banner 728x90

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGEMBALIAN ASET

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGEMBALIAN ASET
Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH.

Dewasa ini pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian kerugian keuangan Negara (asset
recovery). Perkembangan itu bermakna, pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara akibat dari kejahatan extra ordinary tersebut. Kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi makna penghukuman terhadap para koruptor.

Konstruksi sistem hukum3 pidana yang dikembangkan akhir-akhir ini di Indonesia masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana.

Sementara itu, isu pengembangan
hukum dalam lingkup internasional seperti masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan instrumen tindak pidana belum menjadi bagian penting di dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Di sisi lain, kenyataan menunjukkan, banyaknya penyelenggara Negara yang mempunyai kekayaan yang diluar logika pendapatan
sahnya.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi upaya asset recovery harus dilakukan dengan pendekatan pelacakan (asset tracing) yang optimal, oleh karena itu penelusuran aliran dana hasil korupsi yang dilacak (follow the money) menjadi suatu keniscayaan. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), permasalahan yang sangat sulit adalah pengembalian kerugian keuangan Negara. Kerugian akibat korupsi ini secara signifikan mengurangi kapasitas Negara dalam membangun perekonomian dan menyediakan fasilitas kesejahteraan sosial. Seperti yang dipaparkan oleh United Nations Development Programme bahwa akibat dari korupsi melemahkan kesejahteraan dari suatu negara.

Terkait follow the money, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seharusnya menjadi acuan dan dasar penelusuran/pelacakan bagi aparat penyidik terhadap adanya dugaan asset yang dikorupsi. Sebagai contoh, dalam kasus Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun 2013, BPK mengungkapkan adanya sebanyak
70 temuan dugaan penyimpangan senilai Rp. 2,16 triliun, suatu angka yang cukup fantastis. Temuan-temuan itu berindikasi ada kerugian daerah senilai Rp. 442,37
miliar, potensi kerugian deerah senilai Rp. 1,71 triliun, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp. 3,23 miliar, administrasi senilai Rp. 469,51 juta, dan pemborosan
senilai Rp. 3,04 miliar.

Permasalahan yang mendapat perhatian terkait 70 temuan
dugaan penyimpangan tersebut, adalah:
(1) Pengawasan dan pengendalian kerjasama pemanfaatan aset tanah seluas 30,80 hektar di Mangga Dua dengan PT DP lemah dan tidak menjamin keamanan aset Pemprov DKI.

(2) Pengadaan tanah RS SW tidak melalui proses yang memadai sehingga berindikasi merugikan daerah senilai Rp. 191,33 miliar.

(3) Penetapan nilai penyertaan modal dan penyerahan aset Pemprov DKI kepada PT TJ melalui inbreng tidak sesuai ketentuan.

(4) Penyerahan aset inbreng Pemprov DKI berupa tanah seluas 794,830 meter persegi, bangunan seluas 234 meter persegi, dan tiga blok apartemen belum diperhitungkan sebagai penyertaan modal pemerintah pada BUMD.
Temuan BPK tersebut memberikan sinyal kual adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, sangat dibutuhkan adanya strategi dan upaya dalam pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan Negara.

Pemberantasan korupsi bukan hanya ditujukan kepada sanksi pidana terhadap orang, namun harus pula ditujukan terhadap harta kekayaan yang didapat secara tidak
sah. Mengingat tindak pidana korupsi demikian canggihnya, dengan berbagai modus operandi dan maraknya pelarian/penyamaran asset yang dicuri. Untuk itu, maka diperlukan konsep pemidanaan terhadap benda/asset melalui pendekatan perampasan in rem.

Sistem hukum pemberantasan korupsi kita saat ini lebih mengedepankan pendekatan in personam (penghukuman terhadap orang). Padahal Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (United Nations Convention Against Corruption – UNCAC), telah memperkenalkan perampasan aset tanpa pemidanaan atau yang dikenal dengan istilah non conviction based (NCB) asset forfeiture.

Mengacu kepada pemikiran tersebut, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, termasuk dugaan pada Pemprov DKI Jakarta, harus dilakukan penelusuran/pelacakan atas kerugian keuangan Negara (follow the money). Jika
didapati adanya pertambahan kekayaan oknum pejabat yang diragukan, penyidik harus melakukan pemblokiran dan penyitaan.

Hal ini sangat strategis, mengingat banyak terjadi pelarian aset maupun pangaburan (penyamaran) aset dalam bentuk money laundering dalam tiga tahap; penempatan (placement), transfer (layering) dan penggunaan harta kekayaan (integration).

Penanganan perkara korupsi dan pencucian uang seharusnya dilakukan secara simultan serta dengan mengoptimalkan kerjasama dalam menelusuri aliran dana hasil korupsi yang dilacak (follow the money) dengan bantuan PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal
74 jo Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam rezim pemberantasan korupsi juga diatur adanya pembalikan beban pembuktian (lazim disebut pembuktian terbalik), baik dalam Undang-Undang Tipikor maupun dalam Undang-Undang TPPU. Tentunya pembuktian terbalik sangat bermanfaat dan memudahkan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan Negara dan sekaligus sebagai efek jera (deterrent effect) bagi pelaku korupsi dan termasuk yang akan melakukan korupsi.

Khusus dalam TPPU, tidak dipersyaratkan terbuktinya tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (predicate crime). TPPU hanya mensyaratkan “yang diketahuinya” atau “patut diduga” bahwa harta tersebut diperoleh secara tidak sah, sudah cukup untuk memidana yang bersangkutan dan harta kekayaan yang diperoleh secara tidak sah tersebut dirampas oleh Negara.
Oleh karena tindak pidana korupsi selalu hampir pasti dilakukan pencucian uang, maka pendekatan follow the money harus dioptimalkan.

Kemudian, dalam setiap menangani korupsi jangan hanya dijerat Undang-Undang Tipikor, tetapi juga dengan UU TPPU. Dikatakan demikian, pada kenyataannya hasil korupsi tersebut pasti telah dialirkan atau digunakan, yang menunjukkan bahwa mereka juga melakukan pencucian uang.

Kemudian, kebutuhan terhadap suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana secara efektif dan efisien sangat dibutuhkan.

Pengaturan illicit enrichment (kekayaan yang tidak wajar) sebagaimana diatur dalam pasal 20 UNCAC merupakan hal penting untuk ditindaklanjuti oleh Indonesia sebagai Negara peserta Konvensi ini menjadi suatu tindak pidana yang diatur Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam rangka
pengembalian aset, maka diperlukan adanya konsep pengembalian keuangan Negara, dimana harta kekayaan ditempatkan sebagai subjek, bukan objek. Hal ini merupakan konsekuensi logis pendekatan in rem dalam perampasan asset.

Terhadap adanya peningkatan kekayaan yang tidak wajar, maka dalam RUU Perampasan Aset seharusnya diatur perluasan penyitaan terhadap harta kekayaan
sesorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Perluasan penyitaan yang penulis maksud adalah menerapkan konsep sita jaminan (conservatoir beslag)
sebagaimana yang dikenal dalam Hukum Perdata.

Dalam konsep hukum perdata, tujuan diletakannya sita jaminan terhadap harta milik tergugat adalah agar barang tersebut tidak dapat dialihkan tergugat kepada pihak ketiga, sehingga tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

Konsep sita jaminan sebagaimana yang dikenal dalam Hukum Perdata tersebut, dapat dikembangkan dalam hal sebagai jaminan untuk pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi, termasuk untuk membayar uang pengganti yang telah diputuskan oleh majelis hakim.

Hasil penelitian disertasi Purwaning M. Yanuar telah memberikan suatu teori tentang pengembalian kerugian keuangan Negara yang dihubungkan dengan teori
keadilan sosial, yakni teori pengembalian aset.

Teori pengembalian aset adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian aset berdasarkan prinsip prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada institusi Negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.

Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar: “Berikan kepada negara apa yang menjadi hak Negara.” Di dalam hak Negara terkandung kewajiban Negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat.

Oleh karena tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik, merusak sendi-sendi ekonomi nasional, maka berdasarkan teori pengembalian aset memberikan kewenangan kepada institusi Negara dan institusi hukum untuk melakukan sita jaminan sebagai jaminan pengembalian aset hasil perolehan tindak pidana korupsi. Penyitaan ini dapat disebut dengan istilah “penyitaan in rem” yang diperluas.

Penyitaan model ini bermanfaat dalam rangka pengembalian kerugian keuangan Negara maupun ketika pelaku tindak pidana tidak memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti dan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Penyitaan “in rem” yang diperluas ini juga terkait dengan sistem pembalikan beban pembuktian.

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan

eighteen − one =