banner 728x90

Surati Desak Bubarkan KOMPOLNAS POLRI Lantaran Praktekkan Dwi Fungsi ABRI Jilid 2

Sifaul Anam, S.PdI Ketua ormas Orang Indonesia Bersatu

Oleh Sifaul Anam, S.PdI
Ketua Ormas Orang Indonesia Bersatu

Dirilis dan disampaikan dalam surat Ormas OI Bersatu nomor 192/oibersatu/A.1/06.2018 kepada pemerintah pusat sebagai bentuk tanggapan kritik penegakan aturan hukum atas dilantiknya perwira Polisi yang masih aktif menjadi PJ Gubernur.

Setelah Komisaris Jenderal Pol M Iriawan secara resmi menjabat sebagai PJS Gubernur Jawa Barat setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Senin (18/6/2018).

Bahwa langkah pemerintah melakukan Pelantikan Penjabat Gubernur dari kalangan anggota kepolisian aktif diduga menodai undang-undang dan peraturan hukum lainya. Hal ini disebabkan yang bersangkutan dilantik merupakan perwira aktif atau tidak mengundurkan diri dari jabatanya.

Meskipun penunjukan PJ Gubernur tersebut beralasan didasari oleh Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah akan tetapi terdapat dugaan pelanggaran terhadal 3 peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketiga peraturan tersebut antara lain :

1. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

2. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), dan.

3. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Peran dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri).

Meskipun saat ini Komjen. Pol. M. Iriawan sudah tidak menjabat secara struktural dalam Mabes Polri. beliau belum mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian.

Selain itu, jarang sekali orang yang tahu bahwa Ketua Kompolnas itu MENKOPOLHUKAM, yakni Wiranto. Wakilnya MENDAGRI, Cahyo Kumolo, 7 anggota komisioner salahsatunya MENKUMHAM, Yasona Lauly.

Tupoksi KOMPOLNAS sesuai didirikan atas amanat reformasi termaktub dalam UU Kepolisian, adalah Menyampaikan saran, nasehat dan pendapat kepada Presiden terkait kinerja Polri. Termasuk ikut dalam usulan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

*Di antara Tupoksi tersebut tidak ada kewenangan mengusulkan kepada Presiden untuk melibatkan anggota Polri dalam wilayah jabatan sipil, termasuk pengangkatan perwira tinggi Polri sebagai Plt. Gubernur. Pola seperti ini hanya terjadi di zaman Orde Baru, dikenal istilah Dwi Fungsi ABRI.*

Pengangkatan seorang pejabat tinggi Polri menjadi Plt Gubernur adalah bentuk penghinaan terhadap institusi negara, yakni KOMPOLNAS. Karena Kompolnas secara masif telah diseret masuk dalam ruang politik kekuasaan, dan itu sangat melenceng dari Tupoksinya yang bertentangan dengan Tap MPR tahun 1999 tentang pemisahan Polri dari TNI yang melahirkan UU Kepolisian.

Jadi apa yang dilakukan Menkopolhukam dan Mendagri tak bisa dilepaskan dari posisi ad hoc-nya sebagai Pimpinan Kompolnas yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden terkait kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Artinya Pimpinan Kompolnas atas persetujuan Presiden secara sengaja dan terang-terangan melawan Tap MPR dan UU dibawahnya. Maka rakyat dan DPR boleh saja mengajukan hak angket dan interpelasi hingga sidang istimewa MPR menuntut pertanggungjawaban Presiden.

Persoalannya saat hukum rimba berlaku, mungkin DPR dikuasai mayoritas istana. Maka semua produk penunjukan PJ gubernur dari Polri aktif bisa dibatalkan demi hukum.

Untuk itu kepada para Komisioner Kompolnas yang 6 lainnya harus segera bersidang meminta pembatalan pelibatan Perwira Aktif Polri dalam jabatan Politik Sipil, terkait Plt Gubernur Jawa Barat. Bilamana hal tersebut tidak dilakukan, baiknya ke 6 Komisioner Kompolnas membubarkan diri.

Ormas Orang Indonesia Bersatu

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan

4 + 2 =