banner 728x90

BPBD Jawa Timur Gelar Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Penanggulangan Bencana Lintas Sektor

Mearindo.com – Dalam rangka penganggulangan bencana di Wilayah Propinsi Jawa Timur, Badan Penganggulangan Bencana Daeraj Propinsi Jawa Timur menggelar Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Penanggulangan Bencana Lintas Sektor Di Wilayah Bakorwil Madiun Tahun Anggaran 2019.

Rapat kordinasi yang dihadiri pejabat BPBD dari 10 Kota/ kabupaten Bakorwil Madiun itu dilaksanakan Kamis 17 Januari 2019 bertempat di Hotel Aston Madiun, Jawa Timur.

Hadir pada acara tersebut Pejabat dan staf Bakorwil Madiun serta Kepala Pelakdana, Sekretaris, Kepala Bidang BPBD Kota/Kabupaten : Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Madiun Kabupaten, Pacitan, Tulungagung, Kediri Kota, Trenggalek, Kediri Kabupaten.

Sebagaimana dalam UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana, dimana Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Lembaga Usaha dan Lembaga Internasional serta Masyarakat yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Sesuai amanat Undang-undang tersebut, Penanggulangan Bencana pada saat ini tidak hanya difokuskan pada kegiatan-kegiatan Penanganan Darurat saja namun juga di fokuskan pada fase Pra Bencana dengan melakukan kegiatan Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan sehingga tingkat Risiko Bencana yang tinggi dapat dikurangi.

Waktu untuk melaksanakan kegiatan Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana berbanding terbalik dengan intensitas kejadian bencana di wilayah Provinsi Jawa Timur, dimana penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) yang efektif bergantung pada upaya-upaya Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan untuk mengurangi tingkat risiko bencana yang sudah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di Jawa Timur.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dengan optimal perlu dilakukan perlu adanya sinkronisasi program dan kegiatan penanggulangan bencana antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur melalui Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kerja dalam Penanggulangan Bencana sehingga tujuan menurunkan tingkat risiko bencana dapat tercapai.

Sesuai dengan kajian risiko bencana provinsi jawa timur tahun 2016-2020, terdapat 12 (dua belas) jenis ancaman bencana di provinsi jawa timur yaitu : banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kegagalan teknologi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunung api, cuaca ekstrim, tanah longsor, tsunami dan kebakaran lahan.

Searah dengan peningkatan intensitas kejadian bencana yang ada di provinsi jawa timur, maka perlu juga dilakukan peningkatan intensitas terhadap kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana dalam rangka menurunkan indeks risiko bencana.

Peserta rapat koordinasi dan sinkronisasi ini dihadiri oleh pejabat dan staf Bakorwil Madiun serta pejabat dan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Se-Bakorwil Madiun. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa rapat koordinasi dan sinkronisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam penanggulangan bencana serta untuk meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu, menyeluruh, efektif, efesien, cepat, tepat dan akuntabel antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur juga mengharapkan masukan/usulan program/kegiatan dari BPBD Kabupaten/Kota dalam rangka menurunkan indeks risiko bencana.
Terkait dengan ancaman tsunami di wilayah pesisir Jawa Timur.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur juga menyampaikan bahwa perlu dilakukan langkah-langkah upaya kesiapsiagaan menghadapi tsunami diantaranya pelatihan peningkatan kapasitas bagi aparatur, pembangunan shelter sebagai tempat perlindungan sementara bagi masyarakat dari ancaman tsunami, gladi/latihan gabungan yang melibatkan berbagai macam lembaga/instansi dan masyarakat, dan lain sebagainya. (P.Lih)

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan