banner 728x90

Kades Patalan Terancam Dipolisikan. Diduga Tak Berijin Rusak Tanah Warga Berdalih Pelebaran Jalan

Pemilik sawah menunjuk patok dan tanahnya yang dirusak 1.5 X 60 meter. Patalan – Kendal – Ngawi – Jatim (09/12/2018)

Ngawi – Mearindo.com – Kepala Desa (Kades) Patalan kecamatan Kendal kabupaten Ngawi teramcam dipolisikan oleh warganya sendiri, hal ini terjadi akibat program infrastruktur pelebaran jalan pertanian yang berada di Dusun Towo Desa Patalan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

Sebelumnya telah dilaksanakan program pembangunan pelebaran jalan pematang sawah yang mana jalan sebelumnya selebar 1.5 meter yang cukup dilalui warga yang kesawah baik menggunakan kendaraan roda dua maupun untuk dilalui mesin bajak.

Namun tanpa ada musyawarah maupun permintaan ijin ke pemilik sawah, secara arogan sekitar Nopember 2018 lalu perangkat desa melakukan pematokan untuk pelebaran dengan menyerobot tanah milik warga selebar 1.5 meter dengan panjang hampir 300 meter lebih.

Warga pemilik sawah yang mengetahui adanya pengrusakan sawahnya tersebut mengaku sangat prihatin masih ada perangkat pemerintah yang arogan dan semena – mena terhadap warganya, sehingga tanpa diberi tahu atau dimintai ijin mereka (perangkat desa) berbuat seolah olah penguasa tanah.

Karena dilaksanakan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dan kesepakatan baik lisan maupun secara tertulis antara pemilik hak atas nama tanah dengan pihak pemerintah desa setempat. Akhirnya warga yang merasa dirugikan akibat tanahnya diserobot dan digunakan pelebaran jalan tanpa ijinpun akhirnya mengadu untuk meminta pendampingan hukum melalui LPBH Ormas Orang Indonesia Bersatu.

Sementara itu beberapa korban (pemilik tanah) yang tak mau disebutkan namanya saat, dikonfirmasi oleh awak media di TKP mengatakan “dengan dirusaknya tanah milik saya dan warga lainya untuk pelebaran jalan pertanian lebar 1,5 meter dengan panjang bervariatif. Kerugian warga ada yang tanahnya diserobot seluas 60 meter, 90 meter, 45 meter dan ironisnya material pengurugan pun diambil dari tanah sawah milik warga.

“saya sebenarnya tidak setuju, karena saya tidak pernah diajak musyawarah bahkan ada ancaman yang tanahnya tidak boleh untuk pelebaran dilarang lewat jalan tersebut,” terang warga.

Warga juga menamnahkan kalau toh itu perlu pelebaran harapan saya tidak lebih dari 1meter atau hanya diambil 40 s/d 50 centi meter trus di bangun talud penahan tanah (TPT) mungkin warga yang memiliki tanah sedikitnya tidak keberatan, dan itupun kendaraan jenis Colt sudah bisa masuk untuk mengangkut hasil panen para petani paska musim panen,”ucapnya”

Sifaul Anam Ketua Orm Orang Indonesia Bersatu

Sementara itu ditempat terpisah “Saiful Anam” selaku ketua LPBH Ormas Orang Indonesia bersatu ketika di konfirmasi pihaknya akan melaporan dugaan pidana pengerusakan lahan dengan calon terlapor Kades Patalan. Anam menyatakan tindakan tersebut syarat dengan dugaan tindak pidana yang terdapat KUHP Pasal pasal 406 KUHP.

“Perbuatan itu adalah efek dari sebuah program oleh perangkat Desa yang sudah tentu dibawah tanggung jawab kepala desa, sebab semua program pembangunan infrastruktur di wilayahnya adalah sepengetahua sepersetujuanya. Sedangkan pelebaran jalan sawah tersebut syarat dengan tindak pidana pengerusakan sebab yang punya sawah tidak dimintai persetujuan atau diajak musyawarah apalagi tidak ada kompensasi, “ujar Anam” ketua LPBH Ormas Orang Indonesia Bersatu.

Anam juga menambahkan pihaknya hanya ingin sikap arogan perangkat desa ini di beri sangsi sebagai mana bunyi pasal 406 berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, di ancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan,” terangnya.(Jumadi/Red)

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan