banner 728x90

IPHI : “Pemerintah Pakai Ratusan Triliun Dana Calon Jemaah Haji?”

Jakarta, Mearindo.com – Ratusan triliun rupiah dana yang terkumpul dari 4,5 juta calon jemaah haji diduga telah habis dipakai oleh pemerintah. Namun, hingga saat ini, belum dapat dipastikan untuk apa uang tersebut digunakan oleh pemerintah.

“Sampai hari ini sudah  habis terpakai dipinjam oleh negara. Sekarang pertanyaanya, kemana dan dipakai untuk apa?” tanya Ketua Departemen Hukum Dewan Pimpinan Pusat  Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Dudung Badrun kepada media di Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Dudung melanjutkan, IPHI mencurigai uang sebesar Rp25 juta dari setiap calon Jemaah haji tersebut disalahgunakan oleh pemerintah. Apalagi saat ini saldonya sudah tidak ada. Oleh karena itu, IPHI meminta kepada pihak terkait untuk segera mengauditnya. Salah satu lembaga yang diharapkan IPHI turun tanngan adalah Komisi pemberantasan Korupsi (KPK).

“Seharusnya jangan dihabisin semuanya, harus ada cadangan. Pemerintah membayar kebutuhan PT Inalum dalam take over saham Freeport di Papua, juga dari uang jemaah haji yang dititipkan tersebut, sementara tanggung jawab pemerintah untuk membina, membimbing jemaah haji diabaikan. Makanya kita minta harus diaudit.” sambungnya.

Dengan saldo yang kosong, pemerintah tentunya akan sulit membiayai perjalanan calon Jemaah haji pada saatnya nanti. Apalagi dengan penambahan kuota sebesar 10 ribu, maka dipastikan pemerintahan yang dipimpin oleh Joko Widodo (Jokowi) ini pasti akan mengalami kewalahan.

“Karena dengan penambahan kuota ini mengalami kesulitan, kita mau ambil moal darimana, uang sebanyak itu kemana, kita mencurigai kemana uang itu, kan aneh kan. calon jemaah ini adayang beangkat 40 tahun mendatang, tapi kebanyakan akan berangkat 10 tahun mendatang,” jelas Dudung.

Kecurigaan IPHI semakin besar ketika lembaga independen pengawas haji yaitu Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) secara diam-diam dibubarkan oleh DPR menjelang pemilihan umum tahun 2019. Apalagi saat sidang pemutusan pembubaran KPHI tersebut hanya dihadiri oleh 25 anggota DPR. Situasi seperti ini tentunya akan memuluskan jalan pemerintah untuk menggunakan dana calon Jemaah haji dengan seenaknya.

“Melalui oknum anggota DPR dari Fraksi Golkar di Komisi VIII dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh, secara diam-diam KPHI dan BP DAU dibu barkan. Tata kelola penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh yang meliputi regulasi, operator, player, dan evaluasi atau pengawasan dikembalikan dalam satu tangan, yaitu menteri agama,” ujarnya.

(Nikolaus Tolen\Reko Alum)

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan