banner 728x90

Magetan Resah. Beredar Surat Dan Kuitansi Pengawas Dana Desa Raup Jutaan Rupiah, Berikut Nama Oknum LSM dan Wartawan

Magetan – Jawa Timur
Beberapa bukti surat bantuan ijin monitoring Dana Desa dan kuitansi pembayaran berbunyi “Untuk Pembayaran Pengawasan DD”.

Miris, Ketika pemerintah gencar menyerukan pengawalan penggunaan Dana Desa sebagai fungsi Kontrol, dan upaya penegakan hukum Pemerintah Kabupaten Magetan Jawa Timur bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) telah mengadakan Sosialisasi “Aspek hukum pengelolaan Dana Desa dan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)” Kamis, 24 Agustus 2017 lalu.

Kegiatan tersebut digelar serentak secara nasional, diikuti oleh perwakilan aparatur desa se-Kabupaten Magetan mulai dari Kades hingga Bendahara Desa.

Namun ironis, dilapangan masih saja ditemukan Oknum mengaku LSM dan Oknum wartawan justru menggunakan kesepatan dalam kesempitan dengan cara melayangkan surat ke beberapa desa untuk memperkenalkan diri sebagai pengawas kegiatan ADD/DD tahun 2017 dan meminta bantuan untuk kegiatan monitoring yang dimaksud.

Beni Ardi Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Magetan Centre (MC) mendapat informasi yang sangat tidak enak di dengar langsung membuat pers rilis, disaat pers dan LSM getol memerangi pungli, segelintir oknum yang mengatasnamakan pers dan LSM justru malah di duga melakukan praktek pungli dengan modus mengirim surat kepada Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Magetan meminta bantuan sejumlah uang untuk kegiatan pengawasan.

“Kami menghimbau kepada semua kades berani menolak permintaan yang tidak mendasar dan tidak memiliki dasar hukum. Ini memalukan!”ujar Beni Ardi kepada mearindo.com, Jumat (25/8/2017)

Beni menghimbau seraya menambahkan seruan agar melaporkan kepada pihak kepolisian bila ada oknum yang mengaku LSM dan pers itu meminta uang yang tidak dibenarkan peruntukanya oleh hukum.

Tidak sampai itu saja, Surat yang difoto oleh beberaka Kepala Desa tersebut juga disertai kuitansi pembayaran sejumlah uang jutaan rupiah dalam satu desa dengan berbunyi “UNTUK PEMBAYARAN PENGAWAS DD” dan diterimakan oknum yang dibubuhi stempel Redaksi. Sedangkan anggaran yang bersumber dari pos Desa adalah diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat Desa setempat, bukan untuk pembayaran yang tidak dibenarkan hukum apalagi pungutan liar.

Beredar surat mengatasnamakan sebagai pengawas/ monitoring tersebut tertulis nama-nama yang dicatut sebagai berikut: Sunaryo LSM LP2KI Nomer telp 081335083889 – Hananto LSM LP2KI telp 081359101267 – Ashar, wartawan Surya Indonesi telp 081231340411 – Beni, wartawan Radar Merah Putih telp 082230210337 – Josh, Pers telp: 085233650833 – Yuli Pers Trans 9 telp: 081335454496 dan Ardhi wartawan Praja Pos telp 082336789735.

Sementara itu dihubungi via telepon seluler, kepala Inspektorat Kabupaten Magetan May Sugiarti SH dalam kejadian tersebut akan dikaji dulu dasar humumnya melalui rakor dengan SKPD Kabupaten Magetan.

“Nanti biar dikaji dulu dasar hukum yang memayungi tentunya melalui rakor dengan SKPD terkait biar langkah yang diambil tidak menyalahi ketentuan kedua belah pihak,” kata May

Kepala Kejaksaan Magetan Siswanto, SH melalui Kasi Intelejen Kuncoro Setiawan, SH mengatakan,
” TP4D untuk wilayah Kabupaten Magetan, sampai dengan saat ini belum sampai pendampingan / pengawalan kepada desa, artinya kami belum melakukan eksen mengenai TP4D,” Kata Kuncoro, Jumat (25/8/2017).

Lanjut Kuncoro, untuk sementara belum ada yang mengajukan usulan melalui inspektorat atau bagian hukum, untuk sementara kami mohon kepada Meraindo.com mohon bantuannya kepada rekan-rekan LSM agar sikon kondusif dan apa bila diantara rekan-rekan tidak bisa diajak kerja sama, hal ini menyebabkan penindakan kami sebagai penegak hukum menjadi terhambat.

“Pasal 59 ayat (3) huruf d Jo. Pasal 82A Ayat (1) Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas menyebutkan Ormas yang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diancam pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 1 tahun,” jelas Kuncoro Kasi Intel pindahan dari Bali ini.

Lain hal menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Magetan Iswahyudi Yulianto mengatakan, dalam panduan yang di keluarkan permasdes tentang pengelolaan keuangan di desa tidak ada satupun rekening yang memperbolehkan desa mempostingkan anggaran untuk pengawasan yang dilakukan oleh wartawan atau LSM.

“Bahwa pengawasan intern yang dilakukan inspektorat kan tidak boleh mengambil dana desa maka dari kacamata peraturan model tersebut tidak dibenarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam keuangan desa,” terang Yuli panggilan akrab Iswahyudi Yulianto kepada Mearindo.com, Jumat (25/8/2017).

Lanjutnya, ada 4 pilar yang boleh di gunakan yaitu bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pembinaan dan bidang pemerintahan.

“Saya juga heran berani betul Media dan LSM tersebut mengunakan bukti bahwa pengawasan tersebut dapat menggunakan dana desa, semoga tidak terulang kembali,” kata Yuli.

Dan satu hal didalam surat termasuk ada wartawan juga, untuk pengawasan DD, wartawan justru tidak boleh, tapi dalam bidang pemerintahan malah dibenarkan kepala desa menggunakan media cetak untuk mempublikasikan APBDes nya agar masyarakat mengetahui kontruksi pendapatan dan penggunaan dana desa.

“Cuma masalahnya apa kepala desa sudah memprogramkan dan menganggarkan untuk publikasi APBDes,” pungkas Yuli. (lak)

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan