banner 728x90

Menolak Divaksin Kena Sanksi Atau Denda! Baca Pasal Peraturan Presiden Ini!

Mearindo, secara sekilas dengan jelas membaca isi dari Perpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), terdapat sanksi yang dikenakan kepada setiap warga negara Indonesia yang menjadi sasaran penerima vaksin namun tidak bersedia mengikutinya.

Lebih spesifiknya dapat dilihat isi pasal dari pereturan presiden tersebut sehingga publik dapat mengetahui secara signifikan. Atau untuk lebih lengkapnya bisa diakses informasi terkait :

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2O2I tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Ditetapkan Tanggal
09 Februari 2021

Diundangkan Tanggal
10 Februari 2021

Berlaku Tanggal
10 Februari 2021

Sumber
LN.2021/No.66, jdih.setkab.go.id : 10 hlm.

Pasal 13A

  1. Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin COVID-19.
  2. setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-l9 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID- 1 9.
  3. Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bagi sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia.
  4. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti
    Vaksinasi COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
    a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
    b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
    c. denda.
  5. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

(Red/Lana)

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan