banner 728x90

Wartawan Indonesia Menetapkan dan Mentaati Kode Etik Jurnalistik

Hari Pers Nasional jatuh tanggal 9 Pebruari
semoga sukses karenanya pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol
oleh masyarakat
Mearindo.com – Hari Pers Nasional
tidak terlepas dari fakta sejarah perjuangan pers terutama para wartawannya di
masa lalu, yang memainkan peranan.
Sejarah Hari Pers Nasional Menurut Wikipedia
adalah:  Persatuan Wartawan Indonesia selanjutnya dikenal dengan nama PWI
adalah organisasi profesi wartawan pertama di Indonesia. PWI berdiri pada 9
Februari 1946 di Surakarta bertepatan dengam Hari Pers Nasional. PWI
beranggotakan wartawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini PWI
dipimpin oleh Margiono selaku ketua umum yang menjabat sejak 2013 hingga 2018.
Tanggal 9 Februari adalah Hari Pers Nasional.
Penetapan untuk memutuskan tanggal 9 Februari itu sebagai Hari Pers Nasional,
didasarkan pada Keputusan Presiden No. 5 tahun 1985, di mana dalam
konsideransnya disebutkan bahwa pers nasional Indonesia mempunyai sejarah
perjuangan dan peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai
pengamalan Pancasila.
Penetapan Hari Pers Nasional tersebut tidak
terlepas dari fakta sejarah perjuangan pers terutama para wartawannya di masa
lalu, yang memainkan peranan penting bersama komponen pejuang bangsa lainnya
dalam melawan penjajahan atau kolonialisme Belanda dalam rangka memperjuangkan
kemerdekaan Negara Republik Indonesia serta pelaksanaan pembangunan bangsa
sebagai pengamalan Pancasila, baik di masa lalu maupun di masa mendatang.
Penetapan tanggal 9 Februari juga didasarkan karena pada tanggal tersebut
lahirlah Persatuan Wartawan Indonesia yang dibentuk di Solo pada tahun 1946.
Namun saat ini melihat bahwa peranan pers
sudah jauh bergeser. Secara normatif, UU No.40/1999tentang Pers, menyebutkan
bahwa fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan
kontrol sosial serta dapat pula berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sementara
peranannya antara lain adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui,
menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong supremasi hukum dan HAM,
menghormati kebhinekaan, melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran-saran
yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan
kebenaran.
Kenyataan yang ada dilapangan, terutama
setelah reformasi pada tahun 1998, perubahan fungsi dan peranan pers mulai
jelas terlihat. Pers perjuangan berubah menjadi pers industri, yang lebih mengutamakan
keuntungan finansial dan menomor-duakan kepentingan ideal. Ini terjadi karena
begitu besarnya kebebasan yang dinikmati pers. Jika pada era Orde Baru, hanya
PWI yang diakui sebagai satu-satunya organisasi profesi kewartawanan, maka
sejak era reformasi telah muncul puluhan organisasi wartawan seperti halnya
dengan pembentukan partai-partai politik yang tumbuh bagaikan cendawan di musim
hujan.
Kuantitas memang tidak selamanya identik
dengan kualitas. Jumlah organisasi wartawan yang cukup banyak yang terbentuk selama
era reformasi ternyata tidak semuanya menunjukkan kualitas yang baik. Oleh
karena itu Dewan Pers, dalam rangka pelaksanaan tugasnya untuk menumbuhkan
profesionalitas pengelolaan organisasi wartawan, perlu menetapkan standar
organisasi wartawan yang berlaku secara nasional. Dari penelitian yang
dilakukan Dewan Pers, dari puluhan organisasi wartawan yang ada ternyata hanya
4-5 organisasi wartawan yang memenuhi syarat, di antaranya Persatuan Wartawan
Indonesia (PWI), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
Bergulirnya era reformasi, sebagai babak baru
pascaruntuhnya rezim Orde Baru, telah melahirkan kebebasan dan keterbukaan
informasi di Indonesia. Menurut catatan Dewan Pers, sampai dengan pertengahan
tahun 2007 setidaknya tercatat ada 820 buah penerbitan media cetak, 2000
lembaga penyiaran radio dan 80 lembaga penyiaran televisi di Indonesia. Angka
ini meningkat pesat apabila dibandingkan dengan pada zaman Orde Baru, yang mana
tercatat hanya ada 289 surat kabar, 740 lembaga penyiaran radio dan 6 siaran televisi.
Dari begitu banyak bermunculannya media massa, tidak sedikit yang gulung tikar.
Hanya sedikit yang masih bertahan.
Organisasi pers sendiri di negeri ini sudah
ada semenjak zaman penjajahan. Tercatat Inlandsche Journalisten Bond (IJB) yang
berdiri pada tahun 1914 di Surakarta adalah organisasi pers yang paling awal
berdiri. Pendiri IJB antara lain Mas Marco Kartodikromo, Dr. Tjipto
Mangunkusumo, Sosro Koornio, dan Ki Hadjar Dewantara. Selain IJB ada juga
organisasi pers lainnya yaitu Persatoean Djoernalis Indonesia (PERDI) dengan
tokoh-tokohnya antara lain Sutopo Wonoboyo, Sudarjo Tjokrosisworo, M Tabrani,
Parada Harahap, Sjamsudin Sutan Makmur, dan lain-lain. Organisasi ini terbentuk
pada tahun 1933.
Lalu bagaimanakah dengan organisasi pers saat
ini? Dari banyaknya organisasi pers yang ada di Indonesia, 2 organisasi pers
yang dianggap cukup sehat dan masih aktif hingga saat ini. Kedua organisasi
pers ini adalah Persatuan Wartawan Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independent.
Kedua organisasi pers ini dianggap sebagai wakil dari banyaknya organisasi pers
yang ada. Karena walaupun sama-sama organisasi pers, namun keduanya bersebrangan
dalam memegang azas-azas atau patokan dasar dalam kegiatan jurnalistiknya.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), PWI
didirikan pada 9 Februari 1946 di Solo. Munculnya PWI diwarnai aspirasi
perjuangan para pejuang kemerdekaan, baik mereka yang ada di era 1908, 1928
maupun klimaksnya 1945. Selain itu, tanggal 9 Februari juga di peringati
sebagai Hari Pers Nasional (HPN). Boleh dikatakan, PWI sangat dekat dengat
dengan rezim Orde Baru. Karena kegiatan jurnalistik yang berlandaskan Pancasila
ini dianggap sebagai senjata andalan Presiden Soeharto dalam mempertahankan
kekuasaannya selama 32 tahun.
Dulu PWI bersama Departemen Penerangan
(Deppen) memonopoli kegiatan pers di Indonesia. Saat itu PWI di sahkan sebagai
satu-satunya wadah pers di Indonesia. Bagi sebagian orang, PWI yang
berlandaskan pers Pancasila dan pers pembangunan dianggap sebagai mitra
pemerintah. Karena itu bukan hal yang aneh tidak ada komentar-komentar miring
terhadap pemerintah saat itu. Karena Deppen dan PWI bersifat hegemonik dan
berfungsi sebagai big brother bagi pers di Indonesia.
Pada saat itu pers Indonesia menjadi semacam direktorat
jenderal yang kelima dari Deppan. Sebagai contoh, Deppan begitu berperan dalam
mengatur kehidupan pers di Indonesia. Cara-cara seperti ini hanya ada dalam pemerintahan
yang sangat fasis.
Lalu saat ini ketika rezim Orde baru runtuh, PWI
seperti kehilangan taringnya. PWI tidak lagi menjadi satu-satunya wadah pers di
Indonesia. Di era reformasi, begitu banyak bermunculan organisasi pers yang
memilih landasan yang berbeda dengan PWI. Jika saat itu berdirinya PWI di
restui oleh pemerintah, saat ini organisasi pers yang baru tidak memerlukan hal
tersebut. Karena berdasarkan pasal 28 UUD 1945 yang menyangkut hak untuk
berkumpul atau berserikat serta kebebasan mengeluarkan pendapat, para wartawan
bebas medirikan organisasi pers.
Salah satunya adalah Aliansi Jurnalis
Independent. Aliansi Jurnalis Independent (AJI), Aliansi Jurnalis Independen
(AJI) lahir sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap
kesewenang-wenangan rezim Orde Baru. Semuanya dimulai ketika ada pembredelan
Detik, Editor dan Tempo, pada tanggal 21 Juni 1994. Ketiganya dibredel karena
pemberitaannya yang tergolong kritis kepada penguasa. Tindakan represif inilah
yang memicu aksi solidaritas sekaligus perlawanan dari banyak kalangan secara
merata di sejumlah kota. Lalu pada tanggal 7 Agustus 1994 di Bogor, sekitar 100
orang menandatangani Deklarasi Sirnagalih. Inti deklarasi ini adalah menuntut
dipenuhinya hak publik atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak
wadah tunggal untuk jurnalis, serta mengumumkan berdirinya AJI.
Berdirinya AJI memberi gaung cukup besar di
dunia jurnalistik Indonesia. Tekanan terhadap para jurnalis yang
terang-terangan bergabung dalam AJI sangat besar. Pemerintah melalui Deppan dan
PWI melihat berdirinya AJI sebagai tantangan terbuka, yang harus ditindak keras
agar tidak meluas. Berbagai tindakan pendisiplinan melalui pemimpin di media
masing-masing pun dilakukan.Sejak berdiri hingga saat ini, AJI memiliki
kepedulian pada tiga isu utama. Inilah yang kemudian diwujudkan menjadi program
kerja selama ini. Pertama perjuangan untuk mempertahankan kebebasan pers. Kedua
meningkatkan profesionalisme jurnalis. Ketiga meningkatkan kesejahteraan
jurnalis. Semua ini merujuk pada persoalan nyata yang dihadapi jurnalis.
Pertama, perjuangan untuk mempertahankan
kebebasan pers merupakan pekerjaan rumah utama AJI. Tidak hanya semasa Orde
Baru berkuasa, saat represi terhadap media dan pemberangusan terhadap kebebasan
pers sangat tinggi. Setelah Presiden Soeharto tumbang berganti era reformasi,
isu kebebasan pers itu masih terus aktual. Sebab, represi yang dulunya berasal
dari negara, kini justru bertambah dari masyarakat, mulai dari pejabat dan
pengusaha yang merasa terancam oleh pers yang mulai bebas, hingga
kelompok-kelompok preman.
Kedua, soal peningkatan profesionalisme
jurnalis. Bagi AJI, pers profesional merupakan prasyarat mutlak untuk membagun
kultur pers yang sehat. Dengan adanya kualifikasi jurnalis semacam itulah pers
di Indonesia bisa diharapkan untuk menjadi salah satu tiang penyangga demokrasi.
Karena itulah, AJI melaksanakan sejumlah training, workshop, diskusi dan
seminar.
Ketiga, peningkatan kesejahteraan jurnalis.
Tema tentang kesejahteraan ini memang tergolong isu yang sangat ramai di media.
Bagi AJI, kesadaran akan pentingnya isu ini sudah dimulai sejak kongres AJI
tahun 1997. Dalam kongres tersebut, dicetuskan untuk memberikan porsi layak
kepada isu yang berhubungan dengan aspek ekonomi jurnalis. Salah satu bentuknya
adalah dengan mendorong pembentukan serikat pekerja di masing-masing media.
AJI percaya, dengan adanya serikat pekerja,
akan memberi dampak baik bagi perusahaan. Dengan adanya wakil karyawan, maka
mereka bisa ikut mempengaruhi kebijakan yang akan melibatkan mereka. Dampak
lanjutannya, jurnalis pun bisa mendapatkan penghasilan yang layak sehingga
kebutuhan ekonominya tercukupi. AJI percaya, soal kesejahteraan ini memiliki
korelasi cukup kuat dengan terbentuknya karakter seorang jurnalis profesional.
Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan
pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar
1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah
sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi
kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan
kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan
bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.
Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan
peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu pers dituntut
profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin
kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar,
wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman
operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta
profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode
Etik Jurnalistik.

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan