banner 728x90

Ormas OI Bersatu Sesalkan Desa Yang Tidak Memiliki BUMDes

Mearindo-Magetan-Jatim

BUMDes merupakan salah satu pilar kesejahteraan bangsa, karena BUMDes merupakan saha yang didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat bawah, masyarakat akar rumput, yaitu masyarakat desa, untuk saling bekerja sama, bergotong royong, dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa,(17/04/017)

Prinsip perlunya aparatur pemerintah Desa mengetahui pentingnya keberadaan BUMDes hal ini dimaksudkan pendirianya mempunya tujuan membantu kesejahteraan dan perekonomian bagi Desa. Yakni (1)Berdampak meningkatkan Perekonomian Desa, (2)Meningkatkan Pendapatan asli Desa, (3)Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (4)Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.

Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produksif desa yang dilakukan secara Koorperatif, Partisifatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustaniabel. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien dan profesional tidak asal-asalan dalam mengelola uang yang menjadi amanat rakyat.
Menurut Syifaul Anam, S.PdI Ketua Ormas Orang Indonesia Bersatu (OI Bersatu) ini menyayangkan masih banyaknya penggunaan Anggaran Dana Desa yang terkesan masih mengedepankan pembangunan insfrastruktur non pelayanan publik, dan diketahui masih banyak sekali LPJ dari Desa yang dikembalikan hingga berulang-ulang menunjukkan kurang sinerginya pemahaman baik sasaran dan bentuk penggunaan dana ratusan juta tersebut.
“Hal ini tentu BUMDes dapat dijadikan satu terobosan untuk mensejahterakan rakyat Desa dengan melindungi perekonomian warganya.” tambahnya
Berikut beberapa dasar pendirian BUMDes diantaranya,
UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yakni Pasal 213 ayat 1 “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”, Kemudian  Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 tentang Desa terdapat pada Bagian Kelima Badan Usaha Milik Desa yakni Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81.
Berikut uraian dari Bagian Kelima Badan Usaha Milik Desa yakni Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 pada PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
Pasal 78 :
1.Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
2.Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3.Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
Pasal 79
1.    Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
2.    Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
a.    Pemerintah Desa;
b.    Tabungan masyarakat;
c.     Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
d.    Pinjaman; dan/atau
e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
3.    Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.
Pasal 80
1.Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.
Pasal 81
1.Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
2.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a.    Bentuk badan hukum;
b.    Kepengurusan;
c.     Hak dan kewajiban;
d.    Permodalan;
e.    Bagi hasil usaha atau keuntungan;
f.      Kerjasama dengan pihak ketiga;
g.    Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban

Sedangkan didalan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa didalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”

Ditempat lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, Drs. Iswahyudi Yulianto, Msi ketika dihubungi melalui telepon seluler mengatakan bahwa program dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo siap mempercepat pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia juga mempercepat teknis kerjasama dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) dan Bank Negara Indonesia (BNI), untuk turut membantu berdayakan BUMDes. (Lak)
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan