banner 728x90

Perangkat Desa Rawan Pungli Pengurusan Sertifikat Program Prona

Magetan Mearindo.com – Banyaknya kasus yang
dilaporkan keranah hukum dengan terlapor perangkat desa yang melakukan
pungutan biaya adminitrasi  kepada pemohon program Prona menimbulkan
kontro fersi terhadap keberlangsungan program Prona itu
sendiri. Akibat dari rancunya penetapan anggaran dan kebutuhan teknis
yang terjadi dilapangan menjadikan sebagian Desa yang mendapat jatah
program Prona tidak berani menjalankanya.
Di selah – selah kesibukan aktifis berambut
gondrong ini, Syaiful Anam tadi pagi di datangi beberapa orang dari beberapa
desa yang ada di Magetan mengajak konsultasi mengenai Program Sertifikat Program
Agraria Nasional (Prona) untuk memastikan payung hukum terkait Prona atau
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Jumat (3/3/2017)
“Para warga mendatangi kantor Ormas Orang Indonesia Bersatu
bertujuan untuk menyerahkan surat keluhan tentang program ini Prona,” ujar
Suharto warga desa Simbatan
Dalam surat keluhan tersebut, Suharto, dari Desa Simbatan, Kecamatan
Kawedanan, Kabupaten Magetan tersebut menyampaikan bahwa Prona adalah program
pro rakyat yang perlu disambut gembira.
Namun, kata dia, dalam pelaksanaannya ternyata terdapat pembiayaan
Pra Prona yang belum dianggarkan dan harus dibebankan kepada pemohon
(masyarakat), dengan rincian terdiri dari pengadaan patok, biaya materai,
pengukuran awal, dan pemasangan patok dalam rangka penentuan batas tanah oleh
Pemerintah Desa.
Kemudian, biaya foto copy kelengkapan berkas (pemberkasan), honor
panitia pengisian dokumen, biaya pembuatan akta PPAT atas Perubahan Hak Atas
Tanah, dan biaya lain yang timbul akibat penentuan tanah (menghadirkan saksi
untuk persetujuan batas).
Di surat tersebut juga tertulis bahwa dalam pelaksanaan di
lapangan akibat tidak dianggarkan dalam APBN maka diambil langkah-langkah untuk
menyukseskan program dengan membentuk Pokja/Pokmas atas inisiatif pemohon
hingga Kepala Desa menerbitkan SK Pokja/Pokmas.
“Untuk selanjutnya tugas Pokja/Pokmas mengkoordinir atau
memfasilitasi pelaksanaannya dengan membebankan biaya-biaya kepada pemohon,
tapi malah mengakibatkan beberapa kades terjerat masalah hukum,”katanya.
Karena itu, pihaknya memohon kepada Ormas Orang Indonesia Bersatu
untuk memberikan pendampingan kepada beberapa kades yang sementara ini telah
terkena masalah karena diduga melanggar hukum.
Menurut dia, apabila desa yang selama ini melaksanakan Prona/PTSL
sesuai arahan dan sosialisasi dari BPN kabupaten, dan ternyata masih dianggap
menyalahi aturan serta diproses hukum maka selaku perwakilan Warga Masyarakat
Magetan tak akan melaksanakan tersebut.
Selanjutnya agar tak ada masalah hukum, pihaknya memohon kepada Ormas
Orang Indonesia Bersatu agar Prona/PTSL dimaksud membantu untuk membuatkan
proposal ke Presiden RI, agar bisa menganggarkan biaya Pra Prona pada APBN
sehingga tak ada lagi biaya yang dibebankan kepada pemohon.
Ditambahkan Anam, sapaan akrabnya, menilai bahwa meminta kepastian
terkait Prona, terutama terkait masalah hukum merupakan langkah tepat untuk
mengantisipasi persoalan hukum seperti yang sudah terjadi sebelumnya.
“Ini agar tidak ada multitafsir sekaligus jaminan agar kades
melaksanakan programnya tidak keliru yang dikhawatirkan terjerat kasus
hukum,” pungkas Anam.(lak)
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan