banner 728x90

Keterbukaan Informasi Publik PR Kita Semua

Lilik Abdi Kusuma Wartawa Mearindo.com
Berbagai
fenomena komononikasi belakangan ini agak sukar untuk diikuti lantara beberapa
sebab. Sifat dari fenomena komonikasi itu sendiri yang sangat dinamis dan cepat
berubah. Terhadap yang demikian, hampir mustahil bagi siapa saja untuk
mengikuti seluruh isu dan dinamika komonikasi tanpa perhatian yang kuat dan
sangat sistimatis untuk bisa “membaca” fenomena yang bersangkutan.
Magetan
Mearindo.com – Kurangnya kajian mengenai isu-isu komonikasi dan sangat kecilnya
diskursus ilmiah yang berhasil dibangun dari macam-macam isu tersebut. Lemahnya
kajian atas beragam persoalan komonikasi di Indonesia, mulai dari wilayah media
hingga komonikasi pembangunan, menyebabkan sebagian sarjana dan masyarakat umum
selalu bergantung pada teori-teori besar yang kebanyakan sudah using karena
tidak pernah diartikulasikan untuk membaca persoalan kekinian dan kedisinian.
Persoalan inilah
kita harus mengambil tempat sekaligus sudut pandang yang sangat hati-hati dalam
membedah ragam isu komonikasi kontenporer terutama dalam hubungan dengan
fenomena public relations yang jarang di sentuh, yakni govermment public
relations. 
Berbagai variasi
difinisi dan pendalaman digunakan untuk memperkaya perspektif. Perspektif
tersebut sangat berguna untuk meng-update peta persoalan dan perkembangan
terbaru, apa lagi seiring dengan tantangan yang diberikan setelah
diberlakukannya asas Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang juga
diformalisasikan melalui perundang-undangan.
Kehadiran KIP
ini tidak akan tercipta tanpa dukungan semua pihak yang tidak dapat disebutkan
satu persatu, atas semua sumbangsih dan dukungannya kami haturkan terima kasih
setulusnya.
Sebuah karya
yang sedikit dari yang ada dalam khasanah ilmu pengetahuan komonusikasi dewasa
ini. Semua ditawarkan hanya sebagai wacana artenatif dan kritis atas berbagai
fenomena komonikasi yang semangkin cepat berubah dan sering kali tidak dapat
dijelaskan dengan memuaskan.
“Apa itu
Pemerintah ? : ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada Tabloit Tipikor ada
perasaan tertegun untuk sesaat. Masyarakat kelihatanya sedang gundah,
lebih-lebih malah pesimis atas siapa pemerintah dan apa keperluannya, apakah
pemerintah sudah sedemikian buruknya, sehingga eksistensinya sudah tak lagi
dimengerti”
Pada hakekatnya
pemerintah dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah
idak dibentuk untuk melayani diri sendiri tetapi untuk melayani masyarakat,
untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu dapat mengembangkan
kemapuan dan kreativitasnya demi tujuan bersama. Pemerintah harus memperhatikan
kepentingan rakyatnya karena pemerintah merupakan manifestasi dari kehendak
rakyat yang melaksanakan fungsi rakyat melalui proses dan mekanisme pemerintah.
Pemerintah juga
berperan untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan pengaturan warga Negara.
Pemerintah melakukan aktifitas pelayanan, pengaturan, pembinaan, koordinasi,
dan pembangunan dalam berbagai bidang untuk mengimplentasikan fungsi tersebut.
Layanan itu sendiri disediakan pada berbagai lembaga atau institusi pemerintah
dengan aparat sebagai pemberi layanan secara langsung kepada masyarakat.
Pemerintah dan masyarakat memiliki suatu hubungan yang tidak kalah pentingnya
dan berkaitan erat dalam proses panjang perjalanan pemerintah. Masyarakat dan
pemerintah sama-sama saling membutuhkan diantaranya dalam proses perjalan
tersebut.
Hubungan ini
lebih didasarkan pada suatu interaksi anrata yang menyediakan atau memberikan
produk dengan yang membutuhkan atau yang menerima produk. Pemerintah adalah
institusi yang memproduksi, mendistribusi, dan menjual alat pemenuh kebutuhan
rakyat berupa layanan public dan layanan sipil. Disisi lain, masyarakat
mempunyai hak mendapatkan, menerima, dan menggunakan pruduk dari pemerintah,
baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Layanan public berfunfsi mendukung
jasa public yang merupakan produk yang menyangkut kebutuhan hidup orang banyak
atau kepentingan umum seperti air minum, jalan raya, listrik, telpon, dimana
proses produksinya disebut pelayanan public. Layanan public diproduksi dan
dapat diperjualbelikan di bawah control pemerintah. Sementara layanan sipil
adalah hak, kebutuhan dasar, dan tuntutan setiap orang. Layanan sipil tidak
diperjualbelikan. Penyedian layanan sipil dimonopoli dan merupakan kewajiban
pemerintah yang tidak boleh diprivatisasikan.
Perkembangan
kehidupan masyarakat berjalan secara dinamis. Kebutuhan dan dinamika kehidupan
masyarakatpun semangkin kompleks. Keadaan ini menuntut adanya suatu pelayanan
yang semangkin berkualitas. Pemerintah sebagai provider atau penyediaan jasa
bagi masyarakat harus lebih intensif dalam memperhatikan pelayanan tersebut.
Dalam berbagai kesempatan tidak jarang kita mendengar janji pemerintah untuk
memberikan pelayanan memuaskan kepada masyarakat. Bisa jadi, janji-janji itu
dapat dilaksanakan oleh pemerintah, namun tidak jarang pula realitas dilapangan
menunjukkan bahwa janji itu tidak terwujud, pelayanan pemerintah terhadap
masyarakat belum dilaksanakan secara optimal.
Upaya peningkatan
kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah merupakan
sebuah keharusan. Didalam prosesnya, upaya peningkatan tersebut dapat simulai
dari langkah-langkah yang bersifat mikro dan teknis, seperti perbaikan
prosedur, fasilitas, struktur, sampai pada kebijakan yang bersifat makro dan
politik, seperti kebijakan ekonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab
melalui undang-undang nomer 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan
pemerintah pusat dan daerah.
Tidak bisa
dipungkiri bahwa manusia merupakan mahkluk social yang harus berhubungan dengan
orang lain dan saling membutuhkan agar dapat bertahan hidup. Dalam perkembangan
sejarah manusia menunjukkan bahwa manusia saling membantu untuk mencukupi
kebutuhannya. Oleh karena itu manusia akan berkumpul membentuk kelompok. Mereka
saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam satu wilayah. Kumpulan orang
yang menduduki satu wilayah tertentu inilah yang kemudian menjadi terbentuknya
masyarakat.
Sejalan dengan
hal tersebut, perkembangan selanjutnya menunjukkan masyarakat membutuhkan
pimpinan dan satu aturan yang mengatur mereka agar agar tidak saling menyerang
sehingga dapat memberikan keamanan social, permasalahan tentang perlu pemimpin
dan aturan dalam masyarakat menunjukkan perlunya dibentuk institusi maupun
lembaga tertentu. Maka dari itu dibentuklah suatu pemerintahan yang bekerja
untuk melayani masyarakat. Dalam proses menlayani masyarakat pemerintah(an)
harus memiliki hubungan masyarakat yang baik, sehingga dapat memahami, memberikan,
dan menaungi aspirasi masyarakat. Dalam penjelasan ini kami Kabiro Karesidenan
Madiun Media Harian Pojok Kiri menjelaskan tentang apa dan bagaimana relasi
public itu dapat dibangun, namun lebih dahulu dibahas tentang Pemerintah.
Pemerintah
adalah penyelenggara urusan Negara yang mengatur suatu Negara dengan cara dan
system tertentu sesuai dan tujuan didirikannya Negara tersebut. Menurut
undang-undang nomer 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Negara kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan
daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalag gubernur,
bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara
pemerintah juga dapat dijabarkan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan
untuk membuat dan menerapkan hokum serta undang-undang diwilayah tertentu.
Pemerintah adalah sesuatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk menjalankan
tugas-tugas dan kepentingan suatu Negara.
Dalam pendekatan
ilmu pemerintahan, dijelaskan bahwa pemerintah adalah suatu ilmu dan seni.
Dikatakan sebagai sebuah seni karena banyak pemimpin tanpa memiliki dasar
keilmuan dan pendidikan pemerintahan dapat menjadi seorang yang kharismatik dan
berhasil menjalankan roda pemerintahan. Pemerintahan dapat didekati dengan
disiplin ilmu pengetahuan karena terdapat unsur-unsur yang dapat dipelajari,
dapat diajarkan, memiliki obyek, dan dapat diteorikan secara sistematis serta
dapat diuji kebenarannya.
Pemerintahan
berasal dari kata “pemerintah” dan “perintah” paling tidak terdapat empat
unsure, yaitu dua pihak yang terkandung dan hubungan kedua pihak tersebut.
Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan pihak yang diperintah memiliki
ketaatan. Dalam suatu Negara kekuasaan, pemerintahan dapat di bagi menjadi
pemerintahan dalam arti luas dan sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya
meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (eksekutif) sedang
pemerintahan dalam arti luas, selain eksekitif terdapat pula lembaga yang
melaksanakan peradilan (yudikatif) dan lembaga yang memiliki kewenangan membuat
peraturan perundang-undangan (legeslatif).
Mungkin hanya
sedikit pengalaman Kami sebagai Kabiro Karesidenan Madiun Media Harian Pojok
Kiri untuk menyampaikan sebagian pengetahuannya untuk bisa saling belajar dan
saling menimba ilmu besar harapan kami kepada pembaca bisa saling mengisi demi
sebuah pengetahuan yang berguna bagi masyarakat Republik Indonesia ini (Lak)

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan