banner 728x90

DIGREBEG! Eks Cina Pembuat KTP Palsu Simpan Ratusan Stempel Kelurahan, Kecamatan Se Jakarta

Sebuah vidio viral dimedia sosial Facebook dan youtube berisikan petugas kepolisian Republik Indonesia menggrebeg sebuah rumah di wilayah Jakarta berpenghuni warga keturunan Tionghoa. Sebagaimana juga diunggah akun Facebook ‘Hanin Prananta’ tertanggal 06 Juni 2018 lalu.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=345995395929763&id=100015579159105

Dalam rekaman vidio tersebut nampak jelas petugas yang disebut dalam rekaman dipimpin AKP AGUS SUYONO tersebut mendatangi sebuah rumah kontrakan yang dihuni pria usia paruhbaya bermata sipit dengan logat bahasa tidak lancar bahasa Indonesia dan diduga WNA dari Cina.

Dalam penggrebegan, petugas meminta menunjukan tempat penyimpanan bahan pembuatan KTP yang diduga akan dibagikan untuk ribuan orang bukan dari Indonesia. Pasalnya saat penggrebegan petugas juga menemukan stempel palsu kelurahan dan Kecamatan se Jakarta yang digunakan untuk membuat dokumen palsu.

Berdasar informasi yang dihimpun mearindo, sebelumnya juga beredarnya foto KTP-el palsu melalui media sosial baru-baru ini mendapat tanggapan serius dari Kemendagri. Sebagaimana dimuat dalam situs resmi kemendagri.go.id tentang beredarnya foto KTP menyebut satu orang WNA memiliki tiga buah KTP itu berdasarkan hasil pengecekan dalam database kependudukan nasional, Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. memastikan KTP-el tersebut palsu.

Pihak Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil menduga ada pihak yang sengaja memanfaatkan momen Pilkada untuk mendulang suara dengan menempelkan foto yang sama pada tiga KTP-el yang berbeda.

Menanggapi hal itu, Prof. Zudan menegaskan tindakan tersebut melanggar hukum dan dapat dikenai pidana penjara selama 10 tahun.

“Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun”, jelas penyandang gelar menjadi profesor termuda dalam bidang hukum di usia 35 tahun ini. Hal tersebut menurutnya diatur dalam undang-undang administrasi kependudukan.

Ketentuan pidana pemalsuan KTP-el dan dokumen kependudukan lainnya telah diatur dalam Pasal 95B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pasal tersebut, selain pidana penjara 10 tahun, pelaku pemalsuan juga dapat dikenai denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Selain itu, undang-undang administrasi kependudukan juga mengatur ketentuan pidana bagi setiap orang yang memerintahkan, memfasilitasi, dan melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk. Pelakunya dapat dipidana dengan pidana  penjara paling  lama  6  tahun dan/atau  denda  paling banyak 75 juta rupiah. Hal ini diatur dalam Pasal 94 UU No. 24 Tahun 2013.

Kontributor : Lana
Vidio: Berbagai Sumber

Pencarian terkait:

- penggerebegan warga tiongkok yg bikin ktp palsu dan setempel - benarkah ada penggrebekan wna cina pembuat ktp palsu
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan

eight − six =