banner 728x90

Sekda Magetan Bambang Trianto Ingatkan Aparatur Desa Untuk Transparasi Dan Benar Kelola Dana Desa

Saat Sosialisasi Aspek Hukum Pengolahan Dana Desa dan TP4D di Gedung PGRI, Kamis (24/8/2017)

Magetan – Jawa Timur
Guna mendukung fungsi Kontrol dan upaya penegakaan hukum Pemerintah Kabupaten Magetan Jawa Timur bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) mengadakan Sosialisasi Aspek Hukum Pengelolaan Dana Desa dan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Magetan, Dr. Drs. Bambang Trianto, MM secara resmi membuka Sosialisasi Aspek Hukum Pengelolaan Dana Desa dan TP4D di Gedung PGRI, Kamis (24/8/2017).

Kegiatan yang digelar serentak secara nasional tersebut diikuti oleh perwakilan aparatur desa se-kabupaten Magetan mulai dari Kades hingga bendahara desa. Hadir Sugiyanto SH Kepala seksi perdata dan tata usaha Negara selaku Plh Kejaksaan Negeri Magetan dan Eko Wahyu Prayitno SH jaksa fungsional pada seksi intelijen.

Dalam kesempatannya, Sekda Bambang mengatakan, Sosialisasi Aspek Hukum Pengelolaan Dana Desa dan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) memiliki manfaat yang sangat besar. Pasalnya, lanjut dia, dengan sosialisasi ini semua aparatur desa diingatkan untuk melakukan pengelolaan keuangan desa dengan efektif, efisien dan tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sosialisasi ini tentunya sangat bermanfaat guna mendukung terciptanya iklim pengelolaan dana desa yang sesuai ketentuan perundang-undangan serta dilandasi prinsif akuntabilitas,” ujarnya.

Kegiatan ini, katanya lagi, sangat penting diikuti oleh aparatur desa mengingat yang disampaikan oleh sejumlah narasumber dari DP4D, Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD) dan Desa nantinya akan banyak yang bersinggungan langsung dengan persoalan teknis pengelolaan keuangan yang sering dihadapi aparatur desa dilapangan.

“Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjembatani kesulitan yang seringkali dihadapi aparatur desa, baik dalam pengelolaan maupun laporannya,”terang Mantan Asisten III Kabupaten Magetan.

Diketahui, untuk slot Dana Desa tahun 2017 di Kabupaten Magetan per desa mencapai angka sebesar Rp. 1,4 Miliyar dikalikan 207 desa total kurang lebih sekitar Rp. 289, Miliyar. Jumlah itu terdidiri dari hasil ADD, DD dan Bagi hasil penarikan pajak.

Ditambahkan Kepala DMPD Wahyudi Yulianto, Kucuran dana desa harus dibarengi dengan pengolaan keuangan yang benar dan transparan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kepala desa harus benar-benar paham tentang mekanisme pengelolaan keuangan sehingga tidak terjadi kesalahan yang bisa berakibat hukum,”jelas Yuli.

“Kepala Desa jangan segan-segan berkonsultasi dengan Tim TP4D terkait pengolaan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan,”tambahnya.

Ditempat yang berbeda Bupati Magetan Dr. Drs. H. Sumantri, MM melalui Sekda Magetan menghimbau kepada seluruh kepala desa agar segera membuat laporan pertanggungjawaban setiap selesai melakukan kegiatan.

“Jangan menunda-nunda membuat loporan pertanggungjawaban. Sebisa mungkin selesai satu kegiatan langsung buatkan agar tidak menumpuk nantinya,”ajaknya.

Terakhir, lanjut Sekda bahwa pesan bupati mengingatkan agar seluruh kepala desa memasang papan informasi tentang penggunaan dana diwilayahnya masing-masing. Hal ini sebagai bentuk transparansi Pemerintah kepada masyarakat.(Glih)

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan