banner 728x90

DESAK PRESIDEN RI, YPKP 65 KLAIM TEMUKAN 162 KUBURAN MASAL KORBAN TRAGEDI 1965

Konfresnsi Pers Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan Tahun 1965/ YPKP 65 Didepan Kantor KOMNAS HAM Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 22 Januari 2018.

Mearindo Nusantara
Senin, 22 Januari 2018 sekira pukul 09.00 sampai dengan 11.05 Wib bertempat di Lantai 3 Gedung Komnas HAM Menteng Jakarta Pusat telah berlangsung pertemuan perwakilan 5 orang dari Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan Tahun 1965 (YPKP 65) yang dipimpin Saudara Bedjo Untung bertemu dan menghadap Komisioner Komnas HAM.

Pertemuan tim dari YPKP 65 bersama komisioner Komnas HAM tersebut berlangsung tertutup. Hingga pukul 11.20 Wib di depan Ruang Asmara Nababan kantor Komnas HAM RI Jl. Latuharhari Menteng diberlangsungkan Konferensi Pers oleh YPKP 65,l sejumlah10 orang dipimpin langsung oleh Saudara Bedjo Untung.

*Berikut Usulan yang disampaikan YPKP 65 kepada Komnas HAM RI:*

1. Menindaklanjuti temuan Tim Penyelidik Pro Yustisia Komnas HAM untuk membentuk pengadilan Ad Hock agar ada kepastian hukum bagi korban pelanggaran HAM tragedi 1965.

Terselenggaranya pengungkapan kebenaran serta diharapkan agar para korban melalui keluarga korban 65 memperoleh hak rehabilitasi, reparasi, kompensasi seperti yg dijamin oleh UU No.39 / 1999, serta menjamin agar tidak akan ada keberulangan kejahatan yg sama di kemudian hari.

2. Mendesak Presiden RI menerbitkan Kepres Rehabilitasi umum, membentuk Komisi Keperesidenan untuk Pemulihan Korban Pelanggaran HAM dan Pemenuhan Keadilan dan Kebenaran bagi korban.

3. Mempercepat verifikasi korban pelanggaran HAM tragedi 1965 untuk diterbitkannya SKKPH atau Surat Keterangan Korban pelanggaran HAM oleh Komnas HAM sebagai Prasyarat Korban, untuk memperoleh pelayanan medis psikososial LPSK.

4. Mendesak kepada instansi kepolisian dan militer untuk menghentikan persekusi atau pengejaran kepada korban pelanggaran HAM 1965.

Menghentikan segala bentuk teror intimidasi oleh orang atau sekelompok orang organisasi intoleran terhadap korban 1965 baik secara individual maupun organisasi.

5. Menjamin kebebasan berkumpul berserikat dan menyampaikan pendapat kepada para korban 65 karena dijamin oleh UUD 1945 dan Pancasila.

6. Komnas HAM agar membentuk Tim Penyelidik pro justisia peristiwa 1965, khusus kejahatan kemanusiaan di Pulau Buru karena didukung oleh bukti dan fakta sangat akurat tempat waktu kejadian perkara serta bukti-bukti administratif oleh penguasa militer ketika itu kasus pengungkapan kejahatan kemanusiaan di Pulau Buru dapat dijadikan pintu masuk untuk penuntasan di tempat lain di seluruh Indonesia antara lain di came kerja paksa Pulau Nusakambangan, penjara wanita Plantungan Kab Tangerang, penjara kalisosok Surabaya, pulau kemarau moncongloe dll. Dan di Pulau Sumatera dan Jawa, YPKP 65 sudah menemukan 162 kuburan korban 65.

7. Komnas HAM juga perlu membentuk tim investigasi verifikasi kuburan massal. Menindaklanjuti temuan YPKP 65 tentang kuburan massal dengan
– Melakukan nisanisasi
– Memorialisasi
– Merawat dan menjaga situs kuburan massal dan
– Selanjutnya melakukan exhumasi
– Melakukan uji forensik untuk memperoleh bukti material dan memindahkan kerangka jenasah ke lokasi pemakaman yang layak dalam rangka menghormati tradisi budaya dan agama serta kepercayaan warga.

8. Komnas HAM agar memfasilitasi serta mengusahakan terselenggaranya pertemuan korban 65 dengan Presiden RI Insinyur Joko Widodo agar presiden mendengar langsung Apa bentuk penyelesaian yang dikehendaki oleh korban pelanggaran HAM 1965

9. YPKP 65 menjelaskan tidak ada hubungannya dengan ideologi dan murni kemanusiaan.

10. Komnas HAM harus membuat Pengadilan Ad Hock.

11. Dengan adanya pembukaan dokumen rahasia USA yg menyatakan CIA bekerja sama dgn militer Indonesia untuk menurunkan Presiden Soekarno dan membunuh PKI, maka kami merupakan korban.

Demikian prees rilis yang disampaikan oleh tim YPKP 65 di depan Ruang Asmara Nababan kantor Komnas HAM RI Jl. Latuharhari Menteng, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Ketika dikonfirmasi melalui nomor WA oleh media mearindo mengenai target batas waktu mengenai aspirasi dan desakan kepada Presiden RI yang disampaikan melalui Komnas HAM, Saudara Bedjo Untung mengatakan akan menunggu hasil langkah yang ditempuh Komnas HAM pasca ini.

Komnas HAM akan segera bahas dan akan agendakan FGD untuk solusi Pelanggaran HAM 65. Kita tunggu saja”, Bedjo Untung. (Faul/Eyd)

Photo : Berbagai Sumber

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan

9 − one =


Fatal error: Uncaught JSMin_UnterminatedCommentException: JSMin: Unterminated comment at byte 1263: /** jQuery(window).load(function(e) { jQuery("#bn1").breakingNews({ effect :"slide-h", autoplay :true, timer :5000, // color :"red" }); jQuery("#bn4").breakingNews({ effect :"slide-v", autoplay :true, timer :3000, // color :'green', border :true }); jQuery("#bn2").breakingNews({ effect :"slide-h", autoplay :true, timer :3000, // color :"yellow" }); jQuery("#bn3").breakingNews({ effect :"slide-v", autoplay :true, timer :3000, // color :"turquoise", border :true }); jQuery("#bn5").breakingNews({ effect :"slide-v", // color :'orange' }); jQuery("#bn6").breakingNews({ effect :"slide-h", autoplay :true, timer :3000, // color :'purple' }); jQuery("#bn7").breakingNews({ effect :"slide-v", autoplay :true, timer :3000, // color :'darkred' }); jQuery("# in /home/u4601792/public_html/wp-content/plugins/autoptimize/classes/external/php/minify-2.3.1-jsmin.php on line 424