banner 728x90

Dana Alokasi Umum Dipangkas 3 Hingga 4 Persen, Kata Kepala BPPKAD Magetan Belum Terima Surat

Kepala BPPKAD Kabupaten Magetan Yetra Ruslan saat diwawancarai Mearindo.com, Rabu (5/7/2017)

Magetan – Membaca pemberitaan Pemerintah Pusat akan memangkas Dana Alokasi Umum Tahun 2017 sebesar 3 sampai dengan 4 persen. Hal ini merupakan konsekuensi dari pendapatan dalam negeri bersih yang diproyeksikan tak sesuai rencana akibat penerimaan pajak diperkirakan kurang dari Rp. 50 Triliun dari target.

“Seperti ucapan Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Boediarso Teguh Widodo saat di wawancarai para wartawan di Jakarta pada Senin (26/6/20167) yang lalu mengatakan Shortfall penerimaan Negara akan berimbas langsung terhadap penyesuaian anggaran transfer ke daerah dan dana desa, terutama terkait kebijakan dana alokasi umum yang besifat dinamis atau tidak bersifat final,”ujur Yetra Ruslan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magetan kepada Mearindo.com, Rabu (5/7/2017).

Lanjut Kepala BPPKAD dan sekaligus Kepala Plt. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Magetan mengatakan secara surat kami belum menerima, memang saya pernah membaca di media online dan media cetak terakhir di Koran Kompas 3 atau 4 hari yang lalu (red), saya baca rencananya aka ada pemotongan 3 persen sampai dengan 4 persen dari dana alokasi umum (DAU) yang di terima oleh Kabupaten Magetan dari Pusat.

“Masih belum ada dasar hukumnya untuk pemotongan dana-dana yang lain, yang jelas cuma dana alokasi umum (DAU) yang dipotong sesuai berita yang kami baca di media nasional,”terang Yetra.

Sedang proyek yang sudah dilelangkan nanti akan kita refiuw dan kalau adan proyek yang masih bisa dipending, ya kita pending sebab kita punya mekanisme perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ini masih di bahas dan dievaluasi jadi belum ada ketentuan potongan berapa besarnya dan kapan untuk pemotongan tersebut.

“Di Magetan banyak proyek yang sudah dilelangkan ada yang sudah dikerjakan/dilaksanakan entah itu di Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga hingga kini belum ada perubahan namun kedepan untuk melaksanakan Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan kami menunggu surat dari pusat,”jelas Yetra.

Ditambahkan, Yetra hasil final simulasi yang dilakukan Kementrian Keuangan akan dituangkan dalam RAPBN-P 2017 yang menurut rencana akan dibahas Pemerintah dan DPRD pada bulan Juli ini, perubahan dilakukan karena sejumlah asumsi makro tidak lagi relevan, penerimaan Negara dibawah target dan belanja tambahan. Simulasi dilakukan dengan tetap menjaga keadilan dari sisi proporsionalitas dan kapasitas fiscal daerah.

“Jika terjadi pengurangan Pagu DAU, tidak mungkin gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dikurangi, karena itu pemerintah daerah harus cermat dan bijaksana manakala harus memotong anggaran, jangan sampai pengurangan DAU mengorbankan program pelayanan public, ini merupakan momentum bagi pemerintah daerah untuk mereformasi kebijakan fiscal,”pungkas Yetra. (Glih)

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan