banner 728x90

“Hukum Tegak Jika Indonesia Butuh Ganti Pemimpin Dan Sistem” ILF Blitar

ILF BLITAR: INDONESIA BUTUH GANTI PEMIMPIN SEKALIGUS GANTI SISTEM UNTUK MENEGAKKAN HUKUM TERBAIK

Blitar, Mearindo.com – Islamic Lawyers Forum (ILF) Blitar edisi perdana menghadirkan tema “Pilpres dan Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia”. Acara yang diadakan pada Jumat, 12 April 2019 ini menghadirkan empat narasumber sekaligus, yaitu: Prof. Suteki (Guru Besar FH Undip Semarang), Muslim Arbi (GARPU), Akhmad Khozinudin (LBH Pelita Umat Jakarta) dan Umar Syarifudin (PKAD Surabaya).

Meskipun bertempat di tempat yang ‘sederhana’ namun para narsum berhasil memanaskan suasana dan audiens yang hadir. Prof Suteki mendapat kesempatan pertama memaparkan analisanya terkait hubungan pilpres dan penegakan hukum. “Pilpres merupakan alat utama dalam demokrasi untuk menghasilkan pemimpin terbaik yang akan dipasrahi tugas menjalankan hukum dengan seadil-adilnya. Namun realita menunjukkan bahwa ternyata untuk menghasilkan hukum yang adil tidak cukup dengan hanya mengganti pemimpin saja tapi juga perlu ganti sistem, dan sudah barang tentu sistem terbaik itu hanya yang bersumber dari Alloh SWT saja,” ringkas beliau.

Menarik sekali ketika Prof Suteki secara implisit menyindir rezim dengan menjelaskan bahwa salah satu ciri pemimpin yang terbaik adalah yang menangis di depan ulama, bukan yang justru menembaki ulama dengan gas air mata. Seolah mengingatkan audiens terhadap kejadian ABI 411 2 tahun lalu.

Disambung oleh Muslim Arbi yang rupanya lebih menyorot adanya konspirasi global yaitu para kapitalis asing yang sangat bernafsu menguasai kekayaan SDA Indonesia. Dengan kekuatan modalnya mereka mampu mengeruk SDA itu melalui tangan kekuatan politik (baca: rezim berkuasa) yang telah mereka modali biaya politiknya. Konspirasi penguasa-korporasi inilah yang kemudian melahirkan produk-produk hukum yang tidak berkeadilan untuk melancarkan kepentingan para kapitalis sekaligus memberangus suara dan gerakan kritis terhadap rezim.

Terkait kekuatan asing dibalik karut marut penyelenggaraan negara, terkhusus di bidang hukum dan perundangan, dibenarkan oleh Umar Syarifudin, yang notabene spesialis mengamati politik internasional. “Pemaksaan demokratisasi terhadap 56 negeri-negeri muslim merupakan jalan masuk bagi kekuatan kapitalisme global untuk memuluskan agenda neo-imperialisme mereka. Melalui proses demokrasilah mereka bisa menempatkan proxy alias antek mereka yang akan menjadi kepanjangan tangan mereka dalam upaya melegislasi hukum maupun perundangan yang berpihak kepada kepentingan mereka, alih-alih untuk kepentingan umat Islam.”

Lebih lanjut Umar menambahkan bahwa saat ini pertarungan antara kekuatan adidaya AS berhadapan dengan adidaya baru yaitu China, turut menentukan arah bandul politik negeri ini. Siapa di belakang siapa menjadi sangat menentukan siapa yang akan memenangkan kontestasi pilpres. Terpenting kata beliau bahwa sudah saatnya umat Islam memutus kepercayaan kepada siapapun rezim yang berkuasa jika mereka ternyata lebih berpihak kepada para kapitalis. Umat harus kembali kepada sistem terbaik yaitu sistem Islam itu sendiri.

Sementara pembicara terakhir, Ahmad Khozinudin, menyoal ketidakberpihakan rezim hari ini terhadap Islam dan umat Islam. Hanya kurang dari 5 tahun berkuasa rezim ini sukses menghadirkan deretan kedholiman terhadap ulama, aktivis dakwah, ajaran Islam dan simbol-simbol Islam. Kriminalisasi terhadap HRS, Ustadz Alfian Tanjung, Gus Nur, Ustadz Heru Ilyasa, Jonru Ginting, Ahmad Dhani, pencabutan BHP HTI adalah sederet rekam jejak hitam rezim ini. Pembiaran terhadap para penista agama seperti Sukmawati, Victor Laiskodat, Ahok, Abu Janda, Ade Armando, Deni Siregar, dan lainnya semakin mengonfirmasi bahwa rezim ini represif dan anti Islam.

“Oleh karena itu, rekomendasi saya jika ingin mendapatkan keadilan dari sistem hukum yang terbaik yang bersumber dari Zat yang Maha Adil maka ada dua langkah: Pertama, jangan biarkan rezim ini berlanjut. Pastikan 17 April rezim dholim ini tersungkur. Kedua, umat harus terus dibangkitkan kesadarannya untuk kembali kepada hukum Islam sebagai satu-satunya aturan kehidupan termasuk dalam tata kelola negara. Karena hanya hukum Islamlah yang terbaik, yang menjamin keadilan sebenarnya bukan keadilan semu seperti hukum buatan manusia!”, Tegas Ahmad Khozinudin. (Mib/SR)

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan