ada.

4. Target Pajak Daerah Dinilai Tidak Realistis.
Target pajak 2027 Rp 150,17 Miliar dinilai di bawah realisasi 2025 yang mencapai Rp 150,96 Miliar. Padahal jumlah kendaraan bermotor di Magetan tiap bulan bertambah 400-700 unit. “Logikanya, jika kendaraan meningkat, opsen pajak juga meningkat. Mohon penjelasan?” tanya Golkar.

5. Belanja Pegawai Rp 826 Miliar, Soroti Nasib P3K.
Golkar mempertanyakan apakah belanja pegawai sudah memperhitungkan wacana pemerintah pusat yang akan menarik P3K menjadi pegawai pusat. Sebab belanja untuk P3K saja mencapai Rp 140 Miliar. Jika dialihkan, anggarannya bisa direalokasi.

6. Belanja Barang dan Jasa Terlalu Gemuk.
Belanja barang dan jasa mencapai Rp 547,8 Miliar atau 30% dari total belanja. Golkar meminta diefisiensi hingga 25% agar bisa dialihkan untuk belanja modal, khususnya perbaikan jalan rusak di Magetan.

7. Dana Desa Turun, Pembangunan Desa Terancam.
Alokasi Dana Desa 2027 Rp 160,3 Miliar, menurun dibanding 2026. Golkar khawatir berdampak pada kualitas pembangunan desa dan meminta Pemkab membuat formula penopang melalui program lintas sektor.

Terakhir, Golkar menyoroti defisit Rp 45,4 Miliar yang akan ditutup dari SiLPA 2026. “Apa yang mendasari Pemkab begitu optimis akan ada SiLPA sebesar itu? Mohon penjelasan sumber-sumber perkiraan SiLPA itu?” tegas Rudiyanto. (G.Tik)