banner 728x90

3 WNI JADI KORBAN PELARUNGAN DIKAPAL IKAN CINA. ORMAS OI BERSATU TEGAS ANTI CINA ILEGAL DAN MINTA USIR DUBES CINA

3 WNI JADI KORBAN PELARUNGAN DIKAPAL IKAN CINA. ORMAS OI BERSATU TEGAS ANTI CINA ILEGAL DAN MINTA USIR DUBES CINA

Adanya kasus perbudakan ABK Indonesia di kapal Ikan Longxing 629 milik China dan pelarungan 3 orang ABK menambah panas hati bangsa Indonesia atas ulah sang kapten kapal tersebut.

Video tentang pembuangan jenazah Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia di kapal ikan China yang diposting seorang pemilik akun YouTube Korea Reomit Jang Hansol menjadi topik yang hangat di dalam negeri. Pasalnya peran Pemerintah RI dalam melindungi warga negaranya di sini menjadi pertanyaan serius.

Klik dibawah ini
Rakyat Kwatir Komunis Bangkit Sebuah Vidio Dokumentasi Ormas OI Bersatu

Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang memantau kasus ini, baik melalui Perwakilan Indonesia di Selandia Baru, RRT dan Korea Selatan maupun di Pusat. Pada Desember 2019 dan Maret 2020 Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mendapatkan informasi bahwa kapal Long Xin 629 dan Long Xin 604, telah terjadi kematian 3 ABK WNI saat sedang belayar di Samudra Pasifik.

Sementara itu aksi Cina Kembali berseru Di Negeri Indonesia. Pengusiran terhadap Dubes China di Jakarta pun menjadi rentetan dari permasalahan itu. Hal ini disampaikan oleh Serikat Pekerja Migran Indonesia (SPMI) dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/5).

Selain diatas, seruan serupa juga keluarkan oleh Ormas Indonesia Bersatu yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 2524-00-00/087/1/2019.

Ormas Orang Indonesia Bersatu melalui ketua Syifaul Anam secara tegas menyatakan sikap ANTI TENAGA KERJA ASING CINA ILEGAL dan menyeru kepada Pemerintah Indonesia untuk menegakkan Undang – Undang yang berkaitan dengan Ketenaga Kerjaan asing.

Hal ini disebkan viralnya di media sosial tentang kedatangan ratusan TKA Asal Cina diduga ilegal terekam vidio warga dibeberapa tempat kepulauan yahh tersebar di Indonesia sehingga menyulut kemarahan masyarakat pribumi yang notabene mengalami kesulitan ekonomi karena minimnya pekerjaan.

Syifaul Anam meminta kepada aparat penegak hukum agar menegakkan “Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian, tidak  dapat  menunjukkan paspor ketika diminta petugas (Pasal 116), hingga penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian (Pasal 122),  mereka dapat dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa membayar biaya beban/denda, Deportasi dan penangkalan maupun sanksi pidana dengan ancaman pidana penjara Maksimal  5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.”

“Sanksi untuk pelanggaran penggunaan TKA telah diatur dalam UU No.13 Tahun 2013. Pemberi kerja TKA yang tidak memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dapat dikenakan hukuman penjara 1- 5 tahun dan denda Rp 100 juta–Rp 400 juta.”

“Jika jabatan TKA tidak sesuai kompetensi dan/atau pemberi kerja tidak menunjuk TKI pendamping, dapat dikenakan hukuman penjara 1–12 bulan dan denda Rp10 juta–Rp 40 juta.”

Kami Berharap Negara ini dijalankan dengan penegakan hukum yang adil baik diberlakukan kepada pribumi maupun Aseng. Jangan seperti ini yang seolah penguasa berpihak pada warga Aseng yang berasal dari negara komunis. Kami kuatir faham komunis akan tumbuh kembali di negara yang pernah terjadi pemberontakan PKI dimasa lampau“, ujar Anam.

Syifaul Anam
Brigade Ormas
Orang Indonesia Bersatu

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan