Anam Peringatkan Para Pihak Terlibat Pengangkatan Pejabat di Pemkab Magetan

Pengangkatan kepala dinas (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama / eselon II) merupakan kewenangan Kepala Daerah (Gubernur untuk tingkat provinsi, serta Bupati atau Wali Kota untuk tingkat kabupaten/kota) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), kecuali untuk dinas tertentu seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang pengangkatannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur/Bupati/Wali Kota.

Memperhatikan dasar hukum utama pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahMengatur bahwa dinas daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Kemudian juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (pengganti UU No. 5 Tahun 2014) Mengatur manajemen ASN, di mana pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah.

Selain itu terdapat juga Peraturan Pemerintah (PP) terkait Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS (seperti PP No. 9 Tahun 2003 dan perubahannya) Menetapkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai negeri sipil pada jabatan eselon II ke bawah.

Sedangkan Ketentuan Khusus (Dinas Dukcapil), Khusus untuk Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 60 Tahun 2021, yang mengatur bahwa pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Bupati/Wali Kota melalui Gubernur (untuk kabupaten/kota) atau usul Gubernur (untuk provinsi).

Masyarakat mengingatkan kepada Bupati selaku pemegang kuasa terhadap pengangkatan pejabat pemerintahan Kabupaten Magetan untuk mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku, dan menghindari perbuatan yang dapat mengakibatkan pidana sepeti jual beli jabatan, suap menyuap untuk mengatur posisi jabatan tersebut.

Mwgingatkan kepada pihak – pihak yang berkaitan dengan pengangkatan pejabat dilingkup Pemkab Magetan agar memperhatikan dampak hukum jika melakukan tindakan yang mengakibatkan perbuatan pidana.

Bahwasanya suap jual beli jabatan di Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang menjerat pihak pemberi, penerima, hingga perantara. Aturan utamanya merujuk pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) serta ketentuan terbaru dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) jo. UU Penyesuaian Pidana.

1. Jeratan Hukum bagi Penerima Suap (Pejabat/Penyelenggara Negara)

Pejabat yang menjual jabatan atau menerima uang pelicin dapat dijerat dengan pasal berlapis berikut :

• Pasal 12 huruf a atau b UU Tipikor (Ancaman Terberat). Pasal ini menjerat pejabat yang menerima hadiah atau janji untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Ancaman pidananya berupa penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar.
• Pasal 11 UU Tipikor (Suap Pasif). Pasal ini berlaku jika pejabat menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Ancamannya adalah pidana penjara 1 tahun hingga 5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp250 juta.
• Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor. Pasal ini mengatur ancaman pidana bagi pejabat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1). Hukumannya adalah penjara 1 tahun hingga 5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp250 juta.
• Pasal 12B UU Tipikor (Gratifikasi Jabatan). Setiap pemberian kepada pejabat yang berhubungan dengan jabatan dianggap suap jika tidak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maksimal 30 hari kerja. Jika nilainya Rp10 juta atau lebih, berlaku pembuktian terbalik oleh penerima. Hukumannya sama dengan Pasal 12 (penjara 4–20 tahun atau seumur hidup).
• Pasal 606 KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Aturan ini mengakomodasi delik penerimaan suap oleh “Pejabat” yang menerima pemberian berkaitan dengan jabatannya.

2. Jeratan Hukum bagi Pemberi Suap (Calon Pejabat/Pihak Swasta)

Pihak yang membayar mahar jabatan tidak berstatus sebagai korban, melainkan pelaku aktif yang ikut dipidana.

• Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b UU Tipikor. Menjerat setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Ancamannya adalah penjara 1 tahun hingga 5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp250 juta.
• Pasal 13 UU Tipikor. Menjerat siapa saja yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan tersebut. Ancaman pidananya maksimal 3 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp150 juta.
• Pasal 605 KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Mengatur tindak pidana penyuapan aktif terhadap pejabat dengan ancaman pidana penjara dan denda sesuai kategori pelanggaran.

3. Jeratan bagi Perantara (Makelar Jabatan) & Pidana Tambahan

Pihak ketiga yang menghubungkan pemberi dan penerima, serta konsekuensi lanjutan bagi terpidana, diatur melalui ketentuan berikut :

• Pasal 55 & Pasal 56 KUHP (Penyertaan/Turut Serta). Perantara, pengepul dana, atau ajudan yang membantu terjadinya transaksi dijerat sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu tindak pidana, sehingga ancaman hukumannya setara dengan pelaku utama.
• UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU (Pencucian Uang). Jika uang hasil jual beli jabatan disamarkan, ditransfer berlapis, atau dibelikan aset, pelaku dapat dijerat pasal Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman penjara hingga 20 tahun dan denda hingga Rp10 miliar.
• Pidana Tambahan (Pasal 18 UU Tipikor). Terpidana wajib membayar uang pengganti sebesar harta yang diperoleh dari korupsi, serta berisiko dijatuhi pencabutan hak politik (hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik) dalam kurun waktu tertentu.
• Sanksi Administratif (UU ASN). Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti terlibat baik sebagai pemberi maupun penerima suap jabatan, sanksinya berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari status kepegawaian.

Hukum Suap Menyuap Jual Beli Jabatan Dalam Syariat Islam

Dalam syariat Islam, praktik suap-menyuap (risywah) termasuk dosa besar (al-kaba’ir) dan haram hukumnya berdasarkan Al-Qur’an, Hadis, dan ijmak ulama. Jika praktik suap disisipkan ke dalam transaksi jual beli—misalnya menyuap bagian pengadaan barang, melakukan pungutan liar, atau menyuap demi memuluskan kecurangan harga—maka seluruh pihak yang terlibat terkena jeratan hukum syariat dan sanksi dunia maupun akhirat.

1. Pihak yang Terkena Jeratan Hukum dalam Syariat

Dalam fikih jinayah (hukum pidana Islam), sanksi dan laknat tidak hanya menimpa pelaku utama, tetapi mencakup seluruh rantai transaksi suap:

• Ar-Rasyi (الرَّاشِي) / Pemberi Suap. Pihak penjual atau pembeli yang memberikan uang atau fasilitas pelicin untuk memenangkan tender secara tidak sah, menutupi cacat barang, atau merugikan kompetitor lain secara curang.

• Al-Murtasyi (الْمُرْتَشِي) / Penerima Suap. Pihak pemegang wewenang, staf pengadaan (purchasing), pejabat, atau perantara dagang yang menerima imbalan tidak sah di luar kesepakatan resmi demi meloloskan transaksi.

• Ar-Ra’isy (الرَّائِشُ) / Perantara atau Makelar Suap. Pihak ketiga (calo) yang menghubungkan, menegosiasikan, atau memfasilitasi terjadinya transaksi suap antara pemberi dan penerima.

2. Dalil Al-Qur’an tentang Larangan Suap dan Jual Beli Batil

A. Larangan Memakan Harta Secara Batil dan Menyuap Penguasa/ Hakim

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)

B. Ancaman bagi Pemakan Harta Haram (As-Suht / Suap)

سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ
“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong dan banyak memakan makanan yang haram (suap).” (QS. Al-Ma’idah: 42)

3. Dalil Hadis tentang Laknat dan Ancaman Pidana Suap

A. Hadis Laknat bagi Pemberi dan Penerima Suap
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap.”

B. Hadis Laknat yang Mencakup Perantara (Calo Suap)
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya, yaitu orang yang berjalan menghubungkan di antara keduanya.”

C. Ancaman Neraka bagi Pelaku Suap
الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ
“Pemberi suap dan penerima suap tempatnya di dalam neraka.” (HR. Ath-Thabrani dalam Al-Mu’jam Al-Ausath)

Semoga Allah memberikan hidayah dan kekuatan jalan lurus bagi umaro di negeri ini. Aamiin