banner 728x90

Amanat Permendagri Hapus UPTD . Kadis Dikpora Magetan Keluhkan Peraturan Perangkat Daerah No 18 Tahun 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Joko Santoso saat diwawancarai media ini, Jumat (3/11/2017)

Setidaknya sebanyak 18 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di seluruh kecamatan sekitar Kabupaten Magetan, Jawa Timur, akan dihapus menyusul terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017

Permendagri yang mengatur tentang “Pembentukan dan Pengklasifikasian Cabang Dinas dan UPTD” itu terdapat klausul yang mengatur tentang penghapusan UPTD Pendidikan tingkat kecamatan.

Salah satu maksud diterbitkanya permendagri itu disebutkan juga didalamnya bahwa penghapusan UPTD Pendidikan merupakan upaya efesiensi sumber daya manusia (SDM). Sebab, pada dasarnya bidang pekerjaan UPTD bisa tertangani oleh tenaga dari Dinas Pendidikan.

Sedangkan dampak dari implementasi penghapusan UPTD Pendidikan tingkat Kecamatan tersebut tentu mengakibatkan keresahan para pegawai yang terkena imbasnya seperti halnya di kabupaten Magetan.

Sedangkan regulasi reposisi jabatan alumni UPTD Pendidikan tingkat Kecamatan di Kabupaten Magetan menurut Kepala Disdikpora Magetan Joko Santoso adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah.

Joko Santoso berpendapat bahwa pendididikan merupakan urusan pemerintah yang bersifat wajib sebagai pelayanan dasar. Akan tetapi dampak dari berlakunya Permendagri 12 tahun 2017 tersebut Joko Santoso justru mengeluhkan keterpihakan Peraturan Perangkat Daerah no. 18 tahun 2016 yang tidak mengakomodasi keberadaan UPTD Pendidikan tingkat Kecamatan.

“Tidak diakomodirnya lembaga setingkat UPTD dipertegas dibagian PP Pasal 83 ayat 3. Pasal itu menyebutkan susunan pelaksana teknis yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 tidak berlaku bagi unit pelasana teknis yang dibentuk satuan pendidikan pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit karena PP tersebut dikeluarkan dengan berbagai kajian akademis yang komprehesif tapi pada tataran aplikasinya tentu tidak akan mudah dilaksanakan,” ujar Joko, Jumat (3/11/2017)

Terlebih menurutnya pembekuan UPTD pendidikan akan berdampak pada berbagai persoalan mendasar penyelenggaraan pendidikan karena selama ini tugas dan fungsinya sudah dijalankan UPTD yang berkedudukan di Kecamatan.

“Sebagai turunan UU 23/2016 pemberlakuan PP 18 yang efektif dilaksanakan tahun 2017 dan pembekuan UPTD akan mengundang polemik bagi para pegawai UPTD, paling berdampak UPTD Pendidikan dasar dilingkup Disdikpora,”ucap Joko.

Peraturan Perangkat Daerah no. 18 tahun 2016 Merupakan Pedoman bagi Pemerintah Daerah baik Profinsi maupun Kabupaten/ Kota dalam rangka penataan Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan organisasi perangkat daerah berupa Dinas, Badan, Sekretariat serta Kecamatan.

Dilain pihak, Peratutan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) no 12 tahun 2017 adalah mengatur tentang “Pembentukan dan Pengklasifikasian Cabang Dinas dan UPTD”, dan didalamnya terdapat klausul yang mengatur tentang penghapusan UPTD Pendidikan tingkat kecamatan. (Lih/Dwie)

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan