banner 728x90

Desak Bentuk Pansus E-KTP, FSI Juga Minta DPR Panggil Presiden Dan Mendagri

 Konfrensi Pers Forum Syuhada’ Indonesia (FSI) /’Suara Keadilan’

Jakarta – Menteng Raya
Meskipun banyak pejabat menjawab seputar Polemik KTP-el yang tercecer di jalanan Bogor 26/05/2018 adalah KTP kadaluwarsa dan berbagai alasan lainya namun ditengah publik masih muncul kecurigaan tentang dugaan modus baru yang sedang dirancang untuk kecurangan Pemilu 2019.

Sebelumnya, Karung berisikan KTP warga Sumatera ditemukan warga di Desa Parakan Jaya Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat pada hari Sabtu, 26 Mei 2018.

Diketahui bermula sekitar pukul 13.00 WIB Kapolsek Kemang telah menerima Perintah dari Kapolres Bogor yang isinya telah menerima informasi tentang adanya penemuan satu karung berisi KTP oleh warga setempat.

Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Kapolsek Kemang, Bogor beserta anggota melakukan pengecekan disekitar simpang Jl. Salabenda Desa Parakan jaya Kec. Kemang. Dan Kapolres Bogor saat itu memberikan keterangan memastikan benar ada karung jatuh berisi KTP.

1 karung KTP Tercecer

Dugaan indikasi kecurangan yang dimaksud untuk digunakan Pemilu 2019 mendatang tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, aturan terkini membolehkan pemilih untuk memberikan suara saat 18 April 2019 hanya dengan berdasar KTP-el.

Kecurigaan itu sebagaimana disampaikan panglima Forum Syuhada Indonesia (FSI), Diko Nugraha dalam keterangan pers nya di Markas Menteng Raya 58, Jumat (8/6/2018).

Diko menjelaskan bahwa dari mulai perencanaan, pembahasan, dan pelaksanaan proyek KTP-el sudah penuh dengan kejanggalan.

Sidang korupsi KTP-el bahkan telah menemukan fakta adanya trilyunan rupiah APBN menjadi bancakan DPR RI, Kemendagri, dan para kontraktor pemenang tender, lanjut Diko.

“Bahkan kemarin ditemukan gudang berisi sekitar tujuh juta KTP-el duplikat di Jawa Barat. Ada apa di balik itu?”, tanya Diko

Atas alasan itu, FSI mendesak KPK dan DPR RI untuk segera menuntaskan mega korupsi KTP-el dengan cara segera menangkap dan mengadili elit dan politisi busuk yang namanya disebut menerima uang suap dalam berbagai persidangan dan berita media massa.

Selain itu, harus dibentuk panitia khusus (pansus) oleh parlemen untuk memanggil Mendagri dan Presiden Jokowi guna membongkar bila ada agenda tersembunyi yang menjadi tanda tanya dan kecurigaan publik.

“Sangat berbahaya bila sejak awal proyek KTP-el ini memang dirancang tak hanya persoalan bancakan uang semata, tetapi merupakan sebuah kejahatan sistemik merekayasa kemenangan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Ujungnya, negara rusak dan rakyat semakin frustasi, krisis kepercayaan terhadap pemimpin. Presiden Jokowi, KPK dan DPR RI tak boleh anggap remeh,” terang pria yang akrab disapa Diko tersebut.

FSI berencana akan melakukan konsolidasi dengan berbagai kalangan dan kekuatan untuk menyusun gerakan bersama, menuntut penuntasan mega korupsi KTP-el di KPK dan pembentukan Pansus DPR RI. FSI juga akan melakukan berbagai upaya hukum dan politik yang dibutuhkan.

“Lawan segala upaya elite dan politisi busuk yang hendak hancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta. Waspada kecurangan Pemilu 2019, tangkap koruptor dan bentuk Pansus E-KTP!” tukasnya. (Yanti Suara Keadilan/Lana)

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan

19 − 6 =