banner 728x90

DARI BARISAN KADER MENUJU PUSAT PERUBAHAN

DARI BARISAN KADER MENUJU PUSAT PERUBAHAN

Muhammadiyah, Reformasi Kepemimpinan, dan Masa Depan Indonesia

Milad ke-114 Muhammadiyah: Saatnya Mengubah Kekuatan Persyarikatan Menjadi Kekuatan Peradaban

Umar Al Atsary, S.Pd., M.Pd.
Kader Persyarikatan Muhammadiyah Magetan

Pada 18 November 2026, Muhammadiyah genap berusia 114 tahun. Usia yang panjang bagi sebuah gerakan Islam yang sejak awal kelahirannya telah memilih jalan pembaruan: membebaskan manusia dari kebodohan, membangun martabat umat, dan menghadirkan Islam sebagai kekuatan yang memajukan kehidupan.

Namun, Milad ke-114 tidak semestinya hanya menjadi perayaan sejarah. Ia harus menjadi momentum untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kebesaran Muhammadiyah hari ini telah sebanding dengan besarnya persoalan bangsa yang harus diselesaikan?

Pertanyaan tersebut penting karena Indonesia sedang menghadapi persimpangan sejarah. Pertumbuhan ekonomi terus berlangsung, pembangunan infrastruktur berkembang, dan berbagai program pemerintah dijalankan. Tetapi, di balik capaian itu, masih terdapat persoalan mendasar: ketimpangan, kualitas sumber daya manusia, lapangan pekerjaan, korupsi, lemahnya penegakan hukum, serta belum meratanya kesejahteraan.

Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Pada saat yang sama, data kemiskinan September 2025 masih menunjukkan 23,36 juta penduduk berada di bawah garis kemiskinan atau 8,25 persen dari total penduduk. Rasio Gini pada periode yang sama tercatat 0,363. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2025 berada pada angka 4,85 persen, dengan rata-rata upah buruh sebesar Rp3,33 juta per bulan.

Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus terus diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang lebih merata. Pertumbuhan tidak cukup hanya dibaca dari besarnya produk domestik bruto, tetapi juga dari kemampuan negara menciptakan pekerjaan layak, memperkecil ketimpangan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Di sinilah Muhammadiyah harus mengambil peran lebih strategis. Bukan sekadar menjadi organisasi besar yang memiliki banyak amal usaha, melainkan gerakan yang mampu mengubah kekuatan sosial, intelektual, dan kelembagaannya menjadi kekuatan peradaban.

Dari Teologi Al-Ma’un Menuju Perubahan Sosial

Muhammadiyah lahir dari kegelisahan K.H. Ahmad Dahlan melihat kondisi umat yang menghadapi keterbelakangan pendidikan, kemiskinan, dan persoalan sosial. Ia tidak membangun dakwah yang berhenti pada ceramah, tetapi menerjemahkan ajaran Islam menjadi tindakan nyata.

Salah satu fondasi pemikiran yang sangat kuat adalah pengamalan Surah Al-Ma’un. Kisah K.H. Ahmad Dahlan yang mengajarkan surat tersebut berulang kali kepada murid-muridnya mengandung pesan mendasar: memahami Al-Qur’an tidak cukup dengan membaca dan menghafalnya, tetapi harus diwujudkan dalam kepedulian terhadap anak yatim, orang miskin, dan kelompok yang lemah.

Dari semangat itulah tumbuh tradisi pelayanan sosial Muhammadiyah. Dakwah tidak hanya dilakukan di masjid dan ruang pengajian, tetapi juga melalui sekolah, rumah sakit, panti asuhan, lembaga pemberdayaan, serta berbagai pelayanan kemanusiaan.

Inilah identitas penting Muhammadiyah: menghubungkan kesalehan individual dengan tanggung jawab sosial.

Karena itu, tantangan Muhammadiyah pada abad kedua bukan sekadar mempertahankan amal usaha yang telah ada, melainkan meningkatkan dampak dan kualitasnya. Rumah sakit harus semakin bermutu, sekolah harus semakin unggul, perguruan tinggi harus menghasilkan riset yang bermanfaat, dan pelayanan sosial harus semakin menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Muhammadiyah harus memastikan bahwa keberhasilan kelembagaan selalu berbanding lurus dengan kemanfaatan publik.

Reformasi Kepemimpinan dan Politik Kebangsaan

Muhammadiyah bukan partai politik. Namun, Persyarikatan tidak boleh bersikap apatis terhadap politik. Politik merupakan ruang pengambilan keputusan yang menentukan arah pembangunan, distribusi sumber daya, kualitas pelayanan publik, serta masa depan bangsa.

Karena itu, Muhammadiyah perlu terus memperkuat perannya sebagai kekuatan moral dan masyarakat sipil yang independen. Persyarikatan harus mampu menjadi mitra pemerintah ketika kebijakan berpihak kepada rakyat, sekaligus memberikan kritik ketika kekuasaan menyimpang dari prinsip keadilan dan konstitusi.

Indonesia membutuhkan reformasi kepemimpinan yang tidak berhenti pada pergantian figur. Reformasi harus menyentuh kualitas institusi, budaya birokrasi, integritas pejabat, sistem pengawasan, dan keberpihakan kebijakan kepada kepentingan publik.

Pergantian pemimpin tidak akan banyak berarti jika praktik korupsi tetap berlangsung, birokrasi tidak efisien, hukum tidak ditegakkan secara adil, dan jabatan publik masih diperlakukan sebagai alat mempertahankan kepentingan kelompok.

Muhammadiyah memiliki modal besar untuk ikut memperbaiki keadaan tersebut: tradisi intelektual, jaringan pendidikan, sumber daya manusia profesional, serta pengalaman mengelola institusi dalam skala luas.

Keterlibatan warga Persyarikatan dalam pemerintahan, parlemen, partai politik, lembaga peradilan, dunia usaha, dan berbagai institusi publik harus dipahami sebagai kesempatan pengabdian. Kehadiran seseorang di jabatan strategis bukan otomatis menjadi keberhasilan Muhammadiyah. Ukurannya adalah apakah ia membawa integritas, kompetensi, dan manfaat bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, ungkapan yang sering dikaitkan dengan K.H. Ahmad Dahlan, “Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah”, mengandung pesan penting tentang etos pengabdian. Pesan tersebut relevan bukan hanya bagi pengurus organisasi, tetapi juga bagi siapa pun yang membawa identitas Muhammadiyah ke ruang kekuasaan.

Jabatan adalah amanah, bukan fasilitas untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kekuasaan adalah tanggung jawab, bukan hak yang harus dipertahankan tanpa batas.

Mengawal Legislasi dan Negara Hukum

Salah satu medan penting perjuangan kebangsaan adalah pembentukan undang-undang. Hukum harus menjadi instrumen untuk melindungi rakyat, menjamin keadilan, dan membatasi penyalahgunaan kekuasaan.

DPR RI menyetujui 68 Rancangan Undang-Undang dalam Prolegnas Prioritas 2026. Sementara itu, perubahan Prolegnas jangka menengah 2025–2029 mencantumkan 198 RUU. Jumlah tersebut memperlihatkan besarnya agenda legislasi yang harus dikawal oleh masyarakat.

Pertanyaan mendasarnya bukan hanya berapa banyak undang-undang yang dapat diselesaikan, tetapi apakah setiap produk hukum benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Apakah pembahasannya transparan? Apakah masyarakat terdampak dilibatkan? Apakah substansinya melindungi kepentingan publik atau justru membuka ruang dominasi kepentingan tertentu?

Muhammadiyah memiliki sumber daya akademik yang dapat mengambil peran dalam proses tersebut. Perguruan tinggi, fakultas hukum, pusat studi, para ahli, dan jaringan intelektual Persyarikatan dapat menghasilkan kajian kebijakan, naskah akademik, serta rekomendasi yang berbasis data.

Persyarikatan juga perlu memperkuat perhatian terhadap agenda strategis seperti pemberantasan korupsi, reformasi kepolisian dan peradilan, perlindungan masyarakat adat, pengelolaan lingkungan hidup, reformasi pemilu, serta perlindungan hak-hak warga negara.

Muhammadiyah tidak harus menjadi kekuatan partisan untuk memiliki pengaruh dalam politik kebangsaan. Justru independensi dan otoritas moralnya merupakan modal penting untuk mengawal kekuasaan secara objektif.

Kritik harus disampaikan dengan argumentasi. Dukungan harus diberikan berdasarkan kemaslahatan. Dan setiap rekomendasi harus memiliki dasar keilmuan yang dapat diuji.

Pendidikan: Investasi Terbesar untuk Masa Depan Bangsa

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama gerakan Muhammadiyah. Namun, tantangan pendidikan hari ini jauh lebih kompleks daripada sekadar memperluas akses sekolah.

Indonesia membutuhkan peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi guru, literasi, penguasaan teknologi, pemerataan fasilitas, dan pembentukan karakter. Kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus tokoh Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, pernah menyampaikan bahwa pendidikan merupakan sarana perubahan bagi manusia dan bangsa. Pandangan tersebut penting: pendidikan bukan sekadar proses memindahkan pengetahuan dari guru kepada peserta didik, melainkan proses membentuk manusia yang mampu mengubah kehidupan.

Sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Muhammadiyah harus menjadi pusat keunggulan yang menghasilkan manusia berilmu, berakhlak, mandiri, dan mampu menciptakan inovasi.

Di tengah perkembangan kecerdasan buatan dan ekonomi digital, lembaga pendidikan Muhammadiyah perlu memperkuat riset, literasi digital, pendidikan vokasi, serta keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Namun, penguasaan teknologi harus berjalan bersama pembentukan karakter. Kecerdasan tanpa integritas dapat melahirkan penyalahgunaan ilmu. Kemajuan tanpa etika dapat melahirkan ketimpangan baru.

Pendidikan Muhammadiyah harus melahirkan manusia yang unggul dalam kompetensi sekaligus kuat dalam nilai.

Kesehatan dan Ekonomi: Mengukur Kemajuan dari Kesejahteraan

Kesehatan merupakan hak dasar masyarakat. Karena itu, keberadaan rumah sakit, klinik, dan layanan kesehatan Muhammadiyah harus semakin diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan, keterjangkauan biaya, pencegahan penyakit, dan perlindungan kelompok rentan.

Persoalan gizi, kesehatan ibu dan anak, stunting, kesehatan mental, serta ketimpangan fasilitas kesehatan membutuhkan kerja berkelanjutan. Muhammadiyah perlu memperkuat kolaborasi antara tenaga medis, lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat.

Pelayanan kesehatan tidak boleh hanya diukur dari jumlah gedung dan fasilitas, tetapi juga dari kualitas layanan dan manfaat yang diterima pasien.

Pada sektor ekonomi, tantangannya adalah bagaimana pertumbuhan dapat menciptakan kemandirian masyarakat. Data nasional menunjukkan kemiskinan masih berada pada angka 8,25 persen dan ketimpangan pengeluaran masih tercermin dalam rasio Gini 0,363.

Angka tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi belum selesai. Masyarakat membutuhkan pekerjaan layak, akses permodalan, peningkatan keterampilan, dan kesempatan usaha yang lebih adil.

Muhammadiyah dapat memperkuat ekosistem ekonomi melalui koperasi, UMKM, pertanian, industri kreatif, ekonomi digital, serta pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara produktif.

Perguruan tinggi dapat menjadi pusat riset dan inovasi, sedangkan jaringan amal usaha dapat menjadi ruang pengembangan pasar dan kemitraan. Dengan demikian, kekuatan kelembagaan Muhammadiyah dapat terhubung dengan agenda pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kemandirian ekonomi Persyarikatan semestinya tidak hanya memperkuat organisasi, tetapi juga memperluas kesejahteraan umat.

Kaderisasi dan Penguatan Kepemimpinan

Kekuatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya aset, luasnya jaringan, atau jumlah amal usaha. Kekuatan paling mendasar terletak pada kualitas manusia yang menggerakkannya.

Muhammadiyah membutuhkan kader yang memahami ideologi, menguasai ilmu, memiliki integritas, dan mampu mengelola perubahan. Kaderisasi harus menjadi investasi jangka panjang, bukan sekadar proses pergantian kepengurusan.

Persyarikatan membutuhkan ulama, akademisi, guru, dokter, ekonom, ahli hukum, peneliti, birokrat, pengusaha, dan pemimpin masyarakat yang memiliki orientasi pengabdian.

Pendidikan ideologi harus berjalan bersama peningkatan kapasitas profesional, kepemimpinan publik, literasi kebijakan, kemampuan komunikasi, dan penguasaan teknologi.

Di sisi lain, penguatan organisasi harus menyentuh cabang dan ranting. Ranting tidak boleh sekadar menjadi struktur administratif, tetapi harus menjadi pusat kegiatan dakwah dan pelayanan masyarakat.

Keberhasilan organisasi di tingkat akar rumput dapat dilihat dari kemampuannya menjawab persoalan warga: pendidikan anak, kesehatan keluarga, ekonomi rumah tangga, pembinaan keagamaan, serta kepedulian sosial.

Kaderisasi yang matang akan melahirkan kepemimpinan yang tidak hanya mampu mempertahankan organisasi, tetapi juga membawa organisasi menjawab tantangan zaman.

Magetan: Mengubah Data Menjadi Agenda Perubahan

Gagasan tentang Indonesia berkemajuan harus diterjemahkan ke dalam kerja nyata di daerah. Kabupaten Magetan merupakan salah satu ruang penting untuk membuktikan bagaimana nilai-nilai Muhammadiyah diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.

Data BPS menunjukkan ekonomi Magetan tumbuh 5,41 persen pada 2025, dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp26,37 triliun. Indeks Pembangunan Manusia pada 2025 mencapai 77,58, meningkat 0,81 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, di balik capaian tersebut, persentase penduduk miskin pada Maret 2025 masih sebesar 9,14 persen atau sekitar 58,38 ribu orang. Angka ini turun 0,18 poin persentase dibandingkan Maret 2024, tetapi tetap menjadi pekerjaan besar dalam agenda pembangunan daerah.

Data kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan pemerataan kesempatan. Pertumbuhan 5,41 persen harus diterjemahkan menjadi lebih banyak pekerjaan produktif, usaha kecil yang berkembang, peningkatan pendapatan keluarga, serta akses pelayanan dasar yang semakin baik.

Muhammadiyah Magetan dapat mengambil peran melalui peningkatan mutu pendidikan, penguatan layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi keluarga, pendampingan UMKM, pengembangan pertanian, dan pelayanan sosial bagi kelompok rentan.

Lembaga pendidikan dapat menjadi pusat peningkatan literasi dan keterampilan. Jaringan kesehatan dapat memperluas edukasi dan pencegahan penyakit. Sementara itu, potensi pertanian, perdagangan, dan pariwisata dapat diperkuat melalui pendampingan usaha, pemasaran digital, koperasi, serta kemitraan produktif.

Penguatan cabang dan ranting juga harus menjadi prioritas. Setiap struktur perlu memiliki program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayahnya, disertai target dan evaluasi yang terukur.

Muhammadiyah Magetan perlu memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Kolaborasi harus tetap menjaga independensi Persyarikatan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Magetan tidak harus menunggu perubahan besar dari pusat. Perubahan dapat dimulai dari sekolah yang semakin bermutu, keluarga yang semakin mandiri, pelayanan sosial yang semakin kuat, dan ranting yang semakin hidup.

Dari daerah, cita-cita besar tentang Indonesia berkemajuan menemukan bentuk konkretnya.

Bersama Satukan Bangsa: Persatuan yang Harus Dikerjakan

Tema Milad ke-114 Muhammadiyah, “Bersama Satukan Bangsa”, bukan sekadar kalimat seremonial. Tema tersebut merupakan panggilan untuk menghadirkan persatuan di tengah masyarakat yang mudah terbelah oleh perbedaan pilihan politik, identitas, dan kepentingan.

Persatuan bukan berarti menyeragamkan pandangan. Persatuan membutuhkan kedewasaan untuk menerima perbedaan, membangun dialog, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.

Muhammadiyah harus menjadi kekuatan yang menyejukkan, bukan memperlebar pertentangan. Literasi digital, pendidikan kebangsaan, dialog sosial, dan penguatan solidaritas masyarakat perlu menjadi bagian dari dakwah yang nyata.

Di sinilah makna Islam Berkemajuan menemukan relevansinya. Islam harus menjadi kekuatan yang mendorong kemajuan, membangun kehidupan, dan menghadirkan kemaslahatan bagi manusia.

Muhammadiyah tidak cukup hanya adaptif terhadap perubahan. Persyarikatan harus memiliki kapasitas untuk mengarahkan perubahan agar tetap berpijak pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemajuan.

Milad ke-114: Saatnya Mengubah Kebesaran Menjadi Kemanfaatan

Seratus empat belas tahun adalah perjalanan panjang yang patut disyukuri. Namun, rasa syukur tidak boleh membuat Muhammadiyah berpuas diri.

Persyarikatan harus terus memperkuat kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, kemandirian ekonomi, kaderisasi, tata kelola amal usaha, serta kontribusi dalam kebijakan publik. Seluruh agenda tersebut perlu memiliki indikator keberhasilan yang jelas, target yang terukur, dan evaluasi yang berkelanjutan.

Kita membutuhkan Muhammadiyah yang kuat dalam ideologi, luas dalam ilmu, unggul dalam amal usaha, mandiri dalam ekonomi, matang dalam kehidupan kebangsaan, dan terbuka terhadap perkembangan zaman.

Kita membutuhkan Muhammadiyah yang tidak hanya besar secara kelembagaan, tetapi juga terasa manfaatnya dalam kehidupan masyarakat. Yang tidak hanya memiliki banyak institusi, tetapi mampu menghadirkan kualitas. Yang tidak hanya melahirkan tokoh, tetapi membangun sistem kepemimpinan yang berintegritas.

Sejarah telah membuktikan bahwa Muhammadiyah mampu bertahan dan berkembang melintasi zaman. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa Persyarikatan mampu menjawab persoalan masa depan dengan gagasan, keteladanan, dan kerja nyata.

Sebab, ukuran keberhasilan sebuah gerakan bukanlah seberapa lama ia bertahan, melainkan seberapa besar manfaat yang terus dihadirkannya.

Selamat Milad ke-114 Muhammadiyah.

Bersama Satukan Bangsa. Meneguhkan Gerakan, Memperluas Kemanfaatan, Mencerahkan Semesta.

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan