banner 728x90

ZA Bebas dari Tuntutan Penjara Seumur Hidup Kasus Bunuh Begal Demi Bela Diri

Arist Merdeka Sirait
Ketua Umum KOMNAS Perlindungan Anak memberi keterangan kepada pers

Bebaskan ZA Dari Hukuman Seumur Hidup,” JPU gagal paham dalam menerapkan pasal 340 KUHP dan berharap putusan PN Malang mengembalikan ZA kepada orangtuanya

Jakarta 23/01/20 Komnas Anak :  Bersesuaian dengan Ketentuan Pasal 48, 49 dan 50 KUHP, junto UU RI  Nomor : 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto Undang-undang Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan mempertimbangkan  Ratifikasi Konvensi International PBB tahun 1989  tentang Hak Anak, serta demi keadilan hukum dan kepentingan terbaik anak.

Komnas Perlindungan Anak sebagai lembaga independen yang diberi tugas mengurus dan memberikan pembelaan dan perlindungan Anak di Indonesia, berharap putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen,  Malang yang  hari ini Kamis 23/01 akan dijatuhkan membebaskan ZA (17) dari  ancaman hukuman seumur hidup.

Mengingat ZA (17) warga  Gondanglegi, Malang masih tergolong usia anak,  mendakwa ZA dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman 7 tahun penjara,  kemudian pasal 338 KHUP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun  serta pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman  20 tahun penjara, seumur hidup dan bahkan hukuman mati adalah janggal,  tidak tepat dan tidak sesuai pada latar belakang terjadinya peristiwa  yang disangkahkan.

Oleh karenanya demi keadilan hukum dan demi kepentingan terbaik anak dan UU RI tentang SPPA, dan UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak sangkahan itu harus ditolak,  demikian disampaikan Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas perlindungan Anak memberi pendapat atas rencana pembacaan putusan PN Kempajen Malang atas perkara sangkahan tindak pidana pembunuhan berencana  yang dilakukan  seorang anak ZA.

Lebih lanjut Arist Mereka Sirait menjelaskan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kempajen, Malang  gagal paham dalam menerapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana,  junto padal 338, 352  KUHP dan pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12  tahun 1951  serta pasal 3040 KUHP tentang Pembunuhan berencana.

Dengan demikian, tanpa bermaksud mendahului putusan hakim PN Kempanjen Kabupaten Malang, Komnas Perlindungan Anak berharap keputusan hakim PN Kempajen Kabupaten Malang menjatuh putusan bebas bagi ZA dari hukuman seumur hidup dan mengembalikan ZA kepada orangtuanya dan atau kepada negara, demikian Arist mengakhiri pendapatnya.

Laporan: Komnas Anak

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan