banner 728x90

Inilah Yang Terjadi Pada Sidang Kedua Praperadilan SP3 Kasus Kawasan Industri Rokok Magetan

Hakim tunggal Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, SH, Panitra Jaka Karsna SH, Pemohon Amir Ruddin SH, Termohon Achmad Taufik Hidayat SH, Rabu (27/9/20170

Magetan – Hakim tunggal sidang praperadilan Pengadilan Negeri Magetan Jawa Timur, Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, SH melanjutkan sidang praperadilan yang diajukan Para Advokat dan Konsultan Hukum Anti Korupsi Amir Ruddin, SH terkait penghentian (SP3) Kasus Kawasan Industri Rokok (KIR) oleh Kejaksaan Negeri Magetan, Rabu (27/9/2017).

Agenda sidang kali ini untuk pembuktian dari pemohon dengan membacakan Replik, namun sebelum membacakan Amir Ruddin (Pemohon) menyampaikan pesan dari Bapak Pendiri Bangsa, Koruptor adalah pengkhianat Bangsa (Bung Karno).

“Sehubungan dengan jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon dalam perkara Praperadilan yang dibacakan oleh termohon pada tanggal 26 September 2017 dalam sidang di Pengadilan Negeri Magetan ini, maka kami selaku Pemohon dengan ini akan menaggapi,”ujar Amir.

Eksepsi yang diajukan oleh oleh termohon dalam perkara praperadilan SP3 Kasus KIR oleh Kejaksaan Negeri Magetan menyatakan bahwa pemohon praperadilan tidak mempunyai Legal Standing berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer : 98/PUU-X/2012 yang memutuskan antara lain, menyatakan Farsa Pihak Ketiga yang berkepentingan sebagaimana dalam pasal 80 KUHAP adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai saksi korban atau pelapor, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Masyarakat (Ormas) karena pemohon adalah Persatuan Advokat dan konsultan Hukum Anti Korupsi.

“Untuk itu sangatlah beralasan pula bahwa pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara praperadilan ini menolak Eksepsi yang menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan praperadilan aquo,”terang Amir.

Dalam Esepsi dijelaskan termohon bahwa permohonan praperadilan atas SP3 yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Magetan tersebut Subyek dan obyek pernah diajukan permohonan praperadilan tanggal 12 Nopember 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Magetan dengan Nomer : 01/Pra/2012/Pn.Mgt yang diajukan Drs. Soewadji, MM, Drs Venly Tomi Nicolas, Eko Wuryanto, SIP, M.Si dan Awang Arifaini Rudin As, ST yang di kuasakan kepada R. Indra Priangkasa, SH.MH dan kawam-kawan salah satu pokok permintaan penghentian penyidikan dalam putusan PN Magetan Nomer : 01/PRA/2012/PN.Mgt tanggal 26 Nopember 2012 Jo Pengadilan Tinggi Surabaya No: 01/PRALAN/2013/PT.SBY tanggal 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomer : 732 K/Pid/2014 tanggal 1 September 2014, ternyata sudah pernah diperkarakan dan soal yang dituntut adalah sama yaitu tentang penggantian penyidikan dengan alasan yang sama pula sesuai pasal 1917 KUH Perdata dan Yurisprodensi tetap Mahkamah Agung.

“Kami tidak mempermasalahkan penerbitan SP3 pada saat penerbitan melainkan mempermasalahkan atau mempraperadilankan SP3 ini setelah perkara Korupsi KIR Bendo ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu setelah putusan Mahkamah Agung baik setelah putusan Mahkamah Agung Nomer 1866 K/Pidsus/2014 dan putusan Mahkamah Agung Nomer 482 K/PID.SUS/2014 MA maupun Putusan Mahkamah Agung Nomer 426 K/PID.SUS/2014 MA serta putusan Mahkamah Agung RI Nomer 732 K/Pid/2014 sangat disayangkan ada dualisme penyelidikan sewbagai suatu kecerobohan dan tindakan yang mengindikasikan kearogansian yang bisa ditafsirkan ketidak penguasaan terhadap materi hukum acara pidana,”ucap Amir

Pihak termohon Kejaksaan Negeri Magetan dengan kuasa hukum, Achmad Taufik Hidayat, SH. Dody Witjaksono, SH. Sugiyanto, SH. Kuncoro Setyawan, SH. Lilik Herdiyanto, SH. Eko Wahyu Prayitno, SH. Stephen D Palma, SH. menyatakan Refik pemohon yang pada pokoknya termohon tidak menjamin adanya kepastian hukum dan mudah melemparkan kesalahan, dan bahwa termohon tetap sesuai jawaban tertanggal 26 September 2017

“Berdasarkan uraian kami dalam pemaparan termohon meminta dengan hormat kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan menerima Eksepsi, menolak permohonan praperadilan oleh pemohon, menyatakan permohonan praperadilan oleh pemohon tidak dapat diterima,”harap Taufik. (lak)

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan